JAKARTA, PENA1NTT.COM – Hilirisasi mineral kritis di Indonesia dinilai tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal apabila hanya berfokus pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam tanpa diiringi pembangunan ekosistem industri yang mampu menciptakan nilai tambah, mendorong inovasi, dan menarik investasi jangka panjang.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Angin Dampak Jaya, Saskia Tjokro, dalam sesi panel bertajuk “The Race Up the Green Value Chain: Is Downstreaming Powering Indonesia’s Growth?” pada rangkaian Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (1/8).
Diskusi tersebut turut menghadirkan Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono, serta Direktur Energy Shift Indonesia Putra Adhiguna. Para narasumber membahas strategi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dalam meningkatkan nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Saskia menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya tambang maupun smelter yang dibangun. Menurutnya, Indonesia harus mampu membangun ekosistem industri yang mendorong transfer teknologi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Ia mencontohkan kawasan industri Weda Bay yang dikembangkan sebagai proyek percontohan ekosistem industri pemerintah. Kawasan tersebut, kata dia, kini menjadi perhatian sejumlah negara seperti Ghana, Uganda, dan Kolombia. Meski demikian, Saskia mengingatkan bahwa pembangunan industri juga membawa konsekuensi berupa dampak sosial dan lingkungan yang harus diawasi secara serius.
Selain kekayaan mineral, Indonesia dinilai memiliki modal besar berupa sumber daya manusia. Saskia menyebut jutaan mahasiswa yang lahir dari perguruan tinggi setiap tahun merupakan potensi besar untuk memperkuat inovasi nasional apabila didukung ekosistem riset yang kuat, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kolaborasi dengan laboratorium dan institusi internasional.
Ia juga menegaskan bahwa investasi hijau tidak boleh dijalankan dengan pendekatan yang eksploitatif.
“Ketika berinvestasi, kami tidak melakukannya secara ekstraktif. Tujuan investasi harus memiliki manfaat yang baik secara inheren, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi semata,” ujar Saskia.
Menurutnya, investor berdampak (impact investor) tetap mempertimbangkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas terkait standar keberlanjutan, termasuk indikator ketenagakerjaan, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan.
Ia menilai standar tersebut tidak boleh hanya menjadi bahan negosiasi antara investor dan pelaku usaha, melainkan harus menjadi ketentuan yang wajib dipenuhi seluruh pihak.
Saskia juga menyoroti bahwa lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bergantung pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah masih menjadi tantangan besar.
Ia mengingatkan Indonesia berpotensi mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam apabila terus bergantung pada ekspor komoditas mentah tanpa membangun industri hilir yang kuat.
Sebagai perbandingan, Saskia menyinggung Kolombia yang telah lama menjadi salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, namun belum sepenuhnya berhasil meningkatkan nilai tambah melalui industrialisasi.
Di akhir pemaparannya, Saskia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (civil society organizations atau CSO) dalam mengawal investasi hijau. Menurutnya, berbagai laporan dan temuan masyarakat mengenai praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance/ESG) menjadi informasi penting yang turut dipertimbangkan investor global sebelum menanamkan modal.
“CSO memiliki peran penting menyuarakan berbagai persoalan yang tidak terlihat di permukaan. Informasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme whistleblowing yang turut memengaruhi keputusan investasi,” katanya.
Ia berharap organisasi masyarakat sipil semakin aktif mengawal implementasi komitmen keberlanjutan perusahaan sehingga hilirisasi di Indonesia tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
