Manggarai-Pena1-Ntt.com — Forum Pemuda menyambut baik setiap bentuk perhatian dan bantuan finansial yang diberikan wakil rakyat kepada warga Reo di titik kumpul kegiatan reses, seperti yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi NasDem, Inosensius Fredy Mui, ST, di Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Kegiatan reses yang berlangsung di wilayah tersebut turut dihadiri oleh Lurah Kelurahan Baru, Mince Ly.
Namun apresiasi tersebut beriringan dengan kritik tajam dan pertanyaan mendasar dari Ketua Forum Pemuda, Eggy Bos, mengenai keabsahan pelaksanaan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 Dapil NTT IV tersebut yang digelar di luar jadwal resmi Badan Musyawarah (Bamus) yang semestinya berlangsung pada 23 hingga 30 Oktober 2026 saat agenda Sidang Paripurna sedang berlangsung.
Dalam wawancara langsung bersama awak media, Eggy secara tegas menyayangkan narasi penyerahan uang Rp10 juta yang diwajibkan serta imbauan menolak anggota dewan yang tidak membagikan uang sebagai bentuk pendidikan politik yang keliru dan berpotensi merusak fungsi utama reses dalam menyerap aspirasi pembangunan daerah.
”Kami mempertanyakan transparansi dan keabsahan prosedur kegiatan tersebut di saat agenda sidang paripurna sedang berjalan,” ungkap Eggy Bos saat diwawancarai.
Saat dikonfirmasi awak media pada Selasa malam (3/11/2026) terkait pergeseran jadwal reses tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTT Inosensius Fredy Mui, ST, menjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan kegiatan di lapangan terjadi karena kondisi kesehatannya yang sempat terganggu, di samping adanya permohonan penundaan dari masyarakat di beberapa lokasi akibat peristiwa kedukaan.
”Saya terlambat memulai kegiatan reses karena alasan kesehatan, sehingga berdampak pula pada selesainya kegiatan reses selama 10 hari. Ada beberapa titik reses yang tertunda karena masyarakat di beberapa titik reses meminta menundanya akibat alasan kedukaan di tempat tersebut,” ujar Fredy Mui saat memberikan konfirmasi langsung kepada awak media.
Tidak hanya mengklarifikasi persoalan jadwal, Fredy Mui juga memberikan penjelasan mendetail terkait pengalokasian dana tunai yang diserahkannya di lokasi kegiatan. Ia menerangkan bahwa uang sebesar Rp10 juta yang awalnya dialokasikan untuk keperluan konsumsi diubah peruntukannya atas permintaan warga sendiri agar dialihkan menjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
”Uang Rp10 juta yang saya kasih untuk keperluan konsumsi, warga meminta untuk dialihkan ke giat pemberdayaan, seperti pengadaan kursi kelompok KBG untuk dikelola menjadi investasi tambahan, termasuk pada kegiatan pengembangan UBSP oleh kelompok ibu-ibu dengan tambahan anggaran Rp5 juta yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai koperasi harian. Saya bantu di Nanga Banda karena saya tahu Nanga Banda adalah wilayah yang menjadi target koperasi harian,” jelas Fredy Mui.
Ia pun merasa besarnya nilai bantuan tersebut semestinya mendapatkan penilaian positif dari publik dibanding aksi anggota dewan lainnya.
”Kenapa uang Rp15 juta ini disorot dan dipersoalkan? Seharusnya saya yang harus diapresiasi dengan total nilai Rp15 jutaan itu. Sedangkan ada anggota DPRD Provinsi lain yang membagi sembako Raskin 40 paket pada saat kegiatan reses yang kalau dihitung nilainya hanya Rp3 jutaan, ada juga yang membagi uang Rp50 ribu untuk 35 orang yang nilainya juga sangat kecil,” tegas Fredy Mui.
Meskipun memahami penjelasan dan rincian alokasi dana pemberdayaan tersebut, Forum Pemuda menganggap alasan kemanusiaan maupun besaran bantuan dana tidak serta-merta mengesampingkan kepatuhan terhadap regulasi resmi lembaga. Pihaknya tetap mendesak kepastian status hukum pertanggungjawaban dana yang dibagikan sekaligus mendorong Badan Kehormatan DPRD NTT untuk memeriksa indikasi pelanggaran tata tertib demi mencegah terciptanya preseden buruk dan menjaga marwah lembaga legislatif
