Manggarai Timur-Pena1-Ntt.com. Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Mikael Nardi, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses listrik bagi masyarakat di sejumlah kampung yang hingga kini masih membutuhkan layanan listrik PLN. Perjuangan tersebut telah dilakukan sejak 2024 melalui penyampaian aspirasi warga, pengajuan proposal, hingga koordinasi langsung dengan pihak PLN.
Mikael Nardi mengatakan, aspirasi masyarakat yang disampaikannya mencakup Kampung Diwuk, Lompa, Jongkoe, Hedok, Kawak, Dawung, serta Desa Haju Wangi. Menurutnya, persoalan akses listrik bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi.
“Tentu sebagai wakil rakyat, apa yang masyarakat alami, saya juga turut merasakannya,” kata Nardi (22/10).
Ia menjelaskan, sejak 2024 dirinya telah bertemu dengan manajer UP2K di Ruteng untuk menyampaikan aspirasi warga dari sejumlah wilayah tersebut. Dalam proses itu, ia turut membantu masyarakat menyusun proposal permohonan kepada PLN yang dilengkapi data pendukung serta surat pengantar dan pernyataan dukungan dari pemerintah desa.
Menurut Nardi, sejumlah lokasi bahkan telah disurvei oleh pihak UP2K sebagai bagian dari proses awal pengusulan pembangunan jaringan listrik.
Perjuangan tersebut kembali dilanjutkan melalui pertemuannya dengan manajer yang baru. Dalam pertemuan itu, Nardi menyampaikan kronologi pengajuan sejak awal sekaligus menyerahkan kembali berkas usulan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak PLN.
Ia mengapresiasi respons positif dan keterbukaan pihak PLN dalam menerima aspirasi masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka sangat penting agar warga memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses listrik.
“Atas penerimaan yang hangat dan pernyataan Pak Manager yang saya rasakan optimistis, atas nama masyarakat, saya mengucapkan terima kasih,” ujarnya.
Nardi juga mengapresiasi penjelasan pihak PLN mengenai tiga persyaratan yang berkaitan dengan lokasi pembangunan jaringan listrik. Baginya, keterbukaan informasi tersebut membantu masyarakat memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan agar usulan elektrifikasi dapat ditindaklanjuti.
Ia menilai, kejelasan informasi diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan simpang siur di tengah masyarakat mengenai proses pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan demikian, warga dapat mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi serta pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses tersebut.
“Masyarakat dicerahkan di tengah ketidaktahuan dan simpang siurnya informasi mengenai pemenuhan hak mereka atas layanan PLN,” katanya.
Selain persyaratan yang berkaitan dengan lokasi, Mikael menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur jalan untuk menunjang pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan mempermudah distribusi material dan kebutuhan konstruksi menuju lokasi pembangunan.
Ia menyebut, permintaan pihak PLN agar akses jalan turut diperjuangkan sejalan dengan agenda yang selama ini ia dorong. Karena itu, ia memastikan akan terus menyuarakan kebutuhan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
“Permintaan Pak Manager untuk memperjuangkan akses jalan demi kelancaran distribusi bahan untuk pembangunan jaringan listrik juga sesungguhnya selaras dengan perjuangan saya dan tentu akan terus saya suarakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur,” tegasnya.
Nardi berharap koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan PLN dapat terus diperkuat agar berbagai persyaratan teknis maupun pendukung pembangunan bisa ditindaklanjuti secara bertahap.
Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan listrik bagi masyarakat tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi dan penyerahan dokumen. Diperlukan komunikasi berkelanjutan, kejelasan tindak lanjut, serta dukungan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan.
Bagi masyarakat Kampung Diwuk, Lompa, Jongkoe, Hedok, Kawak, Dawung, dan Desa Haju Wangi, akses listrik diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kualitas hidup, memperluas aktivitas ekonomi, serta mendukung akses terhadap pendidikan dan informasi.
Nardi menegaskan akan terus mengawal aspirasi tersebut sesuai dengan fungsi representasi dan pengawasan DPRD, sekaligus mendorong koordinasi lintas pihak agar kebutuhan dasar masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang nyata.
