Oleh: Febriani Bahagia
Mahasiswi Stipas St. Sirilus Ruteng
Di panggung modernitas hari ini, kesadaran akan hak asasi manusia telah mencapai puncaknya. Dari riuh rendah media sosial hingga diskusi di ruang-ruang publik, narasi mengenai kebebasan berpendapat, akses pendidikan, hingga keadilan sosial terus disuarakan dengan lantang. Kesadaran ini tentu merupakan sinyal positif bagi kesehatan demokrasi kita. Namun, di balik semangat yang menggebu dalam menuntut hak, terselip sebuah paradoks yang memprihatinkan: pengabaian terhadap kewajiban.
Fenomena “hak dituntut, kewajiban diabaikan” bukan sekadar masalah administratif, melainkan sebuah krisis moral yang cukup serius di Indonesia. Kita tengah terjebak dalam pola pikir yang pincang, di mana kita ingin dihargai tanpa mau menghargai, dan menuntut pelayanan prima sembari melanggar aturan yang ada. Padahal, dalam filosofi hidup berbangsa, hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang mustahil dipisahkan.
Potret Ketimpangan di Ruang Publik
Realitas ini terpampang nyata dalam keseharian kita. Di jalan raya, misalnya, kita sering menemui pengendara yang dengan lantang menuntut kenyamanan dan kelancaran jalan. Namun, di saat yang sama, mereka pula yang menerobos lampu merah, mengabaikan alat pelindung diri, hingga parkir serampangan.
Ketika kemacetan atau kecelakaan terjadi, telunjuk dengan cepat diarahkan kepada pemerintah, seolah lupa bahwa keselamatan dan ketertiban adalah tanggung jawab kolektif yang dimulai dari disiplin diri.
Ketimpangan ini juga merambah ke institusi pendidikan. Sebagian akademisi muda menuntut transparansi nilai dan fasilitas yang serba ada sebagai hak mutlak mereka. Namun, semangat tersebut sering kali tidak sebanding dengan kedisiplinan belajar, tanggung jawab akademik, dan etika terhadap pendidik. Ketika kewajiban untuk berproses dengan sungguh-sungguh diabaikan, maka tuntutan atas hasil (hak) sebenarnya kehilangan legitimasi moralnya.
Erosi Moral di Era Digital
Media sosial menjadi saksi bisu betapa “kebebasan” sering disalahartikan sebagai “ketiadaan batas”. Banyak yang merasa memiliki hak tak terbatas untuk berpendapat, namun menanggalkan kewajiban untuk menjaga etika dan verifikasi data. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi justru dibanjiri oleh ujaran kebencian dan hoaks. Kebebasan tanpa tanggung jawab bukanlah demokrasi; ia adalah bibit perpecahan yang perlahan mengikis rasa persatuan.
Akar dari masalah ini adalah menguatnya individualisme dan budaya instan. Kita cenderung memuja kepentingan pribadi di atas kemaslahatan bersama. Nilai gotong royong dan kepedulian sosial—yang merupakan jati diri bangsa—kini mulai luntur, digantikan oleh sikap egois yang hanya fokus pada “apa yang saya dapatkan” daripada “apa yang saya berikan”.
Menuju Keseimbangan yang Adil
Jika tren ini dibiarkan, masyarakat kita akan bertransformasi menjadi kerumunan orang yang hanya pandai menuntut tanpa mau berkontribusi. Sebuah negara tidak akan mampu berdiri tegak jika warganya hanya menjadi konsumen hak tanpa menjadi produsen kewajiban.
Harmoni sosial hanya dapat tercipta jika ada keseimbangan. Pemerintah wajib melayani, rakyat wajib menaati. Pendidik wajib mengajar, siswa wajib belajar. Orang tua wajib mendidik, anak wajib menghormati. Simbiosis mutualisme inilah yang akan menciptakan ekosistem kehidupan yang sehat dan bermartabat.
Penutup
Pada akhirnya, kemajuan bangsa Indonesia tidak diukur dari seberapa keras rakyatnya meneriakkan hak-hak mereka, melainkan dari seberapa besar kesadaran kolektif mereka dalam menunaikan kewajiban. Hak tanpa kewajiban melahirkan egoisme; kewajiban tanpa hak melahirkan penindasan.
Sebagai generasi penerus, sudah saatnya kita menanamkan prinsip bahwa tanggung jawab adalah fondasi utama dari setiap kebebasan yang kita nikmati. Menjadi warga negara yang cerdas berarti menjadi pribadi yang tidak hanya pandai menuntut, tetapi juga rendah hati untuk memberi demi kebaikan bersama.
