Oleh: Yohanes Oci
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo)
Demokrasi tidak pernah dibangun oleh pujian. Ia tumbuh dan berkembang melalui kritik, perdebatan, serta ruang koreksi yang terbuka terhadap kekuasaan. Dalam sistem politik yang sehat, kritik bukan ancaman yang harus diredam, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap bekerja dalam koridor kepentingan publik. Karena itu, ukuran kedewasaan sebuah pemerintahan tidak terletak pada seberapa banyak apresiasi yang diterimanya, tetapi pada bagaimana ia merespons suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat.
Kunjungan NTT dan Fenomena Politik Simbolik
Dalam konteks tersebut, kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengajak sejumlah mahasiswa menjadi peristiwa politik yang menarik untuk dicermati. Peristiwa ini sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan agenda kerja pemerintahan atau kunjungan lapangan. Di baliknya terdapat pesan politik yang lebih luas, yaitu keinginan untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja dan bahwa sebagian kritik yang berkembang selama ini dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Melalui kunjungan tersebut, publik seolah diajak melihat langsung berbagai program dan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Namun persoalan utama tidak terletak pada ada atau tidaknya pembangunan yang diperlihatkan kepada para mahasiswa. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kritik publik dapat dijawab hanya dengan memperlihatkan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Apakah kritik yang lahir dari kegelisahan masyarakat mengenai efektivitas kebijakan dapat selesai hanya dengan menunjukkan bukti fisik bahwa pemerintah telah bekerja? Di sinilah letak persoalan yang perlu dibaca secara lebih kritis dan mendalam.
Dalam kajian ilmu politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai symbolic politics atau politik simbolik. Konsep ini menjelaskan kecenderungan kekuasaan untuk membangun legitimasi melalui simbol, citra, dan pertunjukan politik yang dirancang untuk menciptakan persepsi tertentu di mata publik. Politik simbolik bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif. Dalam batas tertentu, simbol diperlukan untuk membangun optimisme masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Akan tetapi, masalah muncul ketika simbol mulai menggantikan substansi, ketika penciptaan kesan lebih diutamakan daripada penyelesaian persoalan yang sebenarnya.
Mengukur Kebijakan antara Output dan Outcome
Kunjungan yang melibatkan mahasiswa berpotensi dibaca dalam kerangka tersebut. Pemerintah tampak ingin menunjukkan bahwa program-program prioritas yang selama ini menjadi sasaran kritik sesungguhnya berjalan dengan baik di lapangan. Namun kritik yang berkembang selama ini tidak semata-mata mempertanyakan keberadaan pembangunan. Kritik yang muncul justru lebih banyak menyasar efektivitas kebijakan, kualitas pelayanan publik, prioritas penggunaan anggaran, ketimpangan sosial, serta kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.
Maka dari itu, memperlihatkan pembangunan yang sedang berlangsung tidak otomatis menjawab substansi kritik itu sendiri. Sebuah jalan dapat dibangun dengan baik, sekolah dapat direnovasi, fasilitas publik dapat diresmikan, dan berbagai program dapat dijalankan sesuai rencana. Akan tetapi, masyarakat tetap memiliki hak untuk bertanya apakah pembangunan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertanyaan mengenai menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan, membaiknya pelayanan kesehatan, serta berkurangnya kesenjangan sosial tidak dapat dijawab hanya melalui kunjungan lapangan yang bersifat seremonial.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari seberapa banyak proyek yang berhasil dibangun, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat. Negara dapat dengan mudah menunjukkan daftar panjang capaian pembangunan fisik. Namun yang sesungguhnya menjadi ukuran keberhasilan adalah dampak yang muncul setelah pembangunan tersebut dilakukan. Masyarakat tidak hidup dalam laporan proyek atau presentasi birokrasi. Mereka hidup dalam realitas ekonomi sehari-hari yang mereka rasakan secara langsung.
Karena itu, terdapat perbedaan mendasar antara apa yang disebut sebagai output dan outcome kebijakan. Output adalah segala sesuatu yang berhasil dibangun pemerintah, sedangkan outcome adalah perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam banyak kasus, pemerintah sering kali terlalu fokus pada output karena lebih mudah diukur dan dipublikasikan. Sebaliknya, masyarakat lebih peduli pada outcome karena itulah yang menentukan kualitas hidup mereka. Ketika pemerintah memperlihatkan pembangunan, sementara masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, tingginya biaya pendidikan, atau akses layanan kesehatan yang terbatas, maka jurang antara persepsi pemerintah dan pengalaman masyarakat menjadi semakin lebar.
Independensi Mahasiswa dan Ujian Era Digital
Di sinilah muncul kesan bahwa kritik diperlakukan sebagai persoalan komunikasi, bukan persoalan kebijakan. Seolah-olah kritik terjadi karena masyarakat belum melihat apa yang dikerjakan pemerintah. Seolah-olah apabila masyarakat diperlihatkan pembangunan yang ada, maka kritik akan dengan sendirinya berhenti. Padahal pengalaman berbagai negara demokrasi menunjukkan bahwa kritik tidak lahir karena kurangnya informasi. Kritik sering kali muncul karena adanya ketidaksesuaian antara narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah dan realitas yang dirasakan masyarakat.
Era digital membuat masyarakat semakin sulit diyakinkan hanya melalui simbol-simbol politik. Publik memiliki akses terhadap berbagai sumber informasi yang memungkinkan mereka melakukan verifikasi secara mandiri terhadap klaim pemerintah. Masyarakat tidak lagi hanya menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka lihat dalam kunjungan resmi atau tayangan media. Mereka menilai pemerintah berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, berdasarkan kondisi ekonomi keluarga mereka, berdasarkan kualitas layanan publik yang mereka terima, dan berdasarkan peluang yang tersedia bagi masa depan mereka.
Dalam konteks inilah posisi mahasiswa menjadi sangat penting. Sejak awal sejarah bangsa ini, mahasiswa memiliki peran sebagai kekuatan moral yang berada di luar struktur formal kekuasaan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai kelompok intelektual yang menghasilkan gagasan, tetapi juga sebagai penjaga nurani publik yang mengingatkan negara ketika kekuasaan mulai kehilangan sensitivitas terhadap persoalan rakyat. Tradisi tersebut telah menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia.
Karena itu, mahasiswa tidak boleh direduksi menjadi instrumen legitimasi politik. Kehadiran mahasiswa dalam suatu agenda pemerintahan harus dimaknai sebagai bagian dari dialog kritis yang setara, bukan sebagai upaya memperoleh pembenaran atas kebijakan yang telah dibuat. Mahasiswa berhak melihat langsung pelaksanaan program pemerintah, tetapi mereka juga harus tetap memiliki kebebasan untuk mengkritik, mempertanyakan, bahkan menolak kesimpulan yang ingin dibangun oleh negara. Independensi intelektual merupakan syarat utama agar fungsi kontrol sosial tetap berjalan secara sehat.
Menolak Penyempitan Ruang Demokrasi
Negara yang kuat bukanlah negara yang berhasil membuat semua mahasiswa setuju terhadap kebijakannya. Negara yang kuat adalah negara yang tetap percaya diri meskipun mahasiswa terus mengajukan pertanyaan kritis. Negara yang demokratis tidak takut pada kritik karena memahami bahwa kritik merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Sebaliknya, negara yang mulai memandang kritik sebagai ancaman biasanya sedang mengalami kemunduran dalam kualitas demokrasinya.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul kecenderungan yang patut diwaspadai. Kritik semakin sering dipersepsikan sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah. Perbedaan pandangan kerap dipahami sebagai bentuk ketidaksetiaan. Bahkan tidak jarang kritik dianggap sebagai upaya menghambat pembangunan. Cara pandang semacam ini berbahaya karena dapat mempersempit ruang partisipasi publik dan mengurangi kualitas deliberasi dalam demokrasi.
Padahal esensi demokrasi justru terletak pada kemampuan negara menerima keberagaman pandangan. Demokrasi tidak membutuhkan warga negara yang selalu setuju dengan pemerintah. Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir kritis, berani bertanya, dan aktif mengawasi jalannya kekuasaan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang menjaga agar ruang kritik tetap hidup.
Kesimpulan: Diuji oleh Realitas Nyata
Oleh karena itu, yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah semakin banyak panggung simbolik yang dirancang untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah. Yang dibutuhkan adalah ruang evaluasi yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Pemerintah perlu menjelaskan secara jujur capaian maupun kekurangan yang masih ada. Akademisi perlu dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan secara independen. Masyarakat sipil harus diberikan ruang yang cukup untuk mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah. Dan mahasiswa harus tetap memperoleh kebebasan untuk menyampaikan kritik tanpa dicurigai sebagai pihak yang berseberangan dengan negara.
Politik tidak pernah berhenti pada gambar, dokumentasi, atau narasi yang dibangun melalui sebuah kunjungan. Politik selalu diuji oleh realitas yang dirasakan masyarakat. Sebagus apa pun strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah, legitimasi politik tetap akan ditentukan oleh kemampuan negara menghadirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan rakyat. Pertanyaan yang selalu diajukan masyarakat sesungguhnya sangat sederhana: apakah hidup mereka menjadi lebih baik dibanding sebelumnya?
Apabila pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang meyakinkan, maka kritik akan terus muncul. Dan sesungguhnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Kritik bukan musuh demokrasi. Kritik adalah energi yang menjaga demokrasi tetap hidup. Kritik adalah cermin yang memungkinkan kekuasaan melihat dirinya sendiri secara jujur. Justru ketika kritik mulai hilang, saat itulah demokrasi patut merasa khawatir. Sebab kekuasaan yang tidak lagi mendengar kritik adalah kekuasaan yang sedang berjalan menuju ruang gelap yang jauh dari kepentingan rakyat.
Kekuasaan yang sehat tidak diukur dari kemampuannya mengendalikan suara rakyat, tetapi dari keberaniannya memperbaiki diri setiap kali suara itu mengingatkannya.
