Opini oleh Oswaldus Kurniawan Ngambut (Mahasiswa UNIKA Santu Paulus Ruteng)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM — Pendidikan di Indonesia adalah fondasi utama untuk membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, dan menumbuhkan karakter generasi muda.
Namun, ketika kita menilai kondisi pendidikan secara utuh, terlihat bahwa masih ada jarak antara cita-cita besar sistem pendidikan dan realitas yang dialami banyak siswa—mulai dari kesenjangan akses, kualitas pengajaran, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia nyata.
Di satu sisi, Indonesia sudah menunjukkan komitmen reformasi melalui berbagai kebijakan pendidikan.
Perubahan kurikulum dan penguatan pendidikan karakter, misalnya, merupakan upaya agar pendidikan tidak hanya mengejar aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan, dan kesiapan menghadapi tantangan global.
Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh—baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.
Dengan arah seperti ini, pendidikan seharusnya menjadi proses yang menyeluruh, bukan semata-mata ujian atau target angka.
Arah Kebijakan Sudah Benar, Tetapi Pelaksanaannya Belum Konsisten
Secara normatif, arah pendidikan Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan pendidikan sebagai proses yang mengembangkan potensi peserta didik secara holistik.
Selain itu, pembentukan standar kompetensi juga telah diperkuat melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
Dengan adanya KKNI, seharusnya lulusan pendidikan memiliki capaian kompetensi yang terstruktur dan terukur.
Akan tetapi, dalam praktiknya, konsistensi implementasi sering terganggu oleh perbedaan kapasitas antarwilayah, kesenjangan sarana prasarana, dan variasi kualitas sumber daya manusia pendidikan.
Ketika pelaksanaan kebijakan tidak seragam, hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan berkualitas pun ikut mengalami ketimpangan.
Pemerataan Mutu: Tantangan yang Paling Menentukan
Jika ditanya persoalan paling krusial dalam pendidikan Indonesia, saya menilai jawabannya adalah pemerataan mutu.
Kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dukungan ekosistem sekolah: ketersediaan guru yang kompeten, fasilitas belajar, akses terhadap teknologi, dukungan pembiayaan, serta iklim akademik.
Masalahnya, sekolah di daerah dengan keterbatasan lebih sering menghadapi kombinasi tantangan yang saling memperkuat: kurangnya tenaga pendidik berkualitas, fasilitas belajar yang tidak memadai, hingga hambatan akses informasi.
Akibatnya, siswa tidak hanya mengalami kekurangan sumber belajar, tetapi juga berpotensi mengalami ketertinggalan capaian akademik dan kompetensi.
Di sinilah kebijakan peningkatan mutu harus lebih serius menekankan pemerataan. Pendidikan harus dipahami sebagai hak sosial, bukan layanan yang kualitasnya bergantung pada lokasi geografis.
Kualitas Pembelajaran Masih Perlu Diperkuat Melalui Standar Proses
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya soal kurikulum, melainkan juga soal bagaimana pembelajaran dirancang dan dijalankan di kelas.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa standar proses mengharuskan pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan partisipatif.
Namun, standar proses sering kali belum sepenuhnya terwujud pada level praktik. Di sebagian sekolah, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru (teacher-centered), sementara kebutuhan abad ke-21 menuntut pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa: diskusi, pemecahan masalah, proyek, dan penguatan literasi-numerasi.
Ketika pembelajaran tidak bertransformasi, hasil belajar pun berisiko tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih luas.
Penilaian Hasil Belajar: Perlu Selaras dengan Tujuan Pendidikan
Penilaian adalah instrumen penting untuk memotret perkembangan belajar peserta didik sekaligus menjadi umpan balik perbaikan pembelajaran.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 mengatur mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan maupun pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah.
Tetapi, problem yang sering muncul adalah penilaian dapat berubah menjadi tujuan utama (teaching to the test) apabila orientasi proses belajar kurang sejalan dengan spirit penilaian itu sendiri.
Jika penilaian hanya menekankan aspek terukur secara sempit, pendidikan berisiko kehilangan dimensi pembentukan karakter, kompetensi praktis, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Dengan demikian, penilaian perlu diarahkan agar benar-benar merefleksikan kompetensi yang hendak dicapai, bukan sekadar mengukur hafalan atau kepatuhan terhadap materi ujian.
Relevansi Kompetensi Lulusan Harus Dipastikan
Pendidikan tidak semata-mata menghasilkan “ijazah”, tetapi harus menghasilkan kompetensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial dan dunia kerja.
Di sinilah KKNI (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012) memiliki peran penting untuk menghubungkan capaian pendidikan dengan kebutuhan kompetensi yang relevan.
Namun, dalam praktiknya, sebagian lulusan masih menghadapi kesenjangan antara bekal pendidikan dan kebutuhan riil.
Karena itu, pendidikan perlu lebih kuat mengintegrasikan keterampilan lintas bidang, praktik pembelajaran berbasis proyek/masalah, serta penguatan vokasi sesuai potensi daerah.
Penutup
Berdasarkan argumentasi di atas, saya berpendapat bahwa pendidikan Indonesia sejatinya telah memiliki fondasi yang kuat dari sisi regulasi dan arah kebijakan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan landasan tujuan pendidikan yang komprehensif; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 memperkuat standar kompetensi melalui KKNI; sementara Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 menegaskan standar proses pembelajaran; dan regulasi penilaian dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 memberikan kerangka evaluasi.
Namun, kesenjangan muncul pada aspek implementasi—terutama pemerataan mutu, transformasi pembelajaran yang belum merata, penilaian yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan holistik pendidikan, serta tantangan relevansi kompetensi lulusan terhadap kebutuhan nyata.
Karena itu, pendidikan Indonesia perlu bergerak lebih jauh dari sekadar pembaruan administratif menuju transformasi substantif: memastikan pembelajaran bermutu terjadi di semua sekolah, memperkuat kualitas guru secara berkelanjutan, dan menyelaraskan penilaian serta kompetensi lulusan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas.
Jika langkah ini konsisten dilakukan, pendidikan dapat benar-benar menjadi mesin mobilitas sosial dan pilar kemajuan bangsa, bukan hanya sistem yang berjalan.
