MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Harapan para peserta PPPK paruh waktu di Kabupaten Manggarai untuk segera mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP) harus tertunda sejenak.
Proses penetapan NIP bagi formasi tersebut dipastikan terhambat akibat ditemukannya kendala administratif pada tahap verifikasi akhir.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier Aparatur BKPSDM Manggarai, Robertus Harianto Porat, memberikan penjelasan mendalam terkait penyebab teknis hambatan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat dua orang peserta yang dokumennya bermasalah, yang secara sistem berdampak pada seluruh rombongan pengusulan.
“Kami sedang berkoordinasi dengan BKN terkait dua orang yang terkendala administrasi ini. Karena sistem pengusulannya dilakukan secara kolektif, maka kendala pada dua orang tersebut menyebabkan peserta lainnya juga ikut tertunda,” jelas Harianto.
Proses Kolektif Menjadi Kendala Utama
Masalah ini muncul dikarenakan mekanisme di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengharuskan pengusulan dilakukan dalam satu kesatuan kelompok.
Hal ini membuat BKPSDM tidak bisa memproses sebagian peserta saja secara terpisah tanpa menyelesaikan kendala pada individu lainnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksimilianus Tarsi, menegaskan bahwa langkah penundaan ini diambil demi menjaga integritas dan validitas data kepegawaian.
Menurutnya, akurasi dokumen adalah hal mutlak guna mencegah munculnya persoalan hukum atau administrasi di masa depan.
Langkah ini menjadi krusial agar di kemudian hari tidak ditemukan cacat prosedur yang bisa membatalkan status kepegawaian seseorang atau menghambat hak-hak mereka sebagai ASN.
“Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari hanya karena ketergesaan saat ini. Setiap elemen data, mulai dari dokumen fisik hingga sinkronisasi digital, harus benar-benar sesuai,” ujar Maksi.
Lanjut dijelaskan olehnya, BKPSDM Kabupaten Manggarai terus berupaya melakukan verifikasi mendalam dan mencari solusi agar masalah tersebut segera terselesaikan.
Pihak BKPSDM mengimbau agar para peserta tetap tenang dan bersabar.
Ia memastikan bahwa tim teknis tengah melakukan sinkronisasi ulang dan berkomunikasi intensif dengan BKN Regional maupun pusat untuk mencari jalan keluar tercepat bagi para peserta yang dokumennya sudah memenuhi syarat.
“Kami mengerti penantian para peserta, namun ketelitian administrasi tidak bisa ditawar. Kami terus mengupayakan koordinasi intensif dengan pihak BKN pusat agar hambatan ini segera terurai dan penetapan NIP bisa berjalan kembali tanpa ada yang dirugikan secara prosedur,” tambahnya.
Hingga saat ini, pihak BKPSDM belum bisa memberikan kepastian tanggal penerbitan NIP, namun mereka berkomitmen untuk segera menuntaskan verifikasi agar hak-hak para calon pegawai tersebut tidak terhambat lebih lama lagi.
Transparansi dan ketelitian menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini.
