KUPANG, PENA1NTT.COM — Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mempertanyakan secara serius percepatan realisasi bantuan pemerintah sebesar Rp200 miliar bagi masyarakat terdampak gempa Flores.
Junaidin yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Bahkan, pemerintah menyatakan masing-masing kabupaten terdampak telah menerima alokasi sekitar Rp20 miliar.
Namun, kondisi di lapangan, kata Junaidin, masih menunjukkan adanya warga yang membutuhkan berbagai kebutuhan dasar.
“Masih ada masyarakat yang menelepon, WhatsApp, dan mengirim pesan melalui inbox kepada saya. Mereka membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum dan kebutuhan dasar lainnya,” ujar Junaidin.
Ia menegaskan, kondisi pascagempa merupakan situasi darurat sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terlalu lama menunggu bantuan.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” tegasnya.
Junaidin mengatakan, apabila terdapat kendala dalam proses administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban anggaran, pemerintah harus segera mencari jalan keluar agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Menurut dia, prosedur birokrasi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
“Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Minta Pemerintah Buka Data Realisasi
Junaidin juga meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak membuka secara transparan data penggunaan bantuan Rp200 miliar tersebut.
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka berapa dana yang telah diterima masing-masing daerah, berapa yang sudah direalisasikan, serta berapa besar bantuan yang benar-benar telah diterima masyarakat.
“Berapa dana Rp200 miliar yang sudah diterima masing-masing daerah? Berapa yang sudah direalisasikan? Berapa yang sudah sampai ke masyarakat? Digunakan untuk apa saja?” ujarnya.
Selain anggaran, Junaidin meminta pemerintah menyampaikan kondisi ketersediaan logistik di lapangan, termasuk jumlah stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum.
Pemerintah juga diminta membeberkan wilayah-wilayah yang hingga kini belum mendapatkan bantuan secara memadai.
“Berapa stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum yang tersedia? Wilayah mana yang sampai hari ini belum menerima bantuan?” katanya.
Ia menilai keterbukaan data penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam penanganan bencana.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” tegas Junaidin.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Anggaran Masuk
Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Junaidin menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak dapat hanya diukur dari besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah.
Menurut dia, ukuran utama adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” ujarnya.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” pungkasnya.
