KUPANG, PENA1NTT.COM — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia. Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., mewakili Polda NTT menerima kunjungan Delegasi Kedutaan Besar Australia bersama Australian Federal Police (AFP) di Mapolda NTT, pada, Rabu (26/11/2025).
Kunjungan resmi ini dipimpin oleh Ms. Gita Kamath, Deputy Head of Mission Australian Embassy Indonesia. Ia hadir bersama Adam Rhynehart (AFP Jakarta), Ereni Weber, Ryan Cunningham, dan Riri Silalahi dari Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta perwakilan Divhubinter Polri Briptu Aditya Ashary.
Delegasi Australia Sampaikan Apresiasi untuk Polda NTTKabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kunjungan tingkat tinggi ini merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah Australia atas kinerja Polda NTT dalam beberapa tahun terakhir.
“Delegasi Australia menyampaikan apresiasi karena sinergitas antara Polri, Polda NTT, dan lembaga terkait menghasilkan peningkatan signifikan dalam penindakan TPPO—bahkan meningkat tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Henry.
Dalam pertemuan tersebut, Ms. Gita Kamath menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum di NTT, terutama di wilayah Rote, Kupang, hingga daerah perbatasan, tidak terlepas dari koordinasi lintas negara serta lokakarya bersama antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste.
“Upaya deteksi dini, pencegahan, serta penindakan yang dilakukan Polri bersama Polda NTT memberikan dampak signifikan bagi penanggulangan TPPO dan people smuggling,” kata Kamath.
Ia memastikan komitmen Australia untuk terus memperkuat kerja sama, termasuk rencana kunjungan lapangan lanjutan ke sejumlah titik rawan.
Wakapolda NTT Tegaskan Program NTT Zero TPPO
Menanggapi apresiasi tersebut, Wakapolda NTT Brigjen Baskoro Tri Prabowo menegaskan kembali program prioritas Kapolda NTT, yakni “NTT Zero TPPO.”
Ia menyebutkan bahwa persoalan perdagangan orang di NTT memerlukan kerja sama berkelanjutan antara penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga internasional, hingga negara mitra.
Wakapolda juga mengangkat sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penanganan bersama, seperti:
- penanganan pengungsi yang telah berada di NTT hingga 12 tahun,
- potensi gangguan keamanan terhadap masyarakat lokal,
- kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan imigran.
“Masalah kemanusiaan tetap kami utamakan, tetapi keamanan warga lokal juga harus dijaga. Kami butuh tindak lanjut yang lebih komprehensif agar tidak terjadi pembiaran,” tegas Wakapolda.
Dorongan Penguatan Fasilitas Pengawasan dan Operasi
Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, Wakapolda NTT juga meminta dukungan penguatan fasilitas operasional, khususnya untuk pengawasan pada titik-titik rawan TPPO dan dugaan perpindahan jalur penyelundupan manusia menuju wilayah Timor Leste.
Ia menegaskan perlunya kerja sama yang lebih intensif untuk memaksimalkan deteksi dini dan mencegah mobilisasi ilegal di wilayah perbatasan.
Siap Lanjutkan Koordinasi dan Aksi Bersama
Pertemuan resmi antara Polda NTT dan Delegasi Kedubes Australia/AFP ini ditutup dengan komitmen untuk melakukan langkah koordinasi lanjutan serta penyusunan rencana aksi bersama dalam waktu dekat.
Kerja sama bilateral ini diharapkan menjadi penguat upaya Indonesia, khususnya NTT, dalam mewujudkan wilayah yang bebas dari TPPO dan kejahatan penyelundupan manusia.
