BORONG, PENA1NTT.COM — Di tengah situasi penanganan pascagempa Flores yang masih berlangsung, persoalan mekanisme distribusi bantuan kembali menjadi perhatian publik.
Dari Rumah Singgah atau Rumah Wunut miliknya di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Doni Parera membagikan informasi mengenai pertemuannya dengan rombongan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tengah menjalankan tugas penanganan bencana di wilayah Flores.
Informasi tersebut disampaikan Doni melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan itu, Doni menceritakan pertemuannya dengan rombongan petugas BNPB yang singgah dan beristirahat di Rumah Singgah/Rumah Wunut pada Jumat (22/8/2026).
Salah seorang petugas yang disebut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kombes Pol. Deden, yang dalam unggahan Doni disebut sebagai Person in Charge (PIC) BNPB dalam penanganan bantuan bencana gempa di Flores.
Keterangan tersebut menjadi penting karena menyangkut mekanisme pengiriman bantuan dari pusat hingga ke daerah, sekaligus menjelaskan batas kewenangan antara BNPB dan pemerintah daerah dalam proses distribusi bantuan.
Deden Jelaskan Mekanisme Bantuan dari Pusat hingga Daerah
Menurut keterangan Deden sebagaimana ditulis Doni dalam unggahannya, bantuan yang dikirim BNPB memiliki mekanisme pencatatan dan pengawasan sejak meninggalkan gudang hingga tiba di daerah tujuan.
Deden disebut menjelaskan bahwa jumlah bantuan yang keluar dari Gudang Halim harus sesuai dengan manifes penerbangan serta jumlah barang yang tiba di bandara tujuan.
Setelah tiba di daerah, bantuan kemudian diantar menuju posko penanganan bencana di masing-masing kabupaten.
Untuk Kabupaten Manggarai Timur, posko tersebut disebut berada di Rumah Dinas Sekretaris Daerah.
“Jumlah barang yang keluar dari Gudang Halim harus sesuai dengan manifes pesawat dan sesuai dengan yang turun di bandara tujuan. Kemudian yang kami antar sampai ke posko di tiap kabupaten, untuk Manggarai Timur poskonya di rumah dinas Sekda, semuanya harus sama. Tugas kami berhenti sampai di situ,” demikian pernyataan Deden sebagaimana dikutip Doni Parera.
Dengan mekanisme tersebut, pendistribusian bantuan dari posko kabupaten menuju kecamatan hingga kepada masyarakat disebut menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui BPBD.
“Dari posko rumah Sekda hingga ke kecamatan dan seterusnya adalah tugas BPBD,” demikian keterangan yang ditulis Doni dalam unggahannya.
Tugas Deden Disebut Berkaitan dengan Kunjungan Wakil Presiden
Dalam unggahan tersebut, Doni juga menjelaskan alasan keberadaan Deden di sejumlah lokasi terdampak bencana.
Menurut keterangan Deden sebagaimana ditulis Doni, dirinya mendapat tugas memastikan kesiapan lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kesiapan tersebut antara lain berkaitan dengan pendirian tenda serta ketersediaan logistik di lokasi kunjungan.
“Tugas saya memastikan tenda-tenda di lokasi kunjungan sudah berdiri, logistik sudah terpenuhi. Agar tidak ada riak saat Wapres ada di lokasi,” demikian keterangan Deden sebagaimana dikutip dari unggahan tersebut.
Deden juga disebut sempat meninjau kawasan Serise, yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredar video warga meminta bantuan di tengah kondisi bencana.
Miskomunikasi Diduga Menjadi Pangkal Persoalan
Dari keterangan yang disampaikan melalui unggahan Doni, persoalan yang muncul di lapangan diduga berawal dari perbedaan pemahaman mengenai informasi tentang ketersediaan logistik.
Menurut Deden, informasi mengenai terpenuhinya kebutuhan logistik yang dimaksud berkaitan dengan lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden, bukan berarti seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan telah terpenuhi.
Informasi tersebut kemudian disebut didengar oleh Camat Laut dan diduga menimbulkan kesalahpahaman.
“Di sinilah letak miskomunikasinya,” demikian pernyataan Deden yang dikutip dari unggahan Doni Parera.
Dengan demikian, berdasarkan versi keterangan tersebut, persoalan yang terjadi tidak serta-merta berkaitan dengan keseluruhan distribusi bantuan BNPB, melainkan diduga berawal dari perbedaan pemahaman mengenai kesiapan logistik pada titik lokasi yang akan menjadi tempat kunjungan.
Doni: Penanganan Bencana Membutuhkan Koordinasi Kuat
Doni Parera dalam unggahannya juga menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai polemik yang muncul di tengah penanganan bencana Flores.
Ia menilai koordinasi antarlembaga menjadi hal yang sangat penting dalam situasi darurat. Terlebih, informasi mengenai bantuan merupakan persoalan yang sangat sensitif bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.
Menurut Doni, keberadaan BNPB memiliki peran strategis dalam memastikan penanganan bencana berjalan secara terkoordinasi, sementara pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bantuan yang telah tiba di daerah dapat diteruskan hingga kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap berbagai persoalan yang muncul selama masa tanggap darurat dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar koordinasi antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat semakin efektif.
Publik Menunggu Kejelasan Distribusi Bantuan
Persoalan distribusi bantuan di tengah bencana tidak hanya menyangkut jumlah bantuan yang dikirim, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dicatat, diterima, disimpan, didistribusikan, dan akhirnya sampai kepada masyarakat terdampak.
Karena itu, setiap informasi mengenai jumlah bantuan, lokasi penampungan, mekanisme distribusi, hingga pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan perlu disampaikan secara terbuka.
Kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya dugaan, kesalahpahaman, maupun polemik di tengah masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
Keterangan yang disampaikan Doni melalui unggahannya setidaknya memberikan satu perspektif mengenai mekanisme bantuan dari sisi petugas BNPB. Namun, untuk memperoleh gambaran yang utuh, keterangan dari BNPB, BPBD Manggarai Timur, pemerintah kecamatan, serta pihak-pihak lain yang berkaitan tetap diperlukan.
Redaksi Buka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
PENA1NTT.COM menegaskan bahwa pemberitaan ini bersumber dari unggahan akun Facebook Doni Parera yang memuat keterangan mengenai percakapannya dengan Kombes Pol. Deden.
Redaksi tidak hadir secara langsung dalam percakapan tersebut. Karena itu, keterangan mengenai penjelasan Deden dalam berita ini ditempatkan sebagai informasi berdasarkan sumber yang disampaikan Doni Parera, bukan sebagai kesimpulan akhir redaksi mengenai peristiwa maupun mekanisme distribusi bantuan secara keseluruhan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur maupun Camat Laut terkait persoalan yang dimaksud.
PENA1NTT.COM tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi BNPB, BPBD Manggarai Timur, Camat Laut, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan kepada publik.
Dalam situasi bencana, transparansi dan komunikasi yang terbuka bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dari upaya memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan
