Oleh: Deni Jupiter Djena Ridja, (Mahasiswa Ilmu Politik, Pol.B (3))
KUPANG, PENA1NTT.COM – Hutan Amazon sering dipandang sebagai salah satu benteng terakhir bagi keseimbangan lingkungan dunia. Hamparan hutan tropis yang sebagian besar berada di Brasil itu bukan hanya menjadi rumah bagi jutaan jenis tumbuhan dan satwa, tetapi juga memiliki peran penting dalam siklus air, penyimpanan karbon, serta kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.
Namun, di balik besarnya nilai ekologis tersebut, Amazon terus menghadapi tekanan. Pembukaan lahan untuk peternakan sapi, perkebunan kedelai, penebangan kayu, pembangunan infrastruktur, hingga aktivitas ilegal telah mengubah sebagian kawasan hutan menjadi ruang produksi ekonomi.
Persoalannya kemudian bukan sekadar tentang berapa banyak pohon yang ditebang. Deforestasi Amazon memperlihatkan bagaimana lingkungan berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, kekuasaan, dan perdagangan global.
Di sinilah persoalan Amazon menjadi penting dilihat dari perspektif politik lingkungan.
Ketika Hutan Menjadi Arena Perebutan Kepentingan
Politik lingkungan pada dasarnya tidak hanya membicarakan bagaimana manusia menjaga alam. Lebih jauh, politik lingkungan mempertanyakan siapa yang memiliki kekuasaan dalam menentukan bagaimana sumber daya alam digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus menanggung dampaknya.
Dalam kasus Amazon, pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan.
Di satu sisi, terdapat kepentingan ekonomi yang membutuhkan lahan untuk peternakan, pertanian dan berbagai kegiatan produksi. Sektor-sektor tersebut dapat memberikan pendapatan, membuka lapangan kerja dan mendukung aktivitas perdagangan.
Namun, di sisi lain, terdapat masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki hubungan erat dengan hutan sebagai ruang hidup, sumber pangan, sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas sosial dan budaya mereka.
Pemerintah kemudian berada di tengah berbagai kepentingan tersebut.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kawasan yang dilindungi, mengatur penggunaan lahan, memberikan izin usaha, mengawasi kegiatan ekonomi, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
Karena itu, tingkat kerusakan hutan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan seberapa kuat kebijakan tersebut dijalankan.
Deforestasi Bukan Hanya Masalah Brasil
Kesalahan besar jika deforestasi Amazon hanya dipandang sebagai persoalan domestik Brasil.
Amazon memiliki fungsi ekologis yang melampaui batas negara. Kerusakan hutan dapat berpengaruh terhadap penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati dan siklus air. Ketika hutan mengalami kerusakan dalam skala besar, konsekuensinya dapat ikut memengaruhi persoalan perubahan iklim secara global.
Artinya, dunia memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan Amazon.
Namun, di sinilah muncul persoalan politik lingkungan global. Negara-negara berkembang seperti Brasil memiliki hak untuk melakukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada saat yang sama, masyarakat internasional mengharapkan agar negara tersebut menjaga hutan yang memiliki arti penting bagi lingkungan dunia.
Pertanyaannya kemudian: sampai sejauh mana negara lain dapat menuntut negara pemilik hutan untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alamnya?
Pertanyaan tersebut tidak sederhana.
Negara-negara maju memiliki sejarah panjang dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk membangun ekonominya. Sementara negara-negara berkembang masih menghadapi kebutuhan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, perlindungan Amazon tidak cukup dibangun melalui tekanan moral kepada Brasil. Diperlukan kerja sama yang memperhitungkan kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat lokal, hak negara untuk berkembang, sekaligus tanggung jawab bersama terhadap lingkungan global.
Siapa yang Mendapat Keuntungan, Siapa yang Menanggung Risiko?
Salah satu aspek penting dalam politik lingkungan adalah ketimpangan kekuasaan.
Tidak semua kelompok memiliki kemampuan yang sama untuk memengaruhi keputusan politik. Perusahaan besar dan kelompok ekonomi tertentu dapat memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, informasi maupun proses pengambilan kebijakan.
Sebaliknya, masyarakat adat dan komunitas lokal sering berada dalam posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi berskala besar.
Karena itu, pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi tidak boleh hanya diukur berdasarkan nilai investasi, produksi atau pertumbuhan ekonomi.
Jika keuntungan ekonomi dinikmati oleh sebagian kelompok, sementara masyarakat lokal kehilangan ruang hidup dan lingkungan mengalami kerusakan, maka pembangunan tersebut patut dipertanyakan dari perspektif keadilan lingkungan.
Masyarakat Adat Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Dalam persoalan Amazon, masyarakat adat seharusnya tidak ditempatkan hanya sebagai kelompok yang harus menerima kebijakan pemerintah.
Mereka perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidupnya.
Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal mengenai hutan yang terbentuk melalui hubungan panjang dengan lingkungan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem.
Pelibatan masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya dibuat dari perspektif pemerintah atau kepentingan perusahaan.
Perlindungan hutan seharusnya berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Dengan demikian, konservasi tidak menjadi alasan untuk mengabaikan masyarakat, sementara pembangunan juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan.
Tanggung Jawab Tidak Berhenti pada Pemerintah
Pemerintah memang memiliki tanggung jawab besar. Namun, persoalan deforestasi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata.
Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan ekonominya.
Rantai pasok produk pertanian, peternakan dan kayu yang masuk ke pasar domestik maupun internasional harus semakin transparan. Konsumen dan negara pengimpor juga memiliki posisi penting karena permintaan pasar global dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong produksi.
Karena itu, persoalan Amazon sesungguhnya memperlihatkan sebuah rantai tanggung jawab yang panjang.
Produsen, perusahaan, pemerintah, negara pengimpor hingga konsumen memiliki peran masing-masing dalam menentukan apakah aktivitas ekonomi global akan mendorong atau justru mengurangi tekanan terhadap hutan.
Antara Pembangunan dan Kelestarian
Pembangunan ekonomi tetap diperlukan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan, pendapatan dan akses terhadap kesejahteraan.
Tetapi pembangunan tidak seharusnya dibangun dengan mengorbankan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan dalam jangka panjang. Di sinilah konsep pembangunan berkelanjutan menjadi penting.
Pembukaan lahan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Aktivitas ekonomi harus diawasi. Pelanggaran terhadap aturan lingkungan harus ditindak. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak berhenti pada dokumen dan regulasi.
Aturan yang baik tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif hanya akan menjadi tulisan di atas kertas.
Amazon dan Pelajaran bagi Politik Lingkungan Global
Deforestasi Amazon memberikan pelajaran penting bahwa persoalan lingkungan pada dasarnya juga merupakan persoalan politik.
Kerusakan hutan tidak selalu terjadi karena masyarakat tidak mengetahui pentingnya lingkungan. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan berkaitan dengan pilihan kebijakan, kepentingan ekonomi, struktur kekuasaan dan lemahnya pengawasan.
Karena itu, menyelesaikan persoalan lingkungan tidak cukup hanya dengan kampanye menanam pohon atau mengajak masyarakat menjaga hutan.
Diperlukan perubahan dalam cara negara mengelola sumber daya alam.
Diperlukan transparansi dalam pemberian izin, pengawasan terhadap perusahaan, perlindungan terhadap masyarakat adat, penegakan hukum yang konsisten, serta kerja sama internasional yang adil.
Dunia juga perlu menghindari pendekatan yang hanya menuntut negara berkembang menjaga hutan tanpa memberikan alternatif pembangunan yang layak.
Penutup
Deforestasi Amazon pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang hilangnya pepohonan di sebuah kawasan hutan di Amerika Selatan. Ia adalah gambaran tentang bagaimana kepentingan ekonomi, kekuasaan politik dan keberlanjutan lingkungan saling berhadapan.
Amazon mengajarkan bahwa lingkungan tidak mengenal batas negara. Kerusakan yang terjadi di satu wilayah dapat membawa konsekuensi bagi masyarakat di wilayah lain.
Karena itu, perlindungan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan dan kebijakan politik.
Pemerintah harus berani menegakkan aturan. Perusahaan harus bertanggung jawab. Masyarakat adat harus dilibatkan. Negara-negara di dunia perlu membangun kerja sama yang adil. Dan konsumen juga perlu menyadari bahwa produk yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki hubungan dengan persoalan lingkungan di tempat yang jauh.
Pada akhirnya, menjaga Amazon bukan hanya tugas Brasil. Tetapi tanggung jawab tersebut juga tidak boleh menjadi alasan bagi dunia untuk mengabaikan hak Brasil dan masyarakatnya atas pembangunan.
Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan: bagaimana ekonomi tetap tumbuh tanpa menghancurkan lingkungan, dan bagaimana perlindungan lingkungan dapat berjalan tanpa meninggalkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Di situlah politik lingkungan global seharusnya bekerja.
