Manggarai-Pena1-Ntt.com– Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang memicu antrean mengular di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Kondisi lapangan yang kian memprihatinkan membuat tata kelola distribusi energi di wilayah tersebut dinilai darurat perbaikan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Junaidin Mahasan, mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi total guna mengatasi karut-marut distribusi BBM tersebut.
Junaidin mengungkapkan bahwa dirinya telah turun langsung melakukan konfirmasi kepada pihak Pertamina terkait kondisi lapangan yang sudah meresahkan warga selama hampir sebulan terakhir.
”Sudah tiga minggu berjalan di Reo, terjadi antrean panjang untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. Namun ironisnya, BBM eceran di luar sangat banyak dengan harga mencekik, mulai dari Rp25.000 bahkan sampai Rp30.000 per botol. Tabe, ini sudah sangat tidak wajar,” ujar Junaidin tegas.
Urgensi Evaluasi Total Kuota Lintas Batas
Menyikapi anomali tersebut, legislator dari Fraksi PSI ini meminta pemerintah pusat dan daerah tidak tinggal diam. Menurutnya, evaluasi total terhadap kuota BBM bersubsidi untuk wilayah tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, mengingat alokasi yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan lonjakan jumlah kendaraan serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Junaidin menjelaskan bahwa beban pelayanan SPBU di Kecamatan Reok sangat tinggi karena menjadi episentrum pengisian bahan bakar bagi wilayah lintas batas.
”Yang mengisi BBM subsidi di Kecamatan Reok itu bukan hanya kendaraan dari Reok dan Reok Barat saja. Kendaraan dari kecamatan lain, bahkan dari kabupaten tetangga juga masuk dan mengisi BBM di SPBU Reok. Hal inilah yang memicu antrean panjang yang tiada henti,” jelasnya.
Berantas Spekulan dan Pengecer Ilegal
Selain masalah kuota, Junaidin juga menyoroti maraknya praktik spekulasi oleh para penjual BBM eceran ilegal (tidak berizin). Ia menilai kehadiran pengecer yang menjual Pertalite hingga menembus harga Rp30.000—jauh di atas standar harga resmi SPBU—sangat mencederai rasa keadilan masyarakat bawah.
Di akhir pernyataannya, Anggota DPRD Provinsi NTT ini meminta komitmen serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pengawasan super ketat dan penertiban langsung di lapangan.
”Saya berharap aparat segera menertibkan para pengecer ilegal ini. Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan super ketat. BBM subsidi ini hak masyarakat bawah, para nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Jangan sampai hak mereka dirampas oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan tidak wajar di tengah kesulitan warga,” pungkas Junaidin.
