MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai atas capaian pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2025.
Salah satu prestasi yang disoroti adalah keberhasilan Pemkab dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra, Yonatan Yonas Bo’a, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai pada Selasa (9/6/2026).
Sidang tersebut mengagenda tanggapan fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai TA 2025.
“Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025 dari BPK-RI Perwakilan NTT,” ujar Yonatan.
Sorotan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam pemaparannya, Fraksi Gerindra membedah sejumlah capaian indikator keuangan daerah sepanjang tahun 2025.
Terkait pendapatan daerah, realisasi tercatat sebesar Rp1,213 triliun atau mencapai 95,26 persen dari target setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1,274 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang angka Rp131,91 miliar atau 89,28 persen dari target sebesar Rp147,76 miliar.
Sementara itu, realisasi pendapatan transfer tercatat sukses mencapai Rp1,063 triliun atau 96 persen dari target sebesar Rp1,107 triliun.
Gerindra menilai capaian pendapatan transfer ini menjadi bukti nyata kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang solid dengan pemerintah pusat guna mendukung pembiayaan pembangunan di daerah.
“Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya meminta kepada pemerintah agar capaian ini dipertahankan, bila perlu ditingkatkan ke depannya melalui lobi-lobi politik anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta,” tegas Yonatan.
Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah TA 2025 menyerap anggaran sebesar Rp1,215 triliun atau 93,81 persen dari total anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,295 triliun.
Di mana realisasi untuk belanja operasi terserap sebesar Rp893,87 miIiar atau mencapai 93,05 persen dari pagu anggaran sebesar Rp960,62 miliar.
Catatan Kritis dan Rekomendasi untuk Pemkab Manggarai
Meski memberikan rapor hijau pada aspek pengelolaan keuangan, Fraksi Gerindra tetap menyertakan sejumlah rekomendasi kritis yang menyentuh sektor pelayanan dasar dan infrastruktur publik demi optimalisasi kinerja Pemkab ke depan.
Rekomendasi pertama diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah, di mana Pemkab diminta mendongkrak kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dinilai belum memenuhi target yang dicanangkan pada TA 2025.
Rekomendasi kedua menyasar sektor kesehatan, di mana fraksi mendesak pemerintah untuk segera mengisi kekosongan tenaga dokter di sejumlah Puskesmas agar hak pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.
Selanjutnya, Gerindra juga menuntut perhatian serius pada aspek infrastruktur. Pemerintah diminta segera melakukan intervensi cepat pada kerusakan ruas Jalan Pinggang-Ringkas di Desa Perak guna memperlancar mobilitas warga.
Selain itu, sorotan juga diberikan pada perbaikan jalan di wilayah pesisir pantai selatan, tepatnya dari Desa Legu menuju perbatasan Kabupaten Manggarai Timur.
Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima Nota Keuangan Pertanggungjawaban atas Ranperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai TA 2025.
Dokumen tersebut disetujui untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan persidangan DPRD Kabupaten Manggarai berikutnya.
