MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rusding, menegaskan komitmennya untuk mengawal kepastian nasib ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini dibayangi ancaman pemutusan kontrak kerja.
Penegasan tersebut disampaikan legislator Fraksi Amanat Sejahtera ini dalam agenda reses yang berlangsung di Kecamatan Langke Rembong, Kamis (12/03/2026).
Merespons potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat tantangan regulasi fiskal, Rusding menekankan bahwa persoalan PPPK telah menjadi prioritas mendesak di tingkat parlemen.
Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Fraksi di DPRD NTT, sebuah langkah kolaboratif lintas lembaga akan segera ditempuh melalui audiensi strategis bersama Pemerintah Provinsi NTT ke Jakarta.
Target utamanya adalah menjalin koordinasi intensif dengan tiga kementerian kunci, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenpan-RB guna mencari solusi konkret atas keberlanjutan masa depan para pegawai tersebut.
“Kami di DPRD telah bersepakat bahwa ini adalah urusan kemanusiaan dan keberlangsungan pelayanan publik. Kami akan segera mendatangi Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenpan-RB untuk mengetuk pintu kebijakan pusat agar ada diskresi khusus bagi NTT,” ujarnya.
Rusding juga memastikan bahwa perjuangan ini tidak terhenti di level birokrasi pemerintahan, tetapi diperkuat melalui jalur politik yang terstruktur.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat partai di daerah hingga konsolidasi ke pengurus pusat.
Upaya ini bertujuan agar status PPPK di NTT dijadikan masalah bersama di tingkat nasional, sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan kebijakan afirmatif atau dispensasi khusus mengingat karakteristik fiskal daerah yang unik.
“Masalah ini sudah kami konsolidasikan hingga ke tingkat nasional. Kami ingin persoalan 9.000 PPPK di NTT ini menjadi atensi nasional, sehingga perjuangan kita di daerah memiliki resonansi yang kuat di tingkat pengambilan keputusan tertinggi,” tambahnya.
Terkait perdebatan mengenai keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Rusding meyakini bahwa anggaran daerah sebenarnya mencukupi jika terdapat kemauan politik (political will) yang kuat dalam penataan prioritas alokasi.
Ia mendorong adanya keberpihakan anggaran yang nyata bagi PPPK, mengingat posisi mereka sebagai anak bangsa yang telah memberikan kontribusi vital dalam gerak pembangunan daerah selama ini.
Menurutnya, dedikasi mereka dalam pelayanan publik harus diapresiasi dengan jaminan kepastian kerja yang dijamin langsung oleh negara.
“Ini sebenarnya soal pilihan prioritas. Jika ada keberpihakan yang jelas, anggaran itu pasti ada. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak bangsa yang sudah mengabdi bertahun-tahun ini kehilangan harapan hanya karena persoalan teknis rasio belanja pegawai,” tegasnya.
Selain isu PPPK, dalam sesi serap aspirasi tersebut Rusding turut menginventarisasi problematika fundamental yang dihadapi masyarakat di akar rumput.
Berbagai aspirasi mengemuka mulai dari tantangan di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga krisis produktivitas pertanian yang dipicu kelangkaan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), serta kondisi saluran irigasi yang memerlukan rehabilitasi.
Warga juga menitipkan harapan besar pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai urat nadi distribusi ekonomi di pelosok desa.
“Keluhan petani soal pupuk dan alsintan, serta buruknya irigasi di lapangan, adalah fakta bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi kompas utama dalam menyusun program pembangunan,” kata Rusding.
Menyikapi hal itu, Rusding mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan sinkronisasi terhadap program-program prioritas yang tengah berjalan.
Ia menekankan bahwa kebijakan makro provinsi harus memiliki korelasi fungsional dengan kebutuhan dasar di tingkat kabupaten.
Hal ini krusial agar program unggulan daerah benar-benar menjadi stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat dan penyelesaian masalah infrastruktur lokal, bukan kebijakan yang berdiri sendiri di tingkat atas.
“Kita ingin program-program besar seperti NTT Mart tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinkronisasi yang kuat dengan kabupaten sehingga program tersebut benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat NTT,” urainya.
Langkah strategis legislator provinsi tersebut mendapat dukungan penuh dari struktur DPD PKS Kabupaten Manggarai.
Ketua DPD PKS Manggarai, Kornelis Dola, menegaskan bahwa jajaran pengurus di tingkat kabupaten berkomitmen penuh untuk mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat agar terealisasi dalam bentuk program kerja pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Kornelis memastikan PKS secara konsisten akan mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan yang kritis dan konstruktif.
Ia menyatakan partai akan terus memberikan saran dan masukan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah agar orientasi pembangunan tetap berfokus pada dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“PKS berkomitmen mengawal aspirasi ini hingga tuntas. Kami akan terus memberikan masukan dan kritik yang objektif agar kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten benar-benar menyentuh esensi persoalan rakyat, terutama pada sektor-sektor prioritas lokal seperti pertanian, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Manggarai,” pungkas Kornelis.
Kegiatan reses yang berlangsung komunikatif ini diakhiri dengan sesi dialog dan foto bersama warga. Seluruh aspirasi yang dihimpun selanjutnya akan dikaji secara mendalam untuk diperjuangkan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi NTT.
