BORONG, PENA1NTT.COM — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, mendorong masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, memperkuat pemahaman mengenai legalitas dan tata kelola badan usaha.
Menurut Andreas, kemudahan dalam mendirikan dan mengembangkan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan administrasi korporasi.
Hal itu disampaikan Andreas dalam Seminar Forum Komunikasi Masyarakat terkait Layanan Hukum di Hotel Embun Pagi, Borong, Manggarai Timur, Kamis (22/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya badan usaha yang memiliki kedudukan hukum serta tata kelola yang jelas.
Dalam kegiatan itu dibahas pula reformasi layanan administrasi badan usaha yang diarahkan untuk memberikan kemudahan berusaha, sekaligus memperkuat kepatuhan, kualitas data, tata kelola, dan perlindungan data perusahaan.
Legalitas badan usaha, kata Andreas, tidak semestinya dipandang hanya sebagai kelengkapan administratif. Legalitas menjadi dasar bagi kepastian hukum, kejelasan struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, serta hubungan usaha dengan pihak lain.
Penguatan badan usaha juga dinilai penting dalam mendorong transformasi kegiatan ekonomi masyarakat dari usaha perseorangan menuju usaha yang lebih terstruktur dan memiliki tata kelola yang baik.
Selain kemudahan pelayanan, integrasi sistem administrasi juga menjadi perhatian. Integrasi diperlukan untuk mengurangi duplikasi pelaporan dan membuat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha lebih efektif.
Di sisi lain, digitalisasi layanan harus diikuti dengan perhatian terhadap keamanan dan kerahasiaan data perusahaan.
Dalam kegiatan tersebut, Pak Ramli turut memberikan edukasi mengenai bentuk badan usaha, legalitas, tata kelola, serta pemanfaatan layanan hukum untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Andreas menekankan, kemudahan berusaha tidak berarti mengesampingkan kewajiban hukum. Sebaliknya, kemudahan layanan harus menjadi pintu masuk untuk membangun dunia usaha yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.
Turut hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Manggarai Timur Selphyanus Tovin (Elpy Tote), Ketua DPRD Manggarai Timur Salesius Medi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Paulus Yohanes Yorit Poni, sejumlah anggota DPRD, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta elemen masyarakat lainnya.
Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa legalitas, kepatuhan, dan tata kelola merupakan bagian penting dari upaya memperkuat dan mengembangkan usaha lokal.
