Penulis: Gregorius Yando (Mahasiswa STIPAS St. Sirilus Ruteng)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Indonesia pernah mengalami masa demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional pada tahun 1949-1959. Demokrasi liberal merupakan sistem demokrasi yang melindungi hak-hak individu secara konstitusional dari kekuasaan pemerintah.
Dalam sistem ini, keputusan mayoritas tetap berlaku, namun dibatasi oleh konstitusi agar tidak melanggar hak asasi dan kebebasan individu.
Masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan berkembangnya sistem multipartai dan penerapan kabinet parlementer setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda.
Pada masa tersebut, partai-partai politik memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dua partai yang paling dominan saat itu adalah Partai Nasional Indonesia dan Masyumi.
Namun, pergantian kabinet yang terlalu sering menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil.
Salah satu kabinet yang pernah memimpin pada masa itu adalah Kabinet Natsir yang berlangsung dari 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951 setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat.
Dilihat dari sudut pandang kritis, demokrasi liberal memang memiliki tujuan yang baik, yaitu menjamin kebebasan dan hak individu. Namun, penerapannya di Indonesia pada masa itu sering kali tidak berjalan secara ideal.
Banyak elite politik menggunakan demokrasi hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Fenomena ini sering disebut sebagai “otoriter berbaju demokrasi”, di mana demokrasi terlihat berjalan secara formal tetapi praktiknya masih dipenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Selain itu, sistem multipartai yang belum matang memicu konflik politik dan polarisasi di tengah masyarakat.
Perdebatan panjang di Konstituante serta pergantian kabinet yang terus-menerus membuat pembangunan negara menjadi terhambat. Akibatnya, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan menjadi tidak stabil.
Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat justru sering berubah menjadi arena perebutan kekuasaan.
Dari sudut pandang pro-liberal, demokrasi liberal dianggap sebagai sistem yang mampu melindungi kebebasan individu dan hak-hak minoritas.
Dengan adanya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang latar belakang, agama, suku, maupun status sosial.
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap hak individu merupakan fondasi penting agar negara tidak jatuh ke dalam sistem otoritarianisme.
Dalam demokrasi liberal, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara terbuka. Hal ini penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan pemerintah tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi.
Konsep kesetaraan di depan hukum juga menjadi nilai penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.
Dengan adanya kebebasan berpikir dan berpendapat, mahasiswa dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.
Meskipun demokrasi liberal menjunjung tinggi kebebasan politik, dalam praktiknya sistem ini sering kali kurang memperhatikan keadilan ekonomi.
Demokrasi liberal lebih menekankan kebebasan individu dan kebebasan pasar, tetapi belum tentu mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Di Indonesia, kebebasan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan kesempatan dapat memperbesar kesenjangan sosial.
Kelompok masyarakat kecil sering kali mengalami ketidakadilan ekonomi, sementara kepentingan politik lebih diutamakan.
Kondisi ini menjadi masalah serius karena dapat menimbulkan kemiskinan, pengangguran, dan penderitaan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan bagi masyarakat kecil..
Mahasiswa dipercaya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak- hak rakyat dan mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada kekuasaan politik, tetapi juga aktif menjamin kesejahteraan rakyat sesuai prinsip negara demokrasi dan negara hukum.
Ungkapan “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, keadilan ekonomi yang substantif harus menjadi perhatian utama, bukan hanya kebebasan pasar semata.
Dalam konteks Indonesia, demokrasi liberal tidak dapat diterapkan sepenuhnya tanpa menyesuaikannya dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia memiliki karakter khas yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong.
Mahasiswa Indonesia sebaiknya tidak meniru secara penuh sistem demokrasi liberal dari Barat. Nilai-nilai positif dari demokrasi liberal seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum memang penting untuk dipertahankan.
Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia agar demokrasi tidak berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan yang individualistis.
Pancasila menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada kebebasan politik, tetapi juga pada persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.
Masa demokrasi liberal di Indonesia berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar baru membuat kondisi negara semakin tidak stabil dan membawa Indonesia ke arah krisis politik.
Sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa demokrasi liberal memiliki sisi positif dan negatif. Demokrasi liberal penting dalam menjamin kebebasan dan hak asasi manusia, tetapi penerapannya harus disertai tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi.
Indonesia perlu membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
