MANGGARAI, PENA1NTT.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai kembali membuktikan ketegasan institusional dalam mengamankan hak-hak finansial daerah.
Di tengah labirin birokrasi korporasi nasional dan kompleksitas administrasi proyek strategis, instansi tersebut sukses mengawal pencairan dana ratusan juta dari kewajiban pajak galian C PT Adhi Karya.
Keberhasilan ini menjadi keberhasilan bagi kepemimpinan Kepala Bapenda Manggarai, Kanis Nasak. Menghadapi korporasi pelat merah berskala nasional yang berpusat di Jakarta—dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkedudukan di luar daerah serta sistem pencairan terpusat—bukanlah hambatan yang ringan.
“PT ini kan bukan lokal. Kedua, PPK-nya juga tidak di sini. Kemudian yang ketiga, proses pencairannya juga tidak di sini, sehingga cukup sulit,” ujar Kanis, dikutip dari laman Kompasiana.com, Jumat (30/10/2026).
Kendati dihadapkan pada tantangan geografis dan prosedural yang rumit, Bapenda Manggarai memilih jalan proaktif.
Melalui komunikasi intensif, koordinasi lintas sektoral, serta ketegasan sikap birokratis tanpa kompromi, dana segar ratusan juta rupiah akhirnya berhasil diamankan dan masuk langsung ke kas daerah.
Kanis memberikan apresiasi kepada manajemen PT Adhi Karya atas kesadaran kooperatif mereka dalam menuntaskan kewajiban perpajakan dari enam paket pengerjaan proyek irigasi multiyears program Inpres tahun 2025 tersebut.
Capaian ini dipandang sebagai instrumen penegakan aturan yang krusial sekaligus bukti nyata kinerja optimal Bapenda Manggarai. Pihaknya menegaskan bahwa momentum ini mesti menjadi peringatan tegas bagi seluruh rekanan kontraktor lain yang masih menunggak atau mengabaikan kewajiban fiskal di wilayah Manggarai.
“Selaku kepala pendapatan saya sangat berharap agar segera dibayar,” tegas Kanis.
Langkah progresif ini sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku usaha dan kontraktor pelaksana proyek bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan harga mati. Tidak ada toleransi bagi potensi penerimaan daerah yang terlewatkan demi terwujudnya kemandirian fiskal Kabupaten Manggarai yang berkelanjutan.
