REOK, PENA1NTT.COM — Keluhan warga Pelabuhan Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, terkait minimnya bantuan pascagempa kembali membuka pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah kelurahan memastikan kebutuhan warga terdampak benar-benar terpenuhi.
Dalam sebuah video yang diterima PENA1NTT.COM, seorang warga Pelabuhan Kedindi menyampaikan bahwa hingga delapan hari setelah gempa, mereka mengaku belum mendapatkan bantuan yang memadai.
“Selamat pagi pemerintah Reok. Termasuk Kelurahan Baru ini. Kami di Kedindi ini di Pelabuhan Kedindi Reok tidak ada pernah dapat bantuan. Jangankan terpal baru, terpal robek pun tidak ada dikirim,” keluh warga dalam rekaman tersebut.
Video itu memperlihatkan kondisi tempat tinggal darurat warga dengan terpal yang tampak sudah rusak. Warga juga mempertanyakan distribusi bantuan yang mereka nilai belum merata dan cenderung terpusat di wilayah Reo.
Keluhan tersebut kemudian dikonfirmasi PENA1NTT.COM kepada Lurah Kelurahan Baru, Mince Hermina Ly, S.Kom, pada Senin (25/8/2026) malam.
Namun, dari 11 poin pertanyaan yang dilayangkan kepada pihak kelurahan, hanya tujuh yang dijawab.
Lurah Klaim Bantuan Sudah Diserahkan ke RT
Menanggapi keluhan warga, Hermina menyatakan bahwa bantuan sebenarnya sudah diserahkan kepada Ketua RT di wilayah Kedindi.
“Bantuan sudah diserahkan ke Ketua RT di Kedindi,” jawabnya.
Terkait pendataan warga terdampak, Hermina membenarkan bahwa pendataan dilakukan dan pihak kelurahan berkoordinasi dengan RT.
“Iya betul, tapi soal data KK kami sering berkoordinasi dengan RT,” katanya.
Ketika ditanya apakah bantuan sudah masuk ke wilayah Kedindi, ia menjawab singkat, “Sudah.”
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diuji di lapangan. Sebab, di satu sisi pemerintah kelurahan menyatakan bantuan telah diserahkan kepada RT, sementara di sisi lain warga dalam video mengaku belum menerima bantuan sebagaimana yang mereka harapkan.
Di titik inilah persoalan transparansi distribusi menjadi penting.
Jika bantuan memang telah diserahkan, publik berhak mengetahui kapan bantuan itu diserahkan, berapa jumlahnya, jenis bantuannya apa saja, siapa penerimanya, dan apakah seluruh warga terdampak telah mendapat bagian secara proporsional.
“Saya Tidak Pernah Tahu Kalau Dia Lari ke Hutan-Hutan”
Hermina juga menanggapi pertanyaan mengenai dugaan bantuan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Reo.
Ia menjelaskan bahwa bantuan disalurkan melalui RT.
“Iya karena bantuan-bantuan itu kami salurkan lewat RT. Saya tidak pernah tahu kalau dia lari ke hutan-hutan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan lanjutan: setelah bantuan diserahkan kepada RT, siapa yang memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada warga terdampak?
Sebab dalam situasi bencana, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyerahan bantuan dari satu meja ke meja lainnya. Pemerintah perlu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Warga Diminta Datang ke Kantor Kelurahan
Ketika ditanya mengenai keberadaan warga di posko Kedindi, Hermina mengaku pernah bertemu langsung dengan warga.
“Soal berkunjung ke posko Kedindi saya sendiri pernah bertemu warga di sana,” katanya.
Namun, ketika ditanya mengenai harapan dan mekanisme pelayanan bagi warga yang membutuhkan bantuan, ia meminta masyarakat datang langsung ke kantor kelurahan.
“Harapan saya kalau bisa jika membutuhkan bantuan bertemu kami langsung di kantor karena di sana ada posko juga untuk pelayanan di jam kerja,” ujarnya.
Pernyataan ini patut menjadi perhatian, terutama karena yang sedang dihadapi adalah warga terdampak bencana.
Dalam kondisi normal, meminta warga datang ke kantor pemerintahan mungkin merupakan prosedur pelayanan yang wajar. Tetapi dalam situasi pascagempa, ketika sebagian warga masih berada di tempat pengungsian dan menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar, pertanyaan yang muncul adalah:
Apakah warga yang terdampak harus mendatangi kantor kelurahan, atau pemerintah yang seharusnya aktif mendatangi dan memastikan kondisi mereka?
“Neka Rabo, Saya Capek”
Bagian paling mengundang perhatian muncul ketika Hermina menanggapi pertanyaan terkait kondisi dan keluhan warga.
Ia mengatakan:
“Neka rabo, saya capek.”
Dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut kurang lebih bermakna “jangan marah, saya capek.”
Ucapan tersebut tentu harus ditempatkan dalam konteks komunikasi saat wawancara. Namun, ketika disampaikan di tengah sorotan mengenai warga yang mengaku berhari-hari belum memperoleh bantuan memadai, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keluhan warga belum ditanggapi dengan serius.
Persoalannya bukan semata-mata pada satu kalimat.
Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dari pendataan dan distribusi bantuan.
4 Pertanyaan Penting Belum Dijawab
Dari 11 poin pertanyaan yang dikirimkan PENA1NTT.COM, masih terdapat empat pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban.
Pertanyaan tersebut menyangkut:
1. Berapa jumlah kepala keluarga terdampak di Pelabuhan Kedindi?
2. Apa saja jenis dan jumlah bantuan yang telah diterima serta disalurkan?
3. Apa kendala pemerintah kelurahan dalam memastikan bantuan sampai kepada warga?
4. Kapan jadwal penyaluran bantuan berikutnya kepada warga terdampak?
Empat pertanyaan ini bukan sekadar urusan administrasi.
Jawabannya diperlukan agar publik dapat membedakan antara bantuan yang benar-benar tidak tersedia dengan bantuan yang tersedia tetapi belum sampai kepada warga.
Apalagi terdapat perbedaan informasi antara keluhan warga dalam video dengan keterangan pihak kelurahan.
Warga mengatakan mereka belum mendapatkan bantuan yang memadai. Pemerintah kelurahan menyatakan bantuan sudah diserahkan kepada RT.
Di antara dua informasi inilah seharusnya pemerintah daerah hadir untuk melakukan verifikasi.
Pemkab Manggarai Jangan Berhenti pada Klarifikasi Dan Laporan
PENA1NTT.COM mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya Bupati dan Sekretaris Daerah, tidak berhenti pada klarifikasi administratif mengenai penyaluran bantuan.
Pemkab perlu turun langsung mengecek kondisi warga Pelabuhan Kedindi.
Bukan hanya memeriksa laporan bahwa bantuan sudah diserahkan, tetapi juga memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Jika benar bantuan sudah diserahkan kepada RT, maka perlu dibuka secara transparan:
berapa paket, kapan diserahkan, siapa yang menerima, dan siapa saja warga yang sudah mendapatkannya.
Sebaliknya, jika ditemukan adanya warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan, maka persoalannya harus segera diperbaiki.
Evaluasi Kinerja Lurah Baru, Kecamatan Reo
Situasi bencana membutuhkan pemerintah yang responsif, komunikatif, dan hadir di tengah masyarakat.
Karena itu, PENA1NTT.COM mendorong Pemkab Manggarai melakukan evaluasi terhadap kinerja Lurah Baru Hermina Ly, terutama dalam aspek pendataan, koordinasi, komunikasi publik, serta pengawasan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
Evaluasi bukan berarti langsung menyimpulkan adanya pelanggaran.
Namun, ketika muncul keluhan warga tentang “Sepuluh hari tanpa bantuan”, sementara pemerintah kelurahan menyatakan bantuan telah diserahkan kepada RT, maka terdapat kesenjangan informasi yang harus segera dijelaskan.
Dan penjelasan itu tidak cukup hanya melalui pernyataan.
Turun ke lapangan. Cek data. Cek bantuan. Temui warga. Cocokkan keterangan RT dengan kondisi masyarakat.
Jika setelah evaluasi ditemukan bahwa pelayanan pemerintahan kelurahan tidak mampu menjawab kebutuhan warga dalam situasi bencana, Pemkab Manggarai harus mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat apabila memang diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik.
Sebab dalam bencana, warga tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar mengatakan bantuan sudah ada.
Warga membutuhkan pemerintah yang memastikan bantuan itu benar-benar sampai.
Hingga berita ini diterbitkan, PENA1NTT.COM masih berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua RT Pelabuhan Kedindi terkait jumlah, waktu, jenis, serta realisasi bantuan yang disebut telah diserahkan oleh pihak kelurahan.
