MANGGARAI, PENA1NTT.COM — Polemik bantuan pascagempa bagi warga Pelabuhan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, memasuki babak baru.
Setelah PENA1NTT.COM memberitakan keluhan warga yang mengaku belum memperoleh bantuan secara memadai, respons Lurah Baru, Mince Hermina Ly, S.Kom, tidak hanya berisi klarifikasi mengenai distribusi bantuan.
Respons tersebut kemudian bergeser menjadi keberatan terhadap pemberitaan dan pesan langsung kepada pimpinan umum PENA1NTT.COM yang dinilai bernada tekanan.
Padahal, pertanyaan awal yang diajukan media sederhana: jika pemerintah menyatakan bantuan sudah disalurkan, bagaimana memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima warga terdampak?
Dari Bantuan Warga Bergeser ke Persoalan Wartawan
Dalam pemberitaan sebelumnya, PENA1NTT.COM dengan judul “10 Hari Tanpa Bantuan, Warga Kedindi Mengeluh; Lurah Baru: “Neka Rabo, Saya Capek”“, memuat keluhan warga Pelabuhan Kedindi yang mengaku belum mendapatkan bantuan memadai.
Pihak kelurahan kemudian memberikan klarifikasi. Lurah Baru menyatakan bantuan telah diserahkan kepada Ketua RT dan mengatakan bantuan sudah masuk ke wilayah Kedindi.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi dasar bagi media untuk mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai jumlah bantuan, mekanisme distribusi, jumlah penerima, serta kondisi warga terdampak.
Namun, setelah berita diterbitkan, persoalan tersebut justru berkembang menjadi polemik dengan wartawan.
Dalam pesan WhatsApp kepada pimpinan umum PENA1NTT.COM, Ninonk, Lurah Baru antara lain menulis:
“Trus ITE tambah muat berita tunggu besok saya juga minta muat berita tentang ite.”
Dalam pesan lainnya disebutkan:
“Iya besok saya panggil Berto berhadapan dg ITE dan RT RW.”
Ia juga menulis:
“Wartawan kau yg menjatuhkan pemerintah.”
Dan:
“Saya akan klarifikasi lewat wartawan lain saja.”
Pesan-pesan tersebut diterima setelah pemberitaan mengenai kondisi warga Pelabuhan Kedindi dan respons Lurah Baru terhadap pemberitaan tersebut.
PENA1NTT.COM memandang rangkaian pesan itu perlu disampaikan kepada publik karena persoalan yang semula menyangkut akuntabilitas bantuan bencana kini berkembang menjadi persoalan mengenai tekanan terhadap kerja jurnalistik.
Kalau Bantuan Sudah Disalurkan, Jawab dengan Data
PENA1NTT.COM tidak mempersoalkan hak Lurah Baru untuk membantah berita.
Sebaliknya, hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam kerja pers.
Jika pemberitaan dianggap keliru, pihak kelurahan berhak memberikan klarifikasi.
Namun, klarifikasi yang paling kuat bukanlah kemarahan kepada wartawan.
Klarifikasi paling kuat adalah data.
Jika bantuan memang telah disalurkan, pemerintah kelurahan dapat menunjukkan:
berapa jumlah bantuan yang diterima, kapan diterima, kepada siapa diserahkan, berapa jumlah warga penerima, serta apakah seluruh warga terdampak telah memperoleh bantuan.
Dengan demikian, perbedaan informasi antara warga dan pemerintah dapat diselesaikan berdasarkan fakta.
Warga Mengeluh, Pemerintah Wajib Menjawab
PENA1NTT.COM menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak lahir dari tuduhan sepihak.
Berita berangkat dari keluhan warga yang disampaikan melalui video, kemudian dikonfirmasi kepada pihak kelurahan.
Artinya, ruang klarifikasi telah diberikan.
Karena itu, pertanyaan mengenai bantuan bukanlah upaya menjatuhkan pemerintah.
Pertanyaan tersebut merupakan konsekuensi dari jabatan publik.
Ketika seorang pejabat mengelola pelayanan masyarakat, terlebih dalam situasi bencana, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pelayanan tersebut dilaksanakan.
Wartawan bertugas memastikan pertanyaan itu sampai kepada pejabat yang berwenang.
“Wartawan Menjatuhkan Pemerintah”
Pernyataan bahwa wartawan “menjatuhkan pemerintah” juga menjadi perhatian. PENA1NTT.COM mempertanyakan logika tersebut.
Jika bantuan benar-benar telah disalurkan dan warga telah menerima haknya, maka pemberitaan kritis justru dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik.
Tidak ada yang perlu ditakutkan dari pertanyaan jika jawabannya memang tersedia.
Sebaliknya, ketika pertanyaan mengenai bantuan dijawab dengan menyerang wartawan, persoalan utama justru berisiko bergeser.
Masyarakat awalnya bertanya:
“Di mana bantuan kami?”
Kemudian publik justru disuguhi persoalan:
“Mengapa wartawan diberi tekanan karena bertanya?”
PENA1NTT.COM tidak ingin persoalan bergeser seperti itu.
Fokus utama tetap warga.
Pejabat Boleh Membantah, Tetapi Tidak Boleh Menggeser Fokus
PENA1NTT.COM memahami bahwa bekerja dalam situasi bencana bukan pekerjaan mudah.
Lurah Baru juga menyampaikan bahwa dirinya bekerja menggunakan waktu, tenaga, bahkan uang pribadi untuk membantu masyarakat.
PENA1NTT.COM menghargai setiap kerja kemanusiaan tersebut.
Namun, penghargaan terhadap kerja pejabat tidak berarti media harus menghentikan fungsi kontrol sosial.
Pejabat bekerja untuk masyarakat. Wartawan bekerja untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah.
Keduanya seharusnya tidak ditempatkan sebagai musuh.
Karena itu, ketika pemerintah merasa pemberitaan tidak tepat, jalan keluarnya adalah memberikan data dan klarifikasi, bukan mengarahkan persoalan kepada pribadi wartawan.
PENA1NTT.COM Tidak Takut Diklarifikasi
Lurah Baru menyatakan akan membuat klarifikasi melalui media lain.
PENA1NTT.COM mempersilakan.
Bahkan, jika terdapat data yang menunjukkan pemberitaan kami keliru, redaksi terbuka terhadap koreksi sesuai prinsip jurnalistik.
Namun, PENA1NTT.COM juga memiliki hak untuk mempertahankan pemberitaan yang didukung fakta dan hasil konfirmasi.
Media tidak boleh bekerja berdasarkan rasa takut terhadap pejabat.
Apalagi ketika yang dipertanyakan adalah kepentingan masyarakat terdampak bencana.
Persoalannya Sekarang Bukan Siapa yang Marah
PENA1NTT.COM tidak ingin menjadikan persoalan ini sebagai pertarungan antara lurah dan wartawan.
Persoalannya jauh lebih penting.
Ada warga terdampak gempa yang mengeluhkan bantuan.
Ada pemerintah kelurahan yang menyatakan bantuan telah disalurkan.
Ada pertanyaan mengenai data dan mekanisme distribusi yang masih perlu diverifikasi.
Dan sekarang terdapat pesan kepada pimpinan media yang dinilai bernada tekanan.
Semua itu harus ditempatkan secara proporsional.
Jika bantuan sudah sampai, buktikan.
Jika ada warga yang belum menerima, selesaikan.
Jika berita keliru, koreksi dengan data.
Dan jika keberatan terhadap pemberitaan hendak disampaikan, lakukan melalui mekanisme pers yang semestinya.
Jangan sampai warga yang sedang membutuhkan bantuan justru terlupakan karena pemerintah dan media terseret dalam pertengkaran.
PENA1NTT.COM: Kami Tetap Berdiri di Sisi Kepentingan Publik
PENA1NTT.COM menegaskan kembali bahwa media tidak memiliki kepentingan untuk menjatuhkan Lurah Baru maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Media memiliki kewajiban untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan suara masyarakat.
Dalam situasi bencana, kewajiban tersebut justru semakin penting.
Sebab warga yang berada di tenda, warga yang menunggu bantuan, dan warga yang merasa belum mendapatkan pelayanan tidak memiliki banyak saluran untuk menyampaikan keluhan.
Jika keluhan mereka kemudian diberitakan, pemerintah seharusnya melihatnya sebagai bahan evaluasi.
Bukan sebagai serangan pribadi.
Ketika dimintai pertanggungjawaban soal bantuan, pejabat publik seharusnya menjawab dengan data. Bukan menggeser persoalan kepada wartawan.
PENA1NTT.COM tetap membuka ruang klarifikasi bagi Lurah Baru, RT/RW, Pemerintah Kecamatan Reok, maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Namun, redaksi juga akan terus meminta satu hal yang paling penting:
pastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga Pelabuhan Kedindi yang membutuhkan.
Sebab pada akhirnya, yang harus menjadi pusat perhatian bukan perasaan pejabat atau wartawan.
Yang paling membutuhkan perlindungan adalah warga yang sedang menghadapi bencana.
