Opini oleh Edilburga Yasinta Murni, Dafid Aldiano Dama, Hendrikus Gebren, dan Yasinta Ndeweng
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Ada pribahasa klasik yang semakin hari semakin relevan dengan kehidupan kita, sekaligus pribahasa yang semakin membuat kita cemas: Bahasa menunjukkan Bangsa.
Dulu, pribahasa ini menjadi pondasi bagi kita agar mampu berperilaku serta bersopan santun, khususnya dalam berbicara, demi menjaga martabat bangsa.
Namun, sekarang ini kita perlu menafsirkan kembali pribahasa itu, dan mengamatinya dari cermin yang berbeda.
Jikalau bahasa adalah cerminan dari sebuah bangsa, kenapa saat ini bagaimana kita berbahasa tidak menunjukkan sebuah bangsa yang baik dan sopan, justru kehilangan presisi, kelogisan dan akal sehatnya?
Kita sedang menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan, khususnya dalam dunia digital.
Ini bukan hanya sekedar pergeseran bahasa, melainkan sebuah degradasi yang seharusnya kita perhatikan bersama. Kita semakin mahir mengolah dan mengucapkan kata-kata, namun mengalami krisis dalam menangkap makna.
Kekhawatiran ini bukan hanya sekedar opini biasa. Jika kita lihat dari data PISA (Programme for International Student Assessment) yang dirilis OECD, nilai literasi bangsa kita sedang dalam krisis yang sangat memprihatikan, Indonesia pada peringkat 61 dari 86 negara dengan krisis bahasa.
Data ini bukanlah sekedar kata: ini adalah cerminan bahwa masyarakat kita memang mampu membaca namun gagal memaknai kelogisan dari apa yang dibaca.
Ini berdampak dalam dunia digital. Berdasarkan data dari kementerian KOMINFO, ribuan hoax tersebar melalui media sosial dan terdeteksi di setiap tahunnya, dimana mayoritas masyarakat Indonesia menyebarkan berita dan memverifikasi logis-tidaknya kabar itu.
Di sini bahasa sudah kehilangan fungsinya sebagai uji kebenaran dan berubah menjadi sekedar pemantik emosi sesaat.
Gejala krisis bahasa ini bisa kita lihat di kolom komentar di media sosial. Bahasa yang seharusnya berfungsi sebagai dialektika, justru berubah menjadi senjata pemukul instan.
Lihat saja di kolom komentar sekarang, alih-alih menguji kebenaran dari berita yang disebarkan, banyak yang justru meramaikan itu dengan aksi labelisasi.
Kata-kata seperti “Buzzer”, “Sumbu Pendek” dan “Toxic” dilemparkan untuk membunuh karakter lawan bicara. Ini bukanlah cara berbahasa yang baik, tapi merupakan cacat logika (Logical Fallacy) akut bernama ad hominem.
Ketika label mengalahkan nalar, di situlah bahasa kita berhenti. Akal mati ketika percakapan baru saja dimulai.
Kondisi ini disebabkan oleh penyusutan kosakata. Kita semua mengalami penurunan rasa ingin tahu, yang mengakibatkan pemahaman realitas yang kompleks diringkas begitu saja ke dalam “kata-kata templat” yang saat ini sedang berkembang.
Setiap konflik yang penuh rumor langsung dilabeli sebagai “gaslighting”, setiap insiden disebut “red flag”, dan pertanggungjawaban atas masalah-masalah yang membutuhkan perhatian mendalam dibatasi hanya pada frasa-frasa instan seperti “Menyala Abangku” atau “Kureng”.
Ketika kosakata kita menyusut, daya kritis kita ikut tumpul. Kita tidak lagi mampu membedah masalah secara spesifik karena keterbatasan alat bernama “kata” tersebut.
Pada tingkat kompleksitas sistemik yang lebih tinggi, kita sering kali menjumpai kontradiksi yang membutuhkan pertimbangan matang. Kita cenderung mengaitkan istilah-istilah seperti “suap” atau “korupsi lokal” dengan kebohongan.
Menyatukan kata bermakna kriminal dengan kata berkonotasi luhur seperti “jemaah” atau “arif” adalah sebuah oksimoron sosial yang berbahaya.
Ia tidak hanya merusak kompas moral, tetapi juga menjungkirbalikkan logika bahasa itu sendiri; seolah-olah kejahatan bisa dimaklumi apabila dilakukan bersama-sama atau dibungkus tradisi.
Mengapa degradasi bahasa ini terjadi? Bahasa membentuk cara kita mempersepsikan realitas. Jika struktur kalimat dan pemilihan kata kita keliru, maka struktur berpikir kita pun akan ikut berantakan.
Masyarakat yang kehilangan kemampuan berbahasa secara logis akan menjadi rapuh—mereka akan sangat mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik praktis, terjebak dalam polarisasi ekstrem, dan kehilangan kemampuan untuk menghasilkan solusi atas masalah-masalah besar.
Merawat bahasa bukan sekadar tugas administratif Badan Bahasa atau urusan guru di sekolah yang sibuk mencocokkan subjek-predikat-objek.
Merawat bahasa adalah proses merawat kewarasan publik. Hal ini harus dimulai dari kesadaran individu untuk berpikir ulang sebelum memantapkan sebuah kata, baik yang diucapkan maupun yang diketik di layar ponsel.
Jika bahasa memang penting bagi kita, maka merawat bahasa adalah cara kita menyelamatkan martabat peradaban kita sendiri.
Sebelum bahasa kita benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila, mari kembalikan nalar dalam setiap untaian kata yang kita produksi.
