JAKARTA, PENA1NTT.COM — Lonjakan kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan.
Sepanjang pekan pertama September 2026, tercatat lebih dari 2.000 siswa dan guru dari berbagai daerah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akut usai mengonsumsi menu program prioritas tersebut.
Kondisi ini memicu gelombang kritik yang dialamatkan langsung kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan data akumulasi nasional dari Kementerian Kesehatan per awal September 2026, total korban keracunan pangan MBG sejak program ini bergulir telah menembus 50.059 anak yang tersebar di 36 provinsi.
Dalam kurun waktu 1 hingga 8 September 2026, sejumlah wilayah melaporkan insiden keracunan berskala besar secara beruntun.
Di Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 777 siswa dan guru di SMAN 1 Lasem terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat diare massal.
Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, lebih dari 500 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam mengalami gejala mual dan muntah akut.
Hasil investigasi awal di Sidoarjo mendapati makanan telah matang sejak pukul 05.00 WIB, namun baru dikonsumsi siang hari tanpa label batas waktu aman.
Gelombang kasus ini juga meluas ke Turi, Sleman, DI Yogyakarta dengan 101 siswa terdampak di tiga sekolah berbeda, serta di Blora dan Pati, Jawa Tengah, yang mencatat ratusan korban baru.
Rentetan insiden di awal bulan ini memicu keraguan publik dan parlemen terhadap kinerja instansi pengawas, terutama terkait lemahnya pemantauan di sisi hilir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik dan meragukan kemampuan BPOM dalam menekan angka keracunan jika desain program tidak dirombak total.
“Bagaimana mungkin BPOM bisa melakukan intervensi kalau program ini tidak di-redesign? Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita terus menjadi kelinci percobaan dari sebuah sistem distribusi yang sejak awal rapuh pengawasannya,” tegasnya.
Kritik senada juga datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Bersama koalisi masyarakat sipil seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan MBG Watch, mereka mendesak agar program MBG dihentikan sementara demi audit total karena menilai perbaikan SOP di internal BGN belum berjalan optimal.
“Hentikan program MBG sekarang juga. Pemerintah telah gagal melindungi hak atas kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah. Audit total harus dilakukan secara transparan sebelum program ini dilanjutkan kembali,” ujar Usman.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengakui sangat terpukul atas insiden yang berulang ini.
Berdasarkan evaluasi internal BGN, sekitar 80 hingga 90 persen kasus keracunan terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) oleh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama menyangkut batas waktu konsumsi dan penyimpanan barang [suaragarut.id]
“Saya sangat terpukul dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Evaluasi kami menunjukkan mayoritas kasus dipicu ketidakpatuhan terhadap SOP oleh pengelola dapur. Kami mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 1.999 dapur SPPG yang bermasalah dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelanggaran ini,” jelas Sudaryono.
Sebagai langkah mitigasi darurat, Sudaryono mengaku telah membekukan sementara operasional seluruh vendor dapur yang terbukti melanggar standar higienitas pangan tersebut.
