Penulis: Anjelina Jalda (Mahasiswa STIPAS St. Sirilus Ruteng)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Generasi muda hari ini hidup dalam sebuah era di mana arus informasi mengalir tanpa bendungan, meruntuhkan sekat-sekat ideologis yang dahulu begitu kaku.
Di tengah hiruk-pikuk globalisasi, istilah Demokrasi Komunis muncul bukan sekadar sebagai oxymoron politik, melainkan sebagai sebuah diskursus yang memicu perdebatan sengit.
Bagi kaum muda, memahami konsep ini memerlukan keberanian untuk menanggalkan trauma sejarah masa lalu sembari tetap kritis terhadap janji-janji utopis yang ditawarkan.
Secara teoretis, konsep demokrasi dalam kerangka komunisme atau yang sering disebut sebagai sentralisme demokratis menekankan pada partisipasi massa dalam pencapaian kesetaraan ekonomi.
Namun, di mata generasi yang mengagungkan kebebasan berekspresi dan otonomi individu, sistem ini sering kali terlihat sebagai sebuah paradoks yang sulit didamaikan.
Esai ini akan menelaah bagaimana pandangan generasi muda terbentuk di antara daya tarik kesetaraan sosial dan kecemasan terhadap absolutisme kekuasaan.
Sistem ini dikenal sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kesetaraan sosial dan penguasaan negara terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, demokrasi komunis juga sering dikaitkan dengan pembatasan kebebasan individu dan dominasi kekuasaan negara.
Bagi generasi muda, sistem demokrasi komunis menjadi topik yang menarik karena memiliki sisi positif dan negatif yang dapat dipelajari.
Sebagian generasi muda memandang bahwa sistem ini mampu menciptakan pemertaan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
Akan tetapi, ada juga ada yang berpendapat bahwa demokrasi komunis dapat membatasi hak- hak masyarakat, terutama dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki pemahaman yang kritis terhadap sistem politik ini agar tidak hanya menerima informasi secara sepihak .
Demokrasi komunis pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan ideologi komunisme, di mana negara memiliki peran yang sangat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Sistem ini menekankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Dalam teori, demokrasi komunis bertujuan menciptakan masyarakat yang setara tanpa adanya perbedaan kelas sosial.
Negara bertanggung jawab terhadap distribusi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Sebagian generasi muda melihat sisi positif dari sistem demokrasi komunis, terutama dalam hal pemerataan sosial.
Salah satu alasan mengapa diskursus mengenai sistem kolektivis kembali mendapat perhatian di kalangan anak muda adalah kegagalan sistem ekonomi neoliberal dalam menjawab tantangan kesenjangan.
Generasi Z dan Milenial menyaksikan bagaimana segelintir elit menguasai sebagian besar kekayaan dunia, sementara akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi barang mewah.
Dalam konteks ini, janji-janji demokrasi ekonomi yang inheren dalam cita-cita komunisme terdengar seperti oase di tengah gurun ketidakadilan.
“Kebebasan tanpa kesetaraan ekonomi sering kali dirasakan oleh pemuda sebagai kebebasan untuk tetap miskin. Namun, kesetaraan tanpa kebebasan politik adalah penjara dengan dinding yang indah.”
Generasi muda adalah penduduk asli digital (digital natives). Bagi mereka, esensi dari demokrasi adalah transparansi dan hak untuk berbeda pendapat secara terbuka. Di sinilah letak titik gesek terbesar.
Sistem yang mengadopsi model sentralisme demokratis cenderung melakukan kontrol ketat terhadap arus informasi demi menjaga stabilitas dan kesatuan arah ideologis.
Bagi pemuda yang terbiasa dengan budaya debat terbuka di media sosial, pembatasan semacam ini dianggap sebagai langkah mundur bagi peradaban.
Ketakutan akan hilangnya identitas personal di dalam kolektivitas yang dipaksakan menjadi penghalang utama bagi kaum muda untuk menerima sistem ini secara utuh.
Mereka mendambakan sebuah sistem yang mampu menjamin keadilan sosial tanpa harus mengorbankan hak untuk menjadi unik, hak untuk mengkritik pemimpin, dan hak untuk mengakses informasi tanpa sensor negara.
Pandangan generasi muda terhadap demokrasi komunis bukanlah sebuah penolakan mentah- mentah, melainkan sebuah refleksi kritis.
Mereka tidak lagi terjebak pada dikotomi Perang Dingin antara Barat yang Bebas dan Timur yang Tertutup.
Sebaliknya, mereka sedang mencari sebuah sintesis sebuah model pemerintahan yang mampu mengambil efisiensi distribusi sumber daya dari konsep kolektivisme, namun tetap berpijak pada fondasi hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang tak dapat diganggu gugat.
Sistem demokrasi komunis, dalam praktik historisnya, sering kali gagal membuktikan bahwa demokrasi di dalamnya benar-benar berfungsi dari bawah ke atas.
Bagi generasi muda, legitimasi sebuah kekuasaan tidak hanya diukur dari seberapa merata roti dibagikan, tetapi juga dari seberapa bebas rakyatnya berteriak ketika mereka merasa lapar atau tidak puas.
Keinginan untuk melihat negara yang kuat namun tetap akuntabel adalah inti dari aspirasi politik pemuda saat ini.
Sebagai generasi muda penerus bangsa, anak muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai demokrasi yang sesuai dengan ideologi negara Indonesia, yaitu pancasila.
Demokrasi pancasila menekankan musyawarah, kebersamaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Nilai- nilai tersebut dianggap lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dalam budaya, agama dan suku.
Oleh karena itu, generasi muda perlu mengambil pelajaran dari berbagai sistem politik dunia tanpa harus meninggalkan identitas dan nila- nilai bangsa sendiri.
Pada akhirnya, generasi muda melihat demokrasi komunis sebagai sebuah pelajaran sejarah yang penting sekaligus peringatan.
Mereka menghargai semangat keadilan sosial yang diusungnya, namun tetap waspada terhadap konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Masa depan politik di mata kaum muda tidak akan lagi didominasi oleh label-label ideologis abad ke-20 yang usang.
Mereka mencari jalan ketiga: sebuah sistem yang memanusiakan manusia, menjamin keberlanjutan lingkungan, dan menempatkan kedaulatan rakyat di atas kepentingan partai maupun modal.
Dunia sedang berubah, dan begitu pula cara kita memandang kekuasaan. Bagi generasi muda, esensi sejati dari pemerintahan bukan terletak pada ideologinya, melainkan pada kemampuannya untuk memberikan harapan yang nyata bagi setiap individu tanpa terkecuali.
