Oleh: Maria Meksiyana Putri (Mahasiswa STIPAS St Sirilus Ruteng)
Ketika bangsa sibuk saling serang di ruang maya, batas wilayah bisa bergeser, ekonomi bisa goyah, dan musuh sesungguhnya tertawa dalam diam.
Pendahuluan
Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah badai. Para awaknya, alih-alih bersatu memompa air yang masuk dan mengendalikan kemudi, justru saling bertengkar di geladak, saling menuduh, saling mendorong, bahkan saling menyabotase. Tidak perlu badai yang lebih besar untuk menenggelamkan kapal itu. Pertengkaran di dalamnya sudah cukup.
Itulah potret Indonesia hari ini.
Polarisasi politik telah menjadi virus yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa kita secara perlahan, namun pasti. Ia bukan sekadar perbedaan pilihan politik yang wajar dalam demokrasi. Ia telah berkembang menjadi kebencian kolektif, prasangka sistemik, dan permusuhan yang mengakar—sebuah ancaman yang jauh lebih berbahaya bagi ketahanan nasional dibanding ancaman militer konvensional mana pun yang pernah kita hadapi.
Ketika Perbedaan Menjadi Permusuhan
Demokrasi sejatinya adalah arena perbedaan yang terkelola. Kita berbeda pilihan, berbeda pandangan, namun bersepakat pada satu hal: bahwa kita adalah satu bangsa, dan pemenang pemilu adalah pemimpin kita bersama, bukan pemimpin “kelompok pemenang” semata.
Namun, yang terjadi di Indonesia pasca-2014, dan semakin akut setelah 2019, adalah sesuatu yang berbeda. Perbedaan pilihan politik telah berubah menjadi identitas permanen. Pendukung kubu A dan kubu B tidak lagi sekadar berbeda preferensi; mereka hidup dalam dua realitas paralel yang terpisah, dengan sumber informasi berbeda, narasi berbeda, bahkan musuh yang berbeda.
Istilah-istilah seperti “cebong”, “kampret”, “kadrun”, dan “kaum radikal” bukan sekadar ejekan politik biasa. Mereka adalah penanda dehumanisasi—cara kita mengubah sesama warga negara menjadi “liyan” yang tidak perlu dipahami, cukup dilawan. Ketika dehumanisasi telah merasuk ke dalam bahasa keseharian, kekerasan—baik fisik maupun sosial—hanya tinggal selangkah lagi.
Tiga Luka Dalam di Tubuh Bangsa
Polarisasi yang kronis meninggalkan setidaknya tiga luka mendalam yang secara langsung menyerang pilar-pilar ketahanan nasional kita.
Pertama, runtuhnya kepercayaan sosial. Modal sosial—kepercayaan antarwarga, solidaritas komunitas, serta kemauan untuk bekerja sama melampaui perbedaan—merupakan fondasi tersembunyi dari ketahanan sebuah bangsa. Survei Edelman Trust Barometer dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: kepercayaan antarsesama warga Indonesia terus tergerus, berbanding terbalik dengan suhu polarisasi yang terus meningkat.
Kedua, kelumpuhan tata kelola negara. Polarisasi yang parah menciptakan kondisi ketika setiap kebijakan publik otomatis berubah menjadi medan perang identitas. Bukan lagi “apakah kebijakan ini efektif?” yang menjadi pertanyaan utama, melainkan “siapa yang mengeluarkan kebijakan ini?” Akibatnya, kualitas kebijakan publik—mulai dari ketahanan pangan hingga modernisasi pertahanan—menjadi korban dari polarisasi yang tak kunjung reda.
Ketiga, terbukanya celah bagi intervensi asing. Dalam doktrin perang hibrida modern, perpecahan internal sebuah bangsa merupakan aset strategis paling berharga bagi musuh. Tidak perlu mengirim satu pun tentara. Cukup dengan memperbesar perpecahan yang sudah ada, menyuntikkan disinformasi yang mempertajam konflik, lalu membiarkan bangsa itu berdarah dari dalam. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, merupakan sasaran yang sangat menarik.
“Ketahanan nasional bukan hanya soal kekuatan militer atau cadangan devisa, tetapi juga tentang seberapa kuat rakyatnya bersatu ketika badai datang.”
Para Elite dan Industri Perpecahan
Satu hal yang perlu dikatakan dengan tegas: polarisasi di Indonesia tidak tumbuh secara organik semata. Ia diproduksi, dipelihara, dan dimonetisasi oleh segelintir pihak yang menyadari bahwa perpecahan adalah bisnis yang sangat menguntungkan.
Di level elite politik, polarisasi adalah alat kekuasaan yang efisien. Ketika rakyat terpecah belah dan sibuk saling menyerang berdasarkan identitas kelompok, perhatian publik teralihkan dari pertanyaan-pertanyaan fundamental: ke mana anggaran negara mengalir? Siapa yang diuntungkan dari kebijakan tertentu? Mengapa kesenjangan ekonomi terus melebar?
Di level ekonomi digital, polarisasi adalah mesin penghasil uang. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan waktu tinggal pengguna secara sistematis memprioritaskan konten yang memancing emosi dan kemarahan.
Ironisnya, para elite yang paling bersemangat memainkan kartu polarisasi di ruang publik sering kali justru duduk bersama dan tertawa di ruang-ruang tertutup. Rakyat biasalah yang membayar harganya.
Jalan Keluar: Bukan Utopia, tetapi Pilihan Sadar
Pertama, kepemimpinan yang menjadi teladan. Kita membutuhkan pemimpin yang secara konsisten menolak mengeksploitasi perpecahan, yang merangkul lawan politiknya sebagai sesama warga negara, dan yang berani mengakui kesalahan kebijakan tanpa takut dieksploitasi secara politik. Kepemimpinan seperti itulah yang dapat mulai membalik arus polarisasi.
Kedua, reformasi ekosistem informasi. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas namun terukur dalam mengatur platform digital. Bukan sensor, melainkan akuntabilitas: platform yang algoritmanya secara terukur memperparah polarisasi harus bertanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkannya.
Ketiga, pendidikan kewarganegaraan yang substansif. Generasi muda Indonesia perlu dibekali bukan hanya hafalan nilai-nilai, tetapi juga kemampuan nyata: berpikir kritis terhadap informasi, berempati terhadap perbedaan sudut pandang, serta memahami bahwa demokrasi menuntut penghormatan terhadap pihak yang kalah maupun yang menang.
Keempat, penguatan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil, media independen yang kredibel, lembaga pendidikan, dan komunitas lintas identitas merupakan garis pertahanan terakhir melawan polarisasi yang merusak. Ruang-ruang dialog lintas kelompok –antarkeyakinan, antargenerasi, dan antarwilayah– perlu diciptakan secara aktif dan sistematis.
“Ketahanan nasional sejati dimulai bukan dari perbatasan negara, melainkan dari ruang tamu, warung kopi, dan percakapan kita sehari-hari.”
Penutup: Musuh yang Bercermin
Selama ini, ketahanan nasional kerap dimaknai secara sempit: sebatas kekuatan militer, cadangan devisa, dan batas wilayah yang terjaga. Padahal, fondasi terdalam dari ketahanan sebuah bangsa adalah jiwa kolektifnya: kemampuan warganya untuk tetap merasa satu, bahkan di tengah perbedaan yang tajam sekalipun.
Polarisasi politik menyerang tepat di titik paling rapuh itu. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang datang dengan senjata dari seberang lautan. Ia adalah musuh yang menatap kita dari cermin—prasangka yang kita pelihara, kebencian yang kita sirami, dan keengganan kita untuk melihat kemanusiaan dalam diri mereka yang berbeda pilihan dari kita.
Indonesia telah bertahan dari penjajahan, dari pergolakan revolusi, hingga dari krisis ekonomi yang menghancurkan. Kita selamat dari semuanya karena ada satu hal yang selalu tersisa: rasa kita sebagai satu bangsa.
Masih ada waktu untuk memilih jalan lain. Bangsa yang mampu berbeda tanpa saling membenci adalah bangsa yang benar-benar merdeka dan benar-benar tangguh. Ketahanan nasional bukanlah slogan yang diukir di monumen. Ia adalah pilihan yang harus kita buat ulang setiap hari—dalam setiap percakapan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap pilihan kata kita terhadap sesama warga negeri ini.
