Labuan Bajo, Pena1NTT.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Caretaker Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Manggarai Barat, Andreas Jenabu yang akrab disapa Sandry, mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam polemik politik terkait pemberian gelar adat “Raja Timur” kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat berkunjung ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Sandry, perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, dibanding memperdebatkan simbol atau dinamika politik.
“GMNI Manggarai Barat bersikap mandiri dan netral. Kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya terpaku pada isu-isu politik yang berkembang,” kata Sandry saat diwawancarai Pena1NTT.com melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (2/8/2026).
Ia menilai pemberian gelar “Raja Timur”merupakan bagian dari ekspresi budaya masyarakat adat di Pulau Timor sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang dinilai memiliki perhatian terhadap kawasan Indonesia Timur.
“Dalam perspektif budaya, pemberian gelar adat adalah bentuk penghormatan dari masyarakat adat. Itu harus dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang patut dihormati,” ujarnya.
Sandry juga menegaskan bahwa kehadiran Joko Widodo di Kupang merupakan hak setiap warga negara sepanjang dilakukan berdasarkan undangan resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jokowi juga memenuhi undangan masyarakat dan menerima penghormatan adat dari para raja di Pulau Timor.
Rangkaian kunjungan Jokowi di Kupang diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya mengikuti jalan santai bersama masyarakat pada momentum Car Free Day, membagikan kaus kepada warga, menghadiri Karnaval Budaya, menerima gelar adat “Raja Timur”, serta menghadiri Rakorda PSI.
Menurut Sandry, antusiasme masyarakat yang menyambut kehadiran Jokowi menunjukkan adanya harapan besar agar pembangunan di kawasan timur Indonesia terus mendapat perhatian.
“Yang paling penting adalah bagaimana perhatian terhadap Indonesia Timur benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budaya harus dihormati, persatuan harus dijaga, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
GMNI Manggarai Barat pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, menghormati keberagaman budaya, serta mengedepankan dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai dinamika politik nasional.***
