Oleh: Felisia Jano (Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng)
PENA1NTT.COM – Setiap lima tahun sekali, panggung politik di Nusa Tenggara Timur (NTT) seolah memainkan pertunjukan yang sama dengan aktor yang nyaris tidak berubah. Wajah-wajah lama kembali tersenyum dari baliho raksasa di pinggir jalan. Slogan tentang perubahan, kesejahteraan, dan pembangunan kembali menggema dari pengeras suara yang berkeliling kampung. Janji-janji lama dibungkus dengan kemasan baru, lalu dipasarkan kepada publik dengan harapan yang juga tidak jauh berbeda.
Pertanyaannya sederhana namun mengusik: mengapa kita terus memilih orang yang sama, dengan janji yang sama, sambil berharap hasil yang berbeda?
Banyak orang tergesa-gesa menyimpulkan bahwa masalahnya ada pada pemilih. Rakyat dianggap mudah dibohongi, mudah dibeli, atau tidak cukup kritis. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit daripada itu.
Siklus politik di NTT tidak stagnan karena masyarakatnya bodoh. Siklus itu bertahan karena sistem politik yang ada belum memberi ruang yang cukup bagi perubahan yang benar-benar nyata.
Menjelang pemilu, masyarakat kembali menjadi sasaran perhatian. Nasi bungkus dibagikan. Bantuan dadakan bermunculan. Kandidat yang selama bertahun-tahun jarang terlihat mendadak aktif menghadiri pesta keluarga, acara adat, dan kegiatan keagamaan. Di beberapa tempat, praktik politik uang bahkan masih menjadi rahasia umum yang diketahui hampir semua orang.
Ironisnya, banyak warga yang menerima uang atau bantuan tersebut bukan karena mereka tidak memahami bahwa praktik itu bermasalah. Mereka tahu. Mereka sadar. Namun dalam rentang waktu lima tahun antara satu pemilu dan pemilu berikutnya, negara sering kali hadir terlalu jauh, sementara kebutuhan hidup hadir setiap hari.
Ketika jalan rusak tidak kunjung diperbaiki, air bersih sulit diperoleh, lapangan kerja terbatas, dan pelayanan publik berjalan lambat, maka kedatangan seorang kandidat yang membawa bantuan langsung terasa lebih nyata dibanding janji pembangunan jangka panjang yang belum tentu terwujud.
Di sinilah demokrasi berhadapan dengan realitas ekonomi.
Memilih yang Dikenal: Logika yang Sering Disalahpahami
Di banyak desa di NTT, pilihan politik sering kali dibangun di atas kedekatan sosial. Masyarakat memilih orang yang mereka kenal, yang pernah hadir dalam acara keluarga, yang pernah membantu biaya sekolah anak, atau yang dianggap memiliki hubungan emosional dengan komunitas.
Dari sudut pandang masyarakat, pilihan itu masuk akal. Ketika informasi mengenai rekam jejak, kapasitas, dan integritas kandidat sangat terbatas, kedekatan menjadi alat ukur yang paling mudah digunakan.
Masalah muncul ketika hubungan personal tersebut menggantikan fungsi akuntabilitas. Politik kemudian tidak lagi bertumpu pada gagasan, program, dan kemampuan memimpin, melainkan pada jaringan pertemanan, patronase, dan kekuatan modal.
Akibatnya, banyak pemimpin terpilih merasa cukup menjaga hubungan dengan kelompok pendukungnya tanpa merasa perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh masyarakat.
Dana Desa: Harapan Besar yang Belum Sepenuhnya Terjaga
Dalam satu dekade terakhir, Dana Desa menjadi salah satu kebijakan yang paling berdampak bagi wilayah pedesaan di NTT. Banyak desa berhasil membangun jalan, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Namun keberhasilan itu tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi.
Di sejumlah tempat, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi persoalan transparansi dan pengawasan. Tidak sedikit warga yang bahkan tidak mengetahui secara rinci berapa besar anggaran yang diterima desanya dan digunakan untuk apa saja. Musyawarah sering kali bersifat formalitas, sementara dokumen pertanggungjawaban hanya dipahami oleh segelintir orang.
Padahal, uang yang dikelola itu bukan milik kepala desa, bukan milik aparat desa, melainkan milik publik.
Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dana yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan berisiko berubah menjadi sumber masalah baru.
Mahasiswa Bersuara, Tetapi Siapa yang Mendengar?
Di berbagai kota di NTT seperti Kupang, Ende, Maumere, Ruteng, dan Labuan Bajo, muncul generasi muda yang semakin berani menyuarakan kritik. Demonstrasi, diskusi publik, kampanye digital, hingga tulisan-tulisan opini menjadi bagian dari upaya mengawal kebijakan publik.
Ini merupakan perkembangan yang sehat bagi demokrasi.
Sayangnya, suara-suara tersebut sering kali berhadapan dengan tembok yang sulit ditembus. Tidak semua kritik mendapat ruang yang cukup di media. Tidak semua aspirasi memperoleh tanggapan yang memadai dari pengambil kebijakan. Akibatnya, banyak energi perubahan berakhir menjadi kekecewaan.
Demokrasi tidak cukup hanya memberi hak untuk berbicara. Demokrasi juga harus menyediakan mekanisme agar suara masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Perubahan Tidak Akan Datang dari Langit
Tidak ada solusi instan untuk memperbaiki kualitas politik di NTT. Tidak ada tokoh penyelamat yang akan datang membawa perubahan dalam semalam. Perubahan hanya bisa lahir dari masyarakat yang semakin sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya.
Pertama, masyarakat perlu membiasakan diri mengawasi dokumen publik. APBD, laporan Dana Desa, dan rencana pembangunan daerah bukan dokumen rahasia. Semakin banyak warga yang memahami dan mengawasi penggunaan anggaran, semakin kecil ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Kedua, pilihan politik harus mulai bergeser dari politik transaksional menuju politik berbasis rekam jejak. Amplop mungkin membantu sehari, tetapi kebijakan yang baik menentukan kualitas hidup selama bertahun-tahun.
Ketiga, ruang bagi figur-figur baru perlu diperluas. Bukan karena yang muda selalu lebih baik, melainkan karena demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat dan kesempatan yang setara bagi gagasan baru untuk tumbuh.
Pada akhirnya, persoalan politik NTT bukan sekadar soal siapa yang menang dalam pemilu. Persoalannya adalah bagaimana membangun budaya politik yang menempatkan akuntabilitas di atas loyalitas, integritas di atas popularitas, dan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.
Perubahan tidak akan lahir hanya dari bilik suara. Perubahan lahir ketika masyarakat terus bertanya, terus mengawasi, dan terus menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang diberi mandat.
Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang membuat rakyat menunggu belas kasih pemimpin, melainkan demokrasi yang membuat pemimpin sadar bahwa mereka selalu diawasi oleh rakyat.
