Manggarai-Pena1-Ntt.com— Anggota DPRD NTT, Junaidin Mahasan, mempertanyakan secara serius kepada Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak terkait lambatnya percepatan realisasi bantuan senilai Rp200 miliar untuk korban Gempa Flores.
Pemerintah pusat tercatat telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp200 miliar, bahkan pemerintah menyatakan dana Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak sudah diterima. Namun, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.
”Fakta di lapangan, masih ada masyarakat yang telepon, WhatsApp, dan inbox saya membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum, serta kebutuhan dasar lainnya. Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” tegas Junaidin.
Ia menekankan, jika terdapat kendala administrasi, pengadaan, verifikasi, atau pertanggungjawaban, pemerintah wajib segera mencari jalan keluar. Prosedur birokrasi tidak boleh lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat.
Tuntutan Transparansi Fraksi PSI
Ketua Fraksi PSI NTT meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk membuka data secara transparan kepada publik mengenai rincian penanganan dana bantuan tersebut:
- Berapa dana dari total Rp200 miliar yang sudah diterima masing-masing daerah?
- Berapa yang sudah direalisasikan dan sampai langsung ke masyarakat?
- Digunakan untuk apa saja anggaran tersebut?
- Berapa stok terpal, tenda, selimut, makanan, dan air minum yang tersedia?
- Wilayah mana yang sampai hari ini belum menerima bantuan?
”Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” lanjutnya.
Ukuran Keberhasilan Penanganan Bencana
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT menegaskan bahwa dalam situasi bencana, indikator keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang mengendap di rekening daerah.
”Ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum, dan tidur dengan layak. Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” tegasnya.
