MANGGARAI BARAT, PENA1NTT.COM — Tekanan publik terhadap Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Kejari Mabar), Flores, Nusa Tenggara Timur, mencapai titik didih.
Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Manggarai (LPPDM) mengguyur halaman Kantor Kejari Mabar dengan gelombang protes keras pada Jumat, 11 September 2026. Massa mendesak institusi penegak hukum tersebut untuk tidak bermain-main dan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada senilai Rp28 miliar.
Dipimpin oleh Ketua LPPDM Marsel Ahang, aksi massa yang dikawal ketat aparat kepolisian ini menyuarakan kejenuhan publik atas lambannya penanganan perkara. Di hadapan massa, Marsel menyerahkan langsung berkas pernyataan sikap kepada Kasi Intel Kejari Mabar, Muhamad A. Hega Wikantra.
“Masyarakat sudah muak dengan kasus yang berlarut-larut ini. Kami minta Kejari Mabar bekerja profesional, usut tuntas, dan jangan ada yang dilindungi,” tegas Marsel di tengah barisan massa aksi.
Sorotan tajam LPPDM mengarah langsung kepada tiga pihak kunci yang dinilai paling bertanggung jawab atas pencairan serta pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 tersebut, yakni Ketua KPU, Sekretaris merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD). Ketiganya dipandang sebagai aktor utama yang memegang kendali atas aliran anggaran jumbo tersebut.
Menanggapi desakan tersebut, Kasi Intel Kejari Mabar, Muhamad A. Hega Wikantra, menyatakan bahwa perkara ini telah menjadi atensi khusus lembaganya. Ia mengklaim penanganan kasus telah menunjukkan progres signifikan setelah statusnya resmi dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah tertanggal 29 Agustus 2026.
“Ini merupakan atensi juga bagi kami dalam penanganan tindak pidana. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan semua, masyarakat khususnya, agar kami bisa melaksanakan pengungkapan kasus secara terang benderang,” ujar Hega di depan massa.
Hega juga beralasan bahwa serangkaian tindakan paksa, termasuk penggeledahan yang dilakukan di Kantor KPU beberapa hari lalu, merupakan bagian tak terpisahkan dari prosedur penyidikan yang sedang berjalan. Pihaknya meminta waktu kepada publik mengingat kompleksitas pembuktian dalam perkara rasuah ini.
“Kami mohon waktu karena proses penyidikan ini tidak mudah. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan akan ada titik terang termasuk penetapan tersangka,” pungkasnya.
Publik Manggarai Barat kini menagih janji institusi korp adhyaksa tersebut. Desakan agar para penanggung jawab anggaran segera mengenakan rompi tahanan menjadi ujian nyata atas komitmen pemberantasan korupsi di ujung Flores ini.
