Manggarai, Pena1-Ntt.com – Anggota DPRD Provinsi NTT yang juga Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTT, Junaidin Mahasan, menggelar agenda Reses di Mondo, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, pada Jumat (23/10) pukul 10.54 WITA. Kegiatan ini diselenggarakan guna menyerap aspirasi warga sekaligus mengawal secara langsung proses pemulihan dan pendataan pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah tersebut.
Berdasarkan pemantauan langsung awak media di lokasi kegiatan, suasana pertemuan berlangsung interaktif dan dipadati warga terdampak yang menyampaikan langsung keluhan terkait pendataan serta kelayakan bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Junaidin Mahasan menyalurkan 100 paket bantuan sembako serta donasi pribadi sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
Dalam pembukaannya, Junaidin Mahasan menyampaikan refleksi mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Beliau menekankan pentingnya penguatan nilai spiritual dan kebersamaan di tengah ujian bencana. Junaidin menegaskan bahwa musibah ini merupakan pengingat akan besarnya kuasa Tuhan, di mana keselamatan jiwa adalah hal utama yang patut disyukuri. Sehari pascagempa, dirinya langsung turun ke lokasi untuk menyerahkan bantuan darurat awal menggunakan dana pribadi serta gotong royong rekan-rekan legislator sebagai wujud empati dan tanggung jawab moral. Penyaluran bantuan sembako ini bahkan telah menjangkau beberapa kampung di wilayah Desa Bajak sebagai aksi tanggap darurat awal.
Soroti Ketidakvalidan Data dan Desak Skema Swakelola Pembangunan Rumah
Dalam sesi dialog, sejumlah perwakilan masyarakat Desa Bajak menyampaikan masukan serta keluhan krusial. Ketua BPBD Desa Bajak mengungkapkan kekecewaannya atas ketidaksesuaian pendataan.
Dari sekitar 350 rumah terdampak yang telah didokumentasikan, hanya sekitar 280 rumah yang terakomodasi. Selain itu, penetapan tingkat kerusakan dinilai tidak objektif karena banyak rumah rusak berat yang dikategorikan sebagai rusak ringan. Warga juga berharap pemulihan rumah, dengan estimasi nominal Rp70 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk sedang, dan Rp20 juta untuk ringan, dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau swakelola tanpa pihak ketiga demi mencegah risiko penyimpangan anggaran.
Masukan serupa disampaikan oleh Susana Sinar (62) yang mengeluhkan data tempat tinggal mereka hilang saat verifikasi pendataan tanpa adanya tindak lanjut, padahal sebelumnya telah didokumentasikan oleh petugas. Sementara itu, Natalia Na (60), seorang janda di desa setempat, saat ini masih terpaksa bertahan di posko mandiri karena kondisi dalam rumahnya rusak berat dan tidak layak huni, meskipun struktur luar bangunan tampak masih berdiri utuh.
Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Junaidin Mahasan menegaskan komitmennya selaku Sekretaris DPW PSI NTT dan wakil rakyat di DPRD Provinsi NTT untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi warga ke level Pemerintah Daerah, Provinsi, hingga Pusat. Beliau mendorong instansi teknis untuk segera mengeluarkan rilis data sanggahan, mengingat pendataan awal yang dilakukan sejak hari pertama pascagempa hingga terjadinya rentetan gempa susulan belum mengakomodasi akumulasi dampak kerusakan riil di lapangan.
Selain itu, Junaidin menilai bahwa pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Bajak sejauh ini masih bergantung pada inisiatif relawan dan belum tersentuh bantuan pemerintah. Oleh karena itu, beliau meminta BPBD dan BNPB mengawasi ketat spesifikasi teknis pembangunan huntara serta menjamin transparansi penyaluran bantuan. Seluruh aspirasi warga terkait percepatan pembangunan huntara dan skema pengelolaan bantuan secara mandiri akan terus diperjuangkan secara kelembagaan di parlemen.
Rangkaian kegiatan reses diakhiri dengan penyerahan secara simbolis 100 paket bantuan sembako kepada warga Dusun Mondo, Desa Bajak, guna membantu meringankan beban kebutuhan pokok harian warga terdampak. Junaidin menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal proses ini agar seluruh hak masyarakat Desa Bajak dapat dipenuhi secara objektif, adil, dan transparan.
