MANGGARAI BARAT, PENA1NTT.COM – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Labuan Bajo berinisial S menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Timur, terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan sengketa dan persoalan hukum atas objek tanah di Dusun Ngoer, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang belakangan menjadi sorotan publik.
Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Manggarai Barat pada Sabtu (21/2/2026) sore, S bersama kuasa hukumnya memilih irit bicara saat diwawancarai awak media.
Kuasa hukum S, Yance Thobias Messakh, S.H., memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun. S sendiri hanya menyampaikan alasan personal terkait sikapnya tersebut.
“Ase (adik) kami tidak mau diberitakan mengingat H itu bagian dari keluarga. Apalagi saya ini kerja urus haji-haji,” ujar S singkat kepada wartawan sesaat setelah keluar dari ruang pemeriksaan penyidik Polres Manggarai Barat.
Oknum Polisi Terpantau Mendampingi
Sorotan publik menguat setelah media ini memantau keberadaan seorang oknum anggota polisi berinisial F yang terlihat ikut bersama S usai pemeriksaan.
Pantauan wartawan, oknum polisi tersebut terlihat mendampingi S dan rombongan meninggalkan Mapolres Manggarai Barat menggunakan sebuah mobil pribadi berwarna hitam, yang disebut-sebut milik oknum polisi berinisial F.
Kehadiran oknum aparat kepolisian bersama pihak yang sedang diperiksa dalam perkara pidana serius ini memicu tanda tanya publik, terlebih perkara tersebut ditangani di tingkat Polda NTT.
Sejumlah kalangan menilai, pendampingan oleh oknum aparat kepolisian terhadap pihak yang diperiksa berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan, apabila tidak memiliki dasar tugas kedinasan yang jelas.
Publik Pertanyakan Peran Polres Manggarai Barat
Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap penanganan perkara hukum di wilayah Manggarai Barat. Publik mempertanyakan dalam kapasitas apa oknum polisi dari Polres Manggarai Barat berada bersama S usai pemeriksaan.
Apakah pendampingan tersebut merupakan bagian dari tugas resmi institusi, atau murni relasi personal?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Manggarai Barat belum memberikan klarifikasi resmi terkait keberadaan oknum anggotanya tersebut. Upaya konfirmasi kepada Kapolres Manggarai Barat juga belum mendapatkan respons.
Sementara itu, pihak Polda NTT juga belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum S, apakah masih sebatas saksi atau telah meningkat menjadi terlapor dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan, dan TPPU.
Desakan Transparansi Penegakan Hukum
Sejumlah pemerhati hukum di Manggarai Barat mendesak aparat penegak hukum agar bertindak profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam perkara yang melibatkan ASN aktif serta dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian.
Publik menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya di tengah meningkatnya sorotan terhadap penanganan berbagai perkara hukum di wilayah Manggarai Barat.
