MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Pemerintah Pusat memberikan jaminan khusus bahwa anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh dalam APBN Tahun Anggaran 2026 tidak akan mengalami pemotongan.
Keputusan strategis ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk diskresi untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Serambi Mekah.
Bupati Hery Gaungkan Nilai Kebudayaan Manggarai ke Panggung Nasional
Kepastian ini muncul dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana yang berlangsung di Gedung Utama Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (10/01/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang didampingi oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta jajaran pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi dan tokoh kunci, di antaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta jajaran Bupati dan Walikota dari wilayah terdampak seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
Dalam suasana rapat yang intens, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan aspirasi mendesak agar pemerintah pusat memberikan pengecualian bagi Aceh dalam kebijakan efisiensi anggaran nasional 2026.
Fadhlullah memaparkan kondisi riil di lapangan di mana ribuan hektar lahan pertanian warga hancur dan akses logistik terputus total akibat infrastruktur jalan yang amblas.
Bakti dengan Prestasi: Catatan Pengabdian AKBP Hendri Syaputra di Polres Manggarai
Ia menekankan bahwa beban fiskal daerah saat ini sudah melampaui batas kemampuan APBA, sehingga bantuan pusat menjadi satu-satunya tumpuan untuk mencegah krisis sosial yang lebih dalam.
“Kami sangat memohon kebijakan khusus dari Bapak Presiden melalui Pak Menkeu dan Pak Dasco, karena jika anggaran kami tetap dipotong untuk efisiensi nasional, maka kami tidak akan punya cukup ruang untuk membangun kembali rumah-rumah rakyat yang hanyut dan memperbaiki sekolah anak-anak kami yang rusak diterjang banjir,” ungkap Fadhlullah.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung meminta Sufmi Dasco Ahmad untuk menghubungi Presiden Prabowo guna mendapatkan instruksi langsung di tempat.
Melalui sambungan telepon yang diperdengarkan kepada seluruh peserta rapat, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas.
“Jangan ada pemotongan anggaran untuk daerah yang sedang terdampak bencana. Pastikan rakyat tertolong lebih dulu,” ujar Presiden dalam percakapan singkat tersebut.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa mandat Presiden tersebut menjadi dasar bagi kementeriannya untuk menjaga pagu anggaran Aceh tetap utuh di tengah kebijakan penghematan nasional.
“Tadi Pak Dasco sudah menyambungkan langsung ke Presiden. Keputusannya jelas, anggaran TKD untuk Aceh tahun 2026 tidak akan terkena efisiensi,” kata Purbaya disambut tepuk tangan para kepala daerah yang hadir.
Selain mengamankan dana rutin, pemerintah juga menyetujui tambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,7 triliun.
Jejak Pengabdian Didimus A. Dahur: 30 Tahun Dedikasi Pendidikan, Mencetak Ribuan Generasi Unggul
Anggaran ini dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur vital, bantuan perbaikan rumah warga, pemulihan layanan kesehatan, serta normalisasi drainase.
Purbaya menjamin proses pencairan dana tersebut akan menggunakan skema jalur cepat agar bantuan segera sampai ke masyarakat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan DPR dalam merespons krisis.
Dasco menegaskan bahwa meski birokrasi dipermudah, DPR tetap akan mengawal ketat penggunaan dana tersebut agar benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“DPR akan mengawal setiap rupiah dari anggaran ini agar benar-benar sampai ke rumah-rumah warga dan jembatan yang putus, karena dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci dan integritas adalah harga mati,” pungkas Dasco menutup rapat tersebut.
