Penulis: Dionisius Upartus Agat (Pimpinan Redaksi Media PENA1NTT.COM)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Dunia media sosial dan ruang diskusi publik beberapa waktu terakhir sedang ramai membicarakan sebuah film dokumenter baru.
Film berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini sukses memantik perdebatan sengit.
Kehadiran film ini langsung direspons secara keras oleh aparat di berbagai daerah. Acara nonton bareng di beberapa wilayah dibubarkan paksa oleh petugas gabungan.
Pemerintah berdalih tindakan tegas tersebut demi menjaga keamanan wilayah dari isi film yang dinilai provokatif. Sebaliknya, kelompok aktivis kemanusiaan menilai pelarangan ini mencoreng kebebasan berpendapat masyarakat.
Tindakan pembubaran secara berlebihan ini justru memicu paradoks baru di tengah publik. Semakin keras pemerintah melarang pemutaran sebuah film, semakin besar pula rasa penasaran masyarakat untuk mencari tahu fakta yang disembunyikan.
Baca Juga: OPINI: Obral Jeruji KPK: “Cuci Otak” Pilkada oleh DPRD?
Realitas Papua: Pergeseran Ritual Suci Menjadi Tragedi Agraria
Film dokumenter ini membuka mata kita untuk melihat secara gamblang kenyataan pahit di atas tanah Papua, khususnya wilayah Papua Selatan.
Jutaan hektare hutan adat digusur demi ambisi Proyek Strategis Nasional (PSN). Atas nama swasembada pangan dan energi, negara pasang badan membela kepentingan perusahaan besar.
Sayangnya, proyek megah ini menyisakan penderitaan mendalam bagi masyarakat adat seperti suku Marind Anim, Yei, Awyu, dan Muyu. Warga lokal dipaksa menjadi penonton di atas tanah warisan nenek moyang mereka sendiri.
Judul film ini sebenarnya mengambil inspirasi dari tradisi asli suku Muyu. Dalam budaya mereka, Pesta Babi (Awon Atatbon) adalah ritual suci yang menjadi lambang ketersediaan pangan sekaligus perayaan kebersamaan warga.
Kini, makna suci ritual tersebut telah dirusak oleh keserakahan modern. Pesta yang terjadi hari ini adalah perayaan keuntungan bagi para pengusaha elit.
Hutan adat yang hijau dipangkas habis, lalu diganti menjadi perkebunan tebu raksasa dan pabrik bioetanol. Sumber pangan alami warga musnah, ruang hidup hancur, lalu masyarakat lokal didera kelaparan.
Baca Juga: Banalitas Demokrasi: Menggugat Pembegalan dan Logika Inkonstitusional Pilkada oleh DPRD
Realitas Indonesia: Cengkeraman Oligarki di Negara Kesatuan Republik Investasi
Penebangan hutan secara besar-besaran di Papua memperlihatkan arah politik ekonomi nasional yang makin pincang.
Julukan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlahan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Investasi.
Hukum dasar kita sebenarnya mengatur agar seluruh kekayaan alam dikelola negara demi kemakmuran rakyat banyak. Ironisnya, aturan agraria hari ini lebih sering memanjakan kenyamanan para pemilik modal.
Aparat keamanan diturunkan ke lapangan untuk menjaga kelancaran proyek korporasi, sekaligus membungkam setiap protes warga dengan alasan stabilitas.
Dampak buruk pembangunan ini berkaitan erat dengan tingginya biaya politik dalam pemilu kita. Pemberian izin konsesi hutan secara gampang diduga menjadi cara balas budi pejabat kepada para pengusaha yang mendanai kampanye mereka.
Para pemilik modal besar ini membiayai politisi, kemudian menagih imbalannya dalam bentuk aturan hukum yang menguntungkan bisnis mereka.
Papua selalu menjadi korban paling rapuh dalam lingkaran politik transaksional ini. Sikap ketakutan penguasa yang melarang acara nonton bareng menjadi bukti nyata kekhawatiran mereka jika kondisi rill di lapangan diketahui oleh masyarakat luas.
Baca Juga: Drama Petak Umpet Jaksa dan Tersangka Korupsi, Parodi Penegakan Hukum di Manggarai
Investasi Kemanusiaan: Menolak Angka Semu, Mengutamakan Hak Hidup
Kita perlu memperjelas satu hal bahwa investasi tentu bukan hal yang tabuh dan terlarang.
Pertumbuhan ekonomi memang dibutuhkan untuk memajukan sebuah negara. Namun, cara-cara pemaksaan gaya kolonial dalam membangun daerah wajib dihentikan sekarang juga.
Pertumbuhan ekonomi nasional tidak ada gunanya jika hanya dihitung dari angka-angka kertas di laporan kementerian, sementara manusia dan alamnya dihancurkan di dunia nyata.
Pembangunan yang sejati harus berwujud investasi kemanusiaan. Artinya, modal yang masuk wajib menaikkan derajat hidup manusia lokal, bukan justru menyingkirkan mereka dari tanahnya sendiri.
Menghancurkan hutan sagu dan tempat berburu masyarakat adat demi menanam tebu adalah sebuah kebodohan ekologis.
Kita tidak bisa memberi makan satu kelompok masyarakat dengan cara merampas piring makan kelompok masyarakat lainnya.
Mengembalikan Kedaulatan Rakyat
Guna menghentikan kehancuran yang digambarkan dalam film Pesta Babi, arah kebijakan pembangunan nasional harus segera diubah secara mendasar.
Pemerintah pusat perlu meninggalkan ego pembangunan sepihak yang dipaksakan dari atas ke bawah.
Kebijakan agraria harus direformasi dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik keputusan tertinggi atas tanah ulayat mereka sendiri.
Proyek apa pun yang akan berjalan wajib mengantongi restu sukarela dari warga lokal sejak awal perencanaan, bukan sekadar sosialisasi formalitas setelah izin korporasi telanjur terbit.
Seiring dengan itu, negara harus menyudahi pendekatan keamanan yang melibatkan aparat bersenjata dalam menyelesaikan konflik lahan.
Benturan di lapangan hanya bisa diredam apabila moncong senjata diganti dengan meja dialog yang setara dan bermartabat.
Ruang demokrasi juga perlu dibersihkan dari segala bentuk pembungkaman, termasuk penghentian sensor terhadap karya jurnalistik ataupun pemutaran film dokumenter kritis.
Transparansi informasi dan penghormatan penuh pada hak asasi manusia adalah kunci utama untuk menyelamatkan kedaulatan ruang hidup rakyat.
Pada akhirnya, film Pesta Babi bukan sekadar rekaman atas tumbangnya pohon-pohon di Papua. Ini adalah sebuah alarm bahaya bagi masa depan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Kita tidak boleh membiarkan pembangunan berjalan dengan mentalitas kolonial yang mengorbankan manusia demi angka pertumbuhan ekonomi semu.
Jika eksploitasi berkedok investasi ini terus dibiarkan tanpa kendali, Negara Kesatuan Republik Investasi hanya akan melahirkan kemakmuran palsu yang dinikmati oleh segelintir elite di Jakarta, sementara rakyat di daerah mati perlahan karena kelaparan di atas kekayaan tanahnya sendiri.
