MANGGARAI, PENA1NTT.COM — Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berhasil dipertahankan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Selasa (26/05/2026).
Menepis Tantangan Fiskal Daerah
Di balik selebrasi prestasi tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, memberikan catatan kritis mengenai dinamika pengelolaan anggaran ke depan.
Dalam pidato mewakili seluruh kepala daerah se-Provinsi NTT, Bupati Hery secara jujur mengakui kondisi fiskal daerah yang kian terbatas.
Kondisi ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan. Namun, ia menegaskan situasi tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk menurunkan standar kualitas kerja.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan aspek akuntabilitas keuangan, transparansi anggaran, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tegas Bupati Hery.
Bagi Pemkab Manggarai, mempertahankan opini WTP delapan kali berturut-turut adalah bukti konsistensi. Kendati demikian, Bupati Hery mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan predikat tersebut.
Menurutnya, predikat WTP bukan tujuan akhir. Capaian ini merupakan tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Manggarai akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Langkah ini ditempuh melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan tepat waktu.
“Di tengah situasi sulit ini, pemerintah daerah justru dituntut cerdik memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas,” tambahnya.
Instrumen Evaluasi Strategis
Bupati Hery juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT beserta tim pemeriksa atas profesionalisme dan integritas mereka selama proses audit.
Ia menegaskan pemeriksaan LKPD oleh BPK bukan sekadar kewajiban konstitusional tahunan. Proses audit ini menjadi instrumen evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Melalui audit ini, pemerintah daerah dapat mengukur transparansi pengelolaan keuangan, menilai akuntabilitas penggunaan anggaran, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” pungkas Bupati Hery.
Sinergi dan komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah dan BPK RI Perwakilan NTT diharapkan terus diperkuat dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai.
