Opini oleh Theresia Susi Susanti (Mahasiswi STIPAS St. Sirilus Ruteng)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar yang sehat dan produktif bagi kehidupan.
Pangan biasanya berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
Apa yang akan terjadi ketika pangan mengalami kekrisisan?
Krisis pangan adalah kondisi di mana sebagian besar masyarakat tidak dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi secara teratur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar serta menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
Krisis pangan bukan lagi isu yang hanya terjadi di negara berkembang tertentu, melainkan masalah global yang mengancam kehidupan jutaan orang.
Di Indonesia, meskipun dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, kita juga tidak luput dari tantangan ini, yang berdampak serius pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Faktor penyebab krisis pangan ini sangat kompleks. Salah satunya adalah perubahan iklim, di mana pola cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan gelombang panas mengganggu produksi pertanian, menyebabkan gagal panen, serta menurunkan hasil panen utama seperti padi, jagung, dan kedelai.
Kondisi ini diperparah oleh kerusakan ekosistem dan degradasi lahan. Selain itu, alih fungsi lahan juga memperburuk keadaan karena setiap tahun ribuan hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri atau permukiman, yang secara langsung mengurangi luas lahan produktif dan kapasitas produksi pangan dalam negeri.
Indonesia sendiri masih memiliki ketergantungan pada impor beberapa komoditas pangan penting seperti beras, kedelai, dan gandum.
Ketika harga dunia naik atau terjadi gangguan pasokan dari negara produsen, harga pangan dalam negeri akan melonjak dan mengganggu akses masyarakat.
Masalah internal seperti lemahnya sistem distribusi, infrastruktur yang kurang memadai, praktik spekulasi harga, dan ketidakmerataan akses juga membuat pangan sulit sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin dan daerah terpencil.
Tantangan ini semakin diperberat oleh faktor global seperti konflik geopolitik, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi dunia yang berdampak pada rantai pasokan pangan global, meningkatkan harga input pertanian seperti pupuk, serta mengganggu perdagangan internasional.
Menurut Global Report on Food Crises 2025 yang dirilis FAO dan IFPRI, sekitar 295,3 juta orang di 53 negara atau teritori menghadapi ketidakamanan pangan akut pada 2024. Angka ini tiga kali lipat dibandingkan tahun 2016 dan dua kali lipat sejak 2020.
Sebanyak 1,9 juta orang bahkan berada dalam kondisi kelaparan katastrofik (IPC/Fase 5), terutama di Gaza dan Sudan, dengan risiko penyebaran lebih luas di negara-negara seperti Sudan Selatan dan Yaman.
Kondisi tersebut membawa ancaman yang sangat nyata bagi kehidupan masyarakat. Krisis pangan menyebabkan meningkatnya angka kelaparan dan malnutrisi, terutama pada balita, ibu hamil, dan lansia, yang kemudian memperlemah sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit, dan dapat menyebabkan kematian.
Dampak lainnya adalah kemiskinan dan ketimpangan, di mana harga pangan yang tinggi membuat sebagian masyarakat terpaksa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, sehingga memperdalam jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.
Ketidakpuasan akibat sulitnya mendapatkan pangan ini juga berpotensi memicu ketidakstabilan sosial berupa kerusuhan dan konflik sosial yang mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.
Secara makro, krisis ini mengakibatkan kerusakan ekonomi, khususnya pada sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia.
Penurunan produktivitas pertanian akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani dan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Untuk mengatasi krisis pangan ini, diperlukan beberapa solusi strategis. Langkah pertama adalah mendorong diversifikasi pangan dengan mengembangkan pangan lokal yang tahan iklim seperti sorgum, sagu, singkong, dan ubi jalar guna mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan ketahanan pangan.
Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan beragam dan bergizi.
Langkah kedua adalah memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan investasi pada infrastruktur seperti irigasi dan jalan desa, memberikan dukungan teknis dan finansial kepada petani, serta mengembangkan teknologi pertanian modern seperti pertanian presisi demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
Selain itu, penting untuk mengurangi pemborosan pangan melalui gerakan nasional di seluruh rantai pasokan, mulai dari pertanian hingga konsumsi, yang didukung oleh kebijakan regulasi, sosialisasi, dan fasilitasi penyaluran pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan agar masyarakat mampu meningkatkan kemampuan ekonomi dan mengurangi kerentanan mereka terhadap krisis pangan.
Terakhir, kolaborasi global menjadi hal yang mutlak, di mana Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional, seperti berkoordinasi dalam perdagangan pangan, berbagi teknologi pertanian, dan mendukung upaya bantuan kemanusiaan.
Krisis pangan adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia internasional.
Tanpa tindakan yang cepat dan efektif, ancaman ini akan terus mengganggu kehidupan masyarakat dan masa depan negara kita.
