MANGGARAI TIMUR, PENA1NTT.COM — Dinamika politik di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik menyusul aksi pengajuan mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh lima fraksi DPRD terhadap Ketua DPRD Salesius Medi.
Mosi yang dilayangkan oleh Fraksi Hanura, Gerindra-Perindo, Demokrat-Golkar, NasDem, dan PAN ini memantik sorotan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang (PK Komcab) Manggarai Timur.
Menanggapi kisruh internal tersebut, Ketua PK Komcab Matim, Safrinus Gapur, menyampaikan kritik dan mengingatkan para legislator agar tidak kehilangan arah serta melupakan penderitaan rakyat.
Menurutnya, posisi Salesius Medi sebagai pimpinan dewan merupakan produk sah dari mekanisme demokrasi serta perolehan kepercayaan elektoral partai politik dalam Pemilu, bukan sekadar penunjukan personal yang berlandaskan ambisi kelompok.
“Suka atau tidak suka, itulah aturan main dalam demokrasi kita. Salesius Medi terpilih menjadi Ketua DPRD karena partai politiknya memperoleh kepercayaan elektoral masyarakat melalui perolehan kursi, bukan berdasarkan gelar akademik atau pengalaman pribadi semata,” ujar Safrinus lewat keterangan yang diterima media ini, Minggu (01/11/2026
Lebih lanjut, Pemuda Katolik menyoroti bahwa persoalan etika komunikasi maupun dinamika kepemimpinan yang dipersoalkan semestinya diselesaikan secara bermartabat melalui instrumen Tata Tertib (Tatib) DPRD.
‘Mekanisme keberatan internal dewan sudah diatur secara normatif untuk meredam gesekan, alih-alih langsung melompat pada tindakan politik berupa mosi tidak percaya yang berpotensi melumpuhkan produktivitas kelembagaan di tengah jalan,” tambahnya.
Pemuda Katolik Daratan Timor Kirim Relawan Kemanusiaan Bantu Korban Gempa Flores
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Safrinus yang juga Mantan Ketua DPC PMKRI Cabang Makasar ini mengungkapkan bahwa kritik utama yang disuarakan oleh organisasinya berakar dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi riil yang tengah dihadapai masyarakat Matim saat ini.
Ia melihat bahwa ketika warga bawah sedang berjuang keras menghadapi tekanan ekonomi, ancaman cuaca, dan dampak bencana, energi politik para wakil rakyat justru terkuras habis untuk meladeni intrik internal serta perebutan pengaruh.
Sejumlah agenda krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikhawatirkan akan terpinggirkan oleh ego sektoral para elit
Padahal, menurut Safrinus, di tengah situasi sulit saat ini, fungsi pengawasan dewan sangat dinantikan untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal.
“Para wakil rakyat seharusnya berada di garda terdepan dalam mengevaluasi kelayakan fasilitas hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak agar aman dan manusiawi menghadapi musim hujan,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap realisasi janji-janji politik pemerintah daerah.
Program pro-rakyat seperti paket kesejahteraan, beasiswa, dan jaring pengaman sosial—jauh dinilai lebih mendesak ketimbang mempertontonkan konflik perebutan kekuasaan.
“Jangan sampai mosi tidak percaya ini lebih mencerminkan ketidakpuasan terhadap pembagian kekuasaan daripada kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Sibuk memperebutkan kue kekuasaan, tetapi lupa bahwa rakyat sedang kesusahan,” tegasnya.
Hentikan Kegaduhan Politik
Pemuda Katolik mendesak agar seluruh pimpinan dan anggota DPRD segera menghentikan kegaduhan politik yang tidak produktif.
Mekanisme dan tata tertib yang telah disepakati bersama harus dijalankan dengan kepala dingin agar lembaga legislatif kembali fokus mengemban mandat utama sebagai perwakilan aspirasi masyarakat.
“Mekanisme sudah diatur dan tata tertib sudah disepakati. Mengapa harus membuat kegaduhan politik di saat masyarakat sedang membutuhkan perhatian dan keberpihakan? Sungguh disayangkan jika DPRD Manggarai Timur kehilangan empati terhadap rakyatnya sendiri,” pungkas Safrinus.
