Oleh: Christine Rambu Peda (Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang)
PENA1NTT.COM – Kabupaten Sumba Barat merupakan wilayah yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang kuat. Sabana, kawasan pesisir, lahan pertanian, serta kehidupan masyarakat adat menjadi bagian penting dari identitas daerah. Namun, di tengah dorongan pembangunan dan masuknya investasi, Sumba Barat berada pada persimpangan penting: bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan ekologis. Ia merupakan persoalan politik karena menyangkut bagaimana kekuasaan menentukan pemanfaatan tanah, air, pesisir, dan sumber daya alam.
Pembangunan dan Ancaman Ekologis
Politik lingkungan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial seperti penanaman pohon atau kampanye menjaga kebersihan. Politik lingkungan harus tercermin dalam keberanian pemerintah mengambil kebijakan yang melindungi masyarakat dan ekosistem.
Dorongan terhadap investasi pariwisata, pembangunan infrastruktur, maupun pemanfaatan lahan komersial memang dapat membuka peluang ekonomi. Namun, pembangunan perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal.
Persoalan air menjadi salah satu contoh penting. Bagi masyarakat Sumba Barat, air bukan sekadar kebutuhan ekonomi, tetapi bagian dari keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Ketika kawasan resapan, vegetasi, hutan, atau sumber mata air mengalami tekanan, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Begitu pula dengan kawasan pesisir. Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali berpotensi memengaruhi ekosistem dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.
Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus melalui kajian lingkungan yang serius, transparan, dan melibatkan masyarakat yang terdampak.
Marapu dan Etika Menjaga Alam
Dalam kehidupan masyarakat Sumba, alam tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kepercayaan. Dalam perspektif adat Marapu, tanah, air, hutan, dan ruang hidup memiliki nilai yang jauh lebih dalam daripada sekadar nilai ekonomi.
Nilai tersebut seharusnya tidak hanya digunakan sebagai narasi kebudayaan untuk kepentingan pariwisata. Kearifan lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari pertimbangan dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang daerah.
Ketika ruang hidup masyarakat adat berubah menjadi sekadar komoditas, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi juga identitas dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
Menata Ulang Arah Politik Lingkungan
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam politik pembangunan Sumba Barat.
Pertama, perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat adat, petani, dan nelayan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan tata ruang. Kawasan resapan air, sumber mata air, wilayah pesisir, serta kawasan bernilai ekologis perlu mendapatkan perlindungan yang jelas.
Kedua, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, atau peningkatan pendapatan daerah. Kualitas lingkungan, ketersediaan air, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
Ketiga, masyarakat harus dilibatkan secara bermakna. Tokoh adat, pemuda, mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan lingkungan.
Pemerintah daerah dan DPRD juga perlu membuka ruang dialog yang lebih luas agar kebijakan pembangunan tidak hanya lahir dari ruang birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan suara masyarakat yang hidup langsung di wilayah tersebut.
Menjaga Sumba untuk Generasi Mendatang
Sumba Barat bukan sekadar hamparan alam yang indah untuk menarik investasi. Di dalamnya terdapat ruang hidup, sejarah, budaya, dan masa depan masyarakat.
Karena itu, pembangunan harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat.
Politik lingkungan pada akhirnya bukan tentang menolak pembangunan atau investasi. Politik lingkungan adalah memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan aturan, transparan, dan tidak mengorbankan sumber kehidupan masyarakat.
Bumi Sumba bukan sekadar ruang untuk dieksploitasi, tetapi warisan yang harus dijaga. Sebab, pembangunan yang mengabaikan lingkungan mungkin terlihat maju hari ini, tetapi dapat meninggalkan persoalan bagi generasi yang akan datang.
