PENA1NTT – Polemik panas meletup antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Manggarai Timur dan Majalah Tempo. Laporan utama Tempo edisi 13–19 April 2026 dengan judul kontroversial “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” dinilai bukan sekadar kritik, melainkan framing yang dianggap “menyudutkan” dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Ketua DPD NasDem Manggarai Timur, David Sutarto, menegaskan bahwa narasi tersebut berbahaya karena menggiring persepsi publik seolah-olah NasDem adalah entitas bisnis yang bisa diperdagangkan kepentingannya.
“Framing ini tidak hanya keliru, tapi juga berpotensi merusak jati diri partai sebagai gerakan politik restorasi,” tegasnya dalam pernyataan resmi yang dibacakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Manggarai Timur, Elvis Jehama.
Sekitar 100 kader dan simpatisan turun langsung dalam aksi di halaman Sekretariat DPD NasDem, Kamis (16/4/2026). Meski berlangsung tertib, pesan yang dibawa jelas: perlawanan terhadap narasi yang dianggap mereduksi ideologi partai menjadi sekadar simbol kapital.
Framing atau Fakta?
Kontroversi ini membuka babak lama dalam relasi media dan politik: siapa membentuk siapa?
Di satu sisi, Tempo dikenal dengan tradisi jurnalisme investigatifnya yang tajam dan kerap “mengusik” kekuasaan. Namun di sisi lain, NasDem Manggarai Timur melihat pemberitaan ini sebagai bentuk penyederhanaan yang berlebihan bahkan cenderung menggiring opini.
Dalam kacamata analitis, ini bukan sekadar soal judul. Ini adalah pertarungan makna di ruang publik antara kebebasan pers dan batas etik dalam membingkai realitas.
Media memang punya kuasa membentuk persepsi. Tapi ketika sebuah partai merasa identitasnya direduksi menjadi “perusahaan”, yang dipertaruhkan bukan hanya citra melainkan legitimasi politik di mata publik.
Restorasi Jadi Senjata Balik
Menariknya, respons NasDem tidak berhenti pada bantahan. Mereka justru memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan ulang narasi besar restorasi.
Bagi DPD NasDem Manggarai Timur, restorasi bukan slogan kosong, melainkan posisi politik untuk melawan praktik transaksional yang selama ini mencederai demokrasi.
Arahan penutup dari Ketua DPD menjadi sinyal kuat: ini bukan sekadar klarifikasi, tapi konsolidasi.
“NasDem tetap berdiri sebagai gerakan nilai, bukan alat kekuasaan,” menjadi pesan simbolik yang ingin ditegaskan ke publik.
Ketegangan yang Tak Terhindarkan
Peristiwa ini kembali menegaskan satu hal: dalam demokrasi, ketegangan antara media dan partai politik bukan sesuatu yang harus dihindari justru itu yang menjaga keseimbangan.
Publik kini berada di persimpangan: mempercayai kebebasan pers sebagai kontrol kekuasaan, atau mempertanyakan batas framing yang berpotensi membentuk persepsi secara sepihak.
Satu hal pasti di tengah lanskap politik yang semakin cair, perang bukan lagi sekadar soal kekuasaan. Tapi soal siapa yang paling mampu mengendalikan makna.***
