MANGGARAI BARAT, PENA1NTT.COM — Aktivis Kabupaten Manggarai, Doni Parera, mengecam dugaan penganiayaan terhadap seorang warga sipil yang disebut melibatkan oknum anggota TNI AD di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Doni meminta dugaan kasus tersebut diproses secara transparan dan objektif. Menurut dia, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum, personel yang terlibat harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apapun persoalannya, tidak dibenarkan anggota TNI melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sipil,” tegas Doni.
Pernyataan Doni tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang warga di Manggarai Barat. Istri korban berinisial J sebelumnya mengungkap kronologi kejadian kepada media Fajar NTT pada Rabu (9/9/2026).
Kronologi Menurut Istri Korban
Menurut J, sebelum kejadian, korban baru saja pulang dari memancing. Setelah tiba di rumah, korban kemudian beristirahat sejenak sambil menunggu ikan dan nasi yang sedang dimasak.
Namun, makanan tersebut disebut belum sempat disantap ketika tiba-tiba sejumlah orang datang ke sekitar rumah korban.
J menuturkan, sejumlah orang yang datang tersebut diduga melakukan perusakan terhadap pagar rumah korban. Mereka disebut tidak hanya terdiri dari anggota TNI, tetapi juga beberapa warga sipil.
Melihat aksi tersebut, korban kemudian berdiri di sekitar rumah sambil merekam kejadian menggunakan telepon genggam.
Saat korban masih merekam, menurut J, seorang anggota TNI kemudian menghampiri korban.
J menyebut anggota TNI tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap korban ketika korban masih memegang telepon genggam dan merekam kejadian.
“Korban tidak melakukan perlawanan saat dugaan pemukulan itu terjadi,” ujar J.
J mengatakan dirinya mengetahui dan menyaksikan langsung rangkaian kejadian tersebut. Ia kemudian menyampaikan kronologi tersebut kepada pihak media.
Pihak keluarga korban saat ini disebut masih berkoordinasi dengan kuasa hukum. Keluarga juga masih mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan penganiayaan tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Doni: Jangan Biarkan Kasus Berhenti pada Persoalan Individu
Bagi Doni, dugaan kasus tersebut tidak semata-mata persoalan antara warga dan seorang aparat. Ia menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi mengenai hubungan antara aparat negara dan masyarakat sipil.
“Proses hukum harus dilakukan secara transparan. Jika terbukti bersalah, pelaku harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Doni juga menyoroti informasi mengenai adanya ucapan seorang anggota TNI dalam video yang beredar. Menurutnya, terdapat pernyataan yang mengesankan bahwa tindakan tersebut telah diketahui atau mendapat sepengetahuan atasannya.
Ia meminta informasi tersebut segera diklarifikasi oleh institusi terkait agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Ini sangat berbahaya. Asumsi masyarakat bisa liar dan citra TNI menjadi buruk,” ujarnya.
Menurut Doni, klarifikasi dari institusi TNI penting bukan hanya untuk kepentingan korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kaitkan dengan Wacana Penambahan Militer di Flores
Doni kemudian mengaitkan dugaan kasus tersebut dengan wacana penambahan kehadiran institusi militer di wilayah Flores.
Ia meminta masyarakat Flores bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan jumlah personel militer di wilayah tersebut.
Menurut Doni, penambahan satuan atau personel TNI harus dibarengi dengan jaminan profesionalisme, penghormatan terhadap hukum, serta hubungan yang baik dengan masyarakat sipil.
“Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi orang Flores. Ini harus menjadi momentum untuk berpikir kritis dan menolak pembentukan Korem, batalion, atau bentuk lainnya yang pada prinsipnya menambah jumlah tentara di Flores yang selama ini dikenal sebagai daerah yang indah dan damai,” ujarnya.
Doni menilai persoalan keamanan tidak cukup dilihat dari banyaknya personel aparat yang ditempatkan di suatu wilayah. Menurut dia, rasa aman masyarakat juga dibangun melalui pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta hubungan yang sehat antara aparat dan warga.
Khawatir Berdampak pada Citra Pariwisata Flores
Doni juga mengingatkan bahwa Flores memiliki sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Karena itu, menurutnya, citra Flores sebagai wilayah yang aman dan nyaman harus tetap dijaga.
Ia khawatir apabila keberadaan personel militer dalam jumlah besar tidak disertai hubungan yang baik dengan masyarakat sipil, hal tersebut dapat memunculkan persepsi tertentu di kalangan wisatawan.
“Saya khawatir dengan kondisi banyak tentara kelak di Flores, wisatawan menjadi resah karena menganggap ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat militer berada di mana-mana. Mereka bisa menikmati liburan dalam kondisi waswas, kemudian merekomendasikan orang lain untuk tidak mengunjungi Flores. Bisa mati pariwisata kita, padahal pariwisata menjadi penopang ekonomi yang menghidupkan banyak sektor,” kata Doni.
Doni menegaskan, kritik tersebut menurutnya bukan semata-mata persoalan keberadaan TNI, melainkan menyangkut bagaimana negara memastikan kehadiran aparat tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Flores Butuh Dokter, Guru, dan Penyuluh”
Doni kemudian menyoroti kebutuhan pembangunan Flores dari sisi pelayanan dasar.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Flores membutuhkan banyak dokter, guru, dan tenaga penyuluh. Bukan banyak tentara,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik Doni terhadap orientasi pembangunan keamanan apabila tidak berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berharap dugaan kasus di Manggarai Barat dapat menjadi momentum evaluasi, baik bagi institusi aparat maupun pemerintah, mengenai bagaimana kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat.
Doni juga mengimbau semua pihak menahan diri dan menyerahkan proses penanganan perkara kepada mekanisme hukum agar fakta sebenarnya dapat diungkap secara objektif.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari pihak TNI terkait dugaan penganiayaan tersebut belum diperoleh.
Konfirmasi dari pihak terlapor dan institusi TNI masih diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, proses pemeriksaan, serta status hukum perkara.
PENA1NTT.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
