Opini oleh Aurelia Marsa Kurniati
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Menurut saya, media sosial sebaiknya diatur secara ketat selama masa pemilihan umum berlangsung.
Di zaman sekarang, media sosial telah berubah menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat, terutama kalangan muda.
Pengaruhnya begitu besar sehingga mampu membentuk pandangan, sikap, bahkan keputusan seseorang dalam memilih pemimpin.
Berbagai bukti dan pengalaman di banyak tempat menunjukkan bahwa berita bohong, informasi yang tidak terverifikasi, hingga ujaran kebencian dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas, bahkan dalam hitungan jam.
Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan pemilih, memecah belah persatuan, dan berpotensi mengubah hasil pemilihan secara tidak adil.
Oleh karena itu, adanya aturan yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, melindungi masyarakat dari penipuan, serta menjaga suasana tetap damai, tertib, dan kondusif selama proses demokrasi berjalan.
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian orang yang menilai pengaturan ini justru akan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Mereka berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak penuh untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan pendapat politiknya secara bebas tanpa ada batasan.
Memang, menurut saya, kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi dalam negara demokrasi.
Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas yang bisa digunakan untuk menyebarkan kebohongan, memfitnah, atau menimbulkan permusuhan di antara sesama warga.
Aturan yang dibuat dengan bijak dan adil sebenarnya bukan bertujuan untuk membungkam pendapat yang berbeda, melainkan untuk melindungi proses demokrasi itu sendiri agar tetap berjalan jujur, transparan, dan bermartabat.
Oleh karena itu, menurut saya, pengaturan terhadap konten di media sosial selama masa pemilihan umum adalah langkah yang sangat tepat, perlu, dan bermanfaat demi terciptanya pemilu yang bersih dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh rakyat.
