MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan.
Sebanyak 276 anak sekolah dan santri di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan sejak Rabu (23/9) malam hingga Kamis (24/9) pagi, akibat diduga mengalami keracunan pangan masal usai menyantap paket menu MBG.
Lonjakan pasien yang mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare akut ini membuat Puskesmas Bawang dan RSUD Kalisari Batang kewalahan.
Pihak rumah sakit bahkan terpaksa membuka aula darurat dan menggelar tikar di lorong ruangan demi menampung ratusan korban yang terus berdatangan secara bergelombang.
Berdasarkan investigasi awal Dinas Kesehatan setempat, petaka ini diduga bersumber dari kontaminasi bakteri pada menu lauk telur yang dimasak terlalu dini hari oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Bawang.
Akumulasi Nasional Capai 50.000 Kasus
Kasus tragis di Batang ini hanyalah riak terbaru dari rentetan rapor merah manajemen pangan MBG di tanah air.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama koalisi masyarakat sipil mencatat, akumulasi total korban dugaan keracunan makanan sejak program ini bergulir massal pada 2025 hingga Kamis, 24 September 2026, kini telah menembus angka fantastis, yakni lebih dari 50.000 orang.
Hanya dalam kurun waktu September 2026 saja, gelombang keracunan masal meledak secara beruntun di berbagai wilayah Indonesia dengan menyumbang lebih dari 3.000 korban baru.
Sebelum Batang, kasus terbesar di bulan ini terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan 777 korban di klaster SMAN 1 Lasem.
Disusul kemudian oleh insiden di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang meracuni 748 santri dan siswa akibat keterlambatan distribusi dari SPPG Kalitengah.
Wilayah lain seperti Kabupaten Agam (276 korban), Tana Toraja (152 korban), Lombok Tengah, Nganjuk, Jember, hingga Aceh turut menyumbang angka pada kurva akumulasi nasional yang terus merangkak naik.
Pembekuan Dapur MBG
Langkah responsif langsung diambil di tingkat pusat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengumumkan pembekuan masif terhadap ratusan dapur penyuplai di Wilayah II (Jawa) dan Wilayah III (Indonesia Timur) untuk audit total.
“Kami tidak menoleransi kelalaian sekecil apa pun. Per hari ini, empat SPPG resmi kami tutup total secara permanen, dan ratusan lainnya dihentikan sementara untuk audit sanitasi menyeluruh,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Lanjut dijelaskan olehnya, berdasarkan evaluasi tim verifikasi, 80 hingga 90 persen pemicu keracunan masal ini mutlak akibat pelanggaran batas waktu aman makanan (holding time) serta buruknya kontrol suhu distribusi udara selama perjalanan ke sekolah.
Ia juga menegaskan bahwa BGN menanggung penuh seluruh biaya perawatan para korban hingga pulih total dan tidak segan membawa pengelola SPPG maupun vendor yang terbukti lalai ke jalur hukum.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para orang tua murid. Kami akan merevisi ketat seluruh prosedur operasional baku (SOP), termasuk melarang pengolahan makanan lebih dari tiga jam sebelum jadwal pengiriman,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, memberikan catatan kritis yang sangat keras terhadap tata kelola logistik program nasional ini.
Menurutnya, kegagalan yang berulang ini membuktikan adanya kecacatan sistemik yang mengorbankan keselamatan siswa demi mengejar target kuantitas distribusi.
Menurut Ubaid, angka akumulasi 50 ribu korban secara nasional merupakan peringatan bahwa ambisi percepatan program telah mengorbankan aspek paling mendasar, yakni keamanan pangan anak-anak.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menjadikan batas waktu tunggu (holding time) sebagai kambing hitam tunggal, sebab akar masalah sesungguhnya terletak pada kelayakan infrastruktur dapur SPPG, kualitas sumber air, serta kompetensi higienitas para pekerja.
Ubaid juga mendorong dilibatkannya tim investigasi independen dari BPOM dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan transparansi evaluasi dapur penyedia.
“Kami mendesak program ini dihentikan sementara secara nasional hingga sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS) dan sistem pemantauan digital benar-benar siap dan transparan,” tegas Ubaid.
Hingga Kamis sore, sebagian besar korban di Batang dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis dan kondisinya berangsur membaik.
Sementara itu, seluruh sisa sampel makanan telah diamankan untuk diuji laboratorium guna memastikan jenis bakteri atau cemaran berbahaya yang memicu keracunan massal tersebut.
