LAMBA LEDA UTARA, PENA1NTT.COM – Bantuan pangan yang seharusnya menjadi angin segar bagi warga terdampak gempa bumi di Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), justru memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 menyebabkan sejumlah warga terdampak dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan.
Namun, keterbatasan jumlah bantuan beras yang diterima pemerintah desa membuat pembagian kepada masyarakat harus dilakukan secara merata. Akibatnya, sebanyak 93 kepala keluarga (KK) hanya memperoleh sekitar 1 hingga 2 kilogram beras per keluarga.
Kondisi tersebut menuai keluhan dari sejumlah warga. Mereka menilai jumlah bantuan yang diterima belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam situasi sulit pascabencana.
“Kami bingung. Katanya bantuan banyak yang masuk. Tapi yang sampai ke kami tidak seberapa. Rasanya seperti ditampar dua kali. Kena gempa, lalu kecewa lagi, Kami hanya dapat bantuan beras 1-2 kg saja dan 2 butir telur” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Warga juga mempertanyakan transparansi penyaluran bantuan, terutama terkait jumlah bantuan yang diterima pemerintah desa dan mekanisme pembagiannya kepada masyarakat.
Mereka berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
Kepala Desa: Bantuan Sekitar 1 Ton
Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa yang diwawancarai PENA1NTT.COM membenarkan bahwa bantuan beras yang diterima harus dibagikan kepada banyak keluarga terdampak.
Saat ditanya mengenai pembagian tiga karung beras kepada 93 KK sehingga masing-masing keluarga hanya menerima sekitar 1 hingga 2 kilogram, Kepala Desa mengatakan pembagian dilakukan secara merata.
“Memang begitu, KK. Karena pembagian kita merata. Saya meminta kepada warga untuk terima dulu yang ada, karena ini juga dibagi untuk Watu Roga, Sirise, Luwuk,” jelas Kepala Desa.
Menurut Kepala Desa, bantuan beras yang telah diterima desa sebelumnya mencapai sekitar 800 kilogram. Jumlah tersebut kemudian bertambah dengan dua karung beras sehingga total bantuan yang diterima kurang lebih mencapai 1 ton.
“800 kilogram, ditambah lagi dua karung, jadi kurang lebih satu ton,” ujarnya.
Kepala Desa menjelaskan, bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu wilayah, tetapi juga harus dibagikan kepada warga di beberapa kampung yang terdampak.
Dengan keterbatasan jumlah bantuan dan banyaknya penerima, pembagian secara merata membuat jatah yang diterima setiap keluarga menjadi relatif kecil.
Warga Minta Penyaluran Bantuan Lebih Transparan
Bagi warga, persoalan bantuan bukan hanya mengenai jumlah beras yang diterima, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi dalam proses distribusinya.
Masyarakat berharap pemerintah desa dapat menyampaikan secara terbuka jumlah bantuan yang diterima, sumber bantuan, jumlah penerima, serta mekanisme pembagian kepada warga.
“Entahlah… biar semua waktu yang akan menjawab,” ujar seorang warga dengan nada lirih.
Kekecewaan tersebut muncul di tengah kondisi masyarakat yang masih berupaya memulihkan kehidupan setelah gempa. Sebagian warga masih menghadapi kerusakan tempat tinggal dan keterbatasan ekonomi sehingga kebutuhan pangan menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani.
Warga berharap pemerintah maupun pihak-pihak yang menyalurkan bantuan dapat menambah pasokan sehingga kebutuhan masyarakat terdampak gempa dapat dipenuhi secara lebih layak.
Masyarakat Desak Pengawasan Penyaluran Bantuan
Persoalan distribusi bantuan pascabencana juga mendorong masyarakat meminta adanya pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah dan lembaga terkait.
Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh bantuan untuk korban gempa di Flores disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan masyarakat antara lain:
- Presiden RI diminta memastikan pengawasan terhadap penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores.
- KPK dan Kejaksaan diminta memperkuat fungsi pengawasan serta melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan.
- Pemerintah Desa diminta membuka informasi mengenai jumlah bantuan yang diterima dan daftar penerima bantuan secara transparan kepada masyarakat.
Desakan tersebut penting agar distribusi bantuan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
Bantuan untuk korban bencana merupakan bentuk kepedulian dan amanah yang harus dikelola secara terbuka. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Bencana boleh merusak rumah dan fasilitas masyarakat. Namun, jangan sampai persoalan distribusi bantuan ikut merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
