Oleh: HILARION YOGI GRATINO (Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng)
PENA1NTT.COM – Ketika nilai tukar rupiah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sebagian orang mungkin menganggapnya hanya sebagai urusan para ekonom, pelaku pasar, atau pejabat bank sentral. Angka-angka itu tampak jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun kenyataannya, pelemahan rupiah bukan sekadar statistik ekonomi yang menghiasi layar bursa atau laporan keuangan. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan hingga ke dapur rumah tangga.
Pada 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah menyentuh level terlemah sepanjang sejarah modern, melampaui Rp18.000 per dolar AS. Data JISDOR Bank Indonesia mencatat kurs rupiah berada di level Rp18.039 per dolar AS, sementara berbagai data pasar menunjukkan rupiah sempat bergerak di kisaran Rp18.015 hingga Rp18.049 per dolar AS.
Bagi sebagian kalangan, pelemahan nilai tukar mungkin hanya terlihat sebagai grafik yang menurun. Namun bagi masyarakat biasa, pelemahan rupiah berarti meningkatnya biaya hidup. Indonesia masih bergantung pada berbagai produk dan bahan baku impor, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan, komponen industri, bahan pangan tertentu, hingga energi. Ketika rupiah melemah, biaya impor ikut meningkat, dan pada akhirnya kenaikan biaya tersebut akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih mahal.
Dampak paling nyata biasanya dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Ketika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun. Ketika biaya produksi meningkat, dunia usaha menghadapi tekanan yang lebih besar. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat belum tentu ikut naik untuk menyesuaikan kondisi tersebut.
Karena itu, pelemahan rupiah bukan hanya persoalan pasar keuangan. Ini adalah persoalan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah dan Bank Indonesia memang telah mengambil berbagai langkah untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Salah satunya adalah memperketat aturan pembelian valuta asing dengan menurunkan batas pembelian dolar tanpa dokumen pendukung menjadi 25.000 dolar AS per orang per bulan. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi permintaan spekulatif terhadap dolar dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar.
Selain itu, Bank Indonesia dan pemerintah juga berupaya meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik guna menarik kembali arus modal asing yang keluar dari Indonesia.
Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menjawab keresahan masyarakat?
Bagi rakyat kecil, stabilitas ekonomi bukan diukur dari seberapa tenang pasar modal atau seberapa positif respons investor asing. Stabilitas ekonomi diukur dari kemampuan membeli beras, membayar listrik, membeli obat, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus terus-menerus mengurangi pengeluaran penting.
Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa fundamental ekonomi masih kuat. Pemerintah memang menyebut pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih relatif terjaga. Namun ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari indikator makroekonomi. Keberhasilan ekonomi juga harus tercermin dalam kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Jika harga-harga terus meningkat sementara daya beli melemah, maka rasa aman ekonomi yang dirasakan masyarakat akan semakin berkurang. Pada titik inilah pemerintah dituntut untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga melindungi kehidupan masyarakat bawah.
Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada stabilitas pasar keuangan. Indonesia perlu memperkuat sektor produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang produktif. Tanpa langkah-langkah tersebut, setiap kali terjadi gejolak global, masyarakat akan kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Pada akhirnya, rupiah yang menembus Rp18.000 bukan sekadar angka. Di balik angka itu ada kekhawatiran pedagang kecil yang melihat harga barang naik, ada keluarga yang harus mengatur ulang pengeluaran bulanan, dan ada pelaku usaha yang berjuang mempertahankan usahanya di tengah biaya yang semakin tinggi.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah hari ini bukan hanya menjaga nilai tukar rupiah agar stabil di pasar. Tantangan yang sesungguhnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi mampu menjaga daya beli dan kualitas hidup masyarakat.
Sebab ekonomi yang sehat bukan hanya tercermin dari angka-angka yang terlihat indah dalam laporan resmi, tetapi dari kenyataan bahwa rakyat masih mampu hidup dengan layak di tengah berbagai tekanan yang ada.
