LABUAN BAJO, PENA1NTT.COM — Misi kemanusiaan yang dibawa rombongan relawan asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuju Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi persoalan lain di tengah perjalanan: akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Rombongan yang membawa bantuan logistik menggunakan armada truk Isuzu Box Elf mengaku kesulitan mendapatkan Solar subsidi di sejumlah SPBU di Labuan Bajo karena kendaraan mereka menggunakan pelat nomor luar daerah, yakni DR.
Kondisi tersebut membuat para sopir relawan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli BBM nonsubsidi agar perjalanan membawa bantuan tetap berlanjut.
Salah seorang sopir dalam rombongan tersebut mengatakan, kebutuhan bahan bakar untuk menuntaskan perjalanan menuju Manggarai Timur idealnya mencapai sekitar 75 liter Solar untuk satu kali pengisian penuh.
Namun, karena keterbatasan biaya operasional, mereka hanya mampu membeli sekitar 45 liter BBM nonsubsidi.
“Ini bantuan kemanusiaan. Kami datang dari Mataram membawa logistik untuk masyarakat terdampak gempa. Tetapi di perjalanan kami justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena kendaraan menggunakan pelat luar daerah,” keluhnya.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut biaya perjalanan, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.
Harga BBM nonsubsidi yang mereka beli disebut mencapai sekitar Rp21.150 per liter. Dengan kebutuhan puluhan liter, biaya operasional yang harus ditanggung relawan pun meningkat cukup signifikan.
Para sopir mengaku memahami bahwa distribusi BBM subsidi memiliki aturan. Namun, mereka berharap terdapat ruang kebijakan bagi kendaraan yang secara jelas digunakan untuk misi kemanusiaan, terutama dalam situasi bencana.
Bagi mereka, armada tersebut bukan kendaraan komersial yang sedang menjalankan aktivitas bisnis. Kendaraan membawa bantuan sosial dari masyarakat NTB untuk warga Flores yang terdampak gempa.
Karena itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Gubernur NTT, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Meminta Dispensasi untuk Armada Kemanusiaan
Para relawan mengusulkan adanya mekanisme khusus atau dispensasi bagi kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan dari luar daerah.
Mereka berharap kendaraan relawan yang telah terverifikasi membawa bantuan dapat memperoleh kemudahan mengakses BBM subsidi selama menjalankan misi kemanusiaan di wilayah NTT.
Menurut mereka, mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat terkait, pengelola SPBU, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan.
Dengan demikian, kebijakan pengendalian BBM subsidi tetap berjalan, tetapi tidak menghambat kendaraan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan.
Selain dispensasi, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi penerapan larangan pengisian BBM subsidi berdasarkan pelat nomor, terutama ketika kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.
Jangan Sampai Bantuan Terhambat karena BBM
Persoalan BBM ini menjadi ironi bagi para relawan.
Di satu sisi, masyarakat dari luar daerah datang membawa bantuan karena terpanggil membantu warga Flores yang sedang menghadapi situasi sulit pascagempa. Di sisi lain, perjalanan mereka justru terbebani persoalan biaya operasional yang meningkat akibat akses terhadap BBM.
Para relawan berharap pemerintah dapat melihat persoalan tersebut dari perspektif kemanusiaan.
“Yang kami bawa bukan barang dagangan. Kami membawa bantuan untuk saudara-saudara kita di Flores,” ujar sopir tersebut.
Mereka juga berharap terdapat sensitivitas dari pihak SPBU terhadap kendaraan yang sedang menjalankan misi kemanusiaan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Bagi para sopir relawan, bantuan tidak hanya membutuhkan logistik yang cukup. Bantuan juga membutuhkan akses jalan, kendaraan, bahan bakar, serta dukungan berbagai pihak agar dapat benar-benar sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
Karena itu, mereka mengetuk pintu Pemerintah Provinsi NTT agar persoalan tersebut segera dicarikan jalan keluar.
Mereka berharap Gubernur NTT dapat mengambil langkah koordinatif dan menghadirkan kebijakan yang tidak membuat para relawan harus memilih antara membeli BBM dengan biaya tinggi atau mengurangi kemampuan armada untuk mencapai lokasi penerima bantuan.
Di tengah bencana, kata mereka, semangat gotong royong seharusnya tidak berhenti pada batas administrasi wilayah.
Misi kemanusiaan semestinya mendapatkan jalan, bukan tambahan hambatan.
