Sengketa Tanah Jadi Alasan, Keuskupan Ruteng Abaikan Hak Sakramen Umat

Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat.

MANGGARAI, PENA1NTT.COM — Pelayanan Sakramen Perkawinan bagi dua calon mempelai Katolik di Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, Kevikepan Reo, Keuskupan Ruteng, disebut terancam batal.

Ancaman pembatalan tersebut diungkapkan pihak keluarga setelah persoalan sengketa tanah antara orang tua calon mempelai dan pihak paroki dijadikan alasan penundaan proses administrasi gerejawi.

Menurut keterangan pihak keluarga, pemberkatan nikah pasangan tersebut sebelumnya telah dijadwalkan pada Jumat, 27 November 2026, setelah berkas persyaratan diserahkan ke Paroki.

Pihak keluarga dan calon mempelai menilai hak atas sakramen nikah mereka terabaikan karena belum adanya kepastian jadwal menjelang hari pelaksanaan, sementara sengketa lahan dinilai sebagai persoalan terpisah dari pelayanan sakramen.

Baca Juga: Ta’aktana Resort dan Kemegahan Istana Cut Meutia: Kapitalisme Religi dan Gurita Bisnis KWI

Kronologi dan Aduan ke Keuskupan

Upaya mencari kepastian pemberkatan itulah yang mendorong kedua calon mempelai—Florianus Asdi dan Romana Nelti Can—melayangkan surat pengaduan kanonik (querele) serta permohonan penyelesaian kepada Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat.

Berdasarkan uraian dalam surat pengaduan tersebut, rangkaian proses bermula pada Selasa, 27 Oktober 2026, ketika keluarga dari kedua belah pihak berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Basis Gereja (KBG) dan Ketua Wilayah setempat sebelum mendatangi Sekretariat Paroki St. Yusuf Benteng Jawa.

Keesokan harinya, Rabu, 28 Oktober 2026, keluarga menyerahkan berkas persyaratan nikah—meliputi sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan (KPP), surat status liber, dan surat baptis terbaru—serta mendapat kepastian informasi penetpan tanggal pemberkatan nikah pada Jumat, 27 November 2026.

Penetapan jadwal tersebut kembali dibenarkan langsung oleh Pastor Vikaris saat ditemui keluarga pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Berpegang pada jadwal itu, pihak keluarga menyebut mulai membentuk panitia dan menyiapkan pesta pernikahan.

Namun, pada Minggu, 1 November 2026 sore, dalam pertemuan yang dihadiri ayah dan kakak kandung calon mempelai wanita bersama Ketua Wilayah dan Pastor Paroki, disebut menyatakan bahwa proses pernikahan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan Keuskupan Ruteng karena adanya sengketa tanah antara ayah kandung calon mempelai wanita dan pihak paroki.

Selanjutnya, pada Kamis, 5 November 2026, pihak keluarga menyebut Pastor Paroki menyampaikan belum menerima jawaban dari Keuskupan, tetapi menyarankan agar ayah kandung calon mempelai wanita membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Tanah agar pelayanan sakramen dapat langsung disetujui tanpa menunggu jawaban Keuskupan.

“Jadwal pemberkatan nikah sudah disampaikan sebelumnya untuk tanggal 27 November 2026 dan keluarga juga sudah bergerak menyiapkan kebutuhan acara, sehingga penundaan tanpa kepastian ini membuat kami cemas,” ujar perwakilan keluarga, Paulus Karson.

Baca Juga: Tolak Tambang Mangan PT SJA di Manggarai, JPIC OFM Indonesia Desak Pencabutan IUP

Setelah kembali menemui Pastor Paroki pada Rabu, 11 November 2026 tanpa memperoleh kepastian—serta sempat mengadukan hal itu kepada Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan Romo Vikaris Episkopal (Vikep) Reo—pihak keluarga bersama calon mempelai pria mendatangi Kuria Keuskupan Ruteng pada 12 dan 14 November 2026.

Dalam pertemuan pada Sabtu, 14 November 2026, pihak keluarga dan calon mempelai pria diterima oleh Pater Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Ruteng yang disebut menyampaikan perlunya mendengarkan keterangan dari semua pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

Dalam surat pengaduannya, Florianus dan Romana mendasarkan keberatan mereka pada Kanon 843 §1 Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 mengenai hak umat menerima sakramen apabila memintanya secara wajar dan tidak terhalang hukum, serta Kanon 1083–1094 tentang ketiadaan halangan nikah.

Keduanya berpandangan bahwa persoalan sengketa tanah merupakan ranah perdata yang terpisah dari pelayanan sakramen. Mereka memohon kepastian tertulis dari Uskup Ruteng sebelum 27 November 2026, baik berupa perintah pelaksanaan Penyelidikan Kanonik di Paroki St. Yusuf Benteng Jawa maupun pelimpahan wewenang (delegasi) ke Paroki St. Damian Bea Muring apabila keberatan masih berlanjut.

“Persoalan tanah antara orang tua dan pihak paroki adalah urusan tersendiri, sedangkan permohonan sakramen perkawinan ini kami ajukan sesuai ketentuan gereja,” tambah Paulus.

Baca juga: OPINI: Mencintai Gereja yang Terluka

Konfirmasi Keuskupan Ruteng

Redaksi telah berupaya mengonfirmasi persoalan ini kepada Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Ruteng, Vikaris Episkopal (Vikep) Kevikepan Reo, serta Pastor Paroki St. Yusuf Benteng Jawa guna memperoleh penjelasan berimbang terkait duduk perkara dan tindak lanjut pelayanan sakramen.

Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Vikjen Keuskupan Ruteng, RP. Sebastian Hobahana, pada Jumat, 13 November 2026, belum membuahkan tanggapan hingga berita ini disusun.

Pada hari yang sama, Vikep Kevikepan Reo, RD. Josy Erot, menjawab konfirmasi redaksi melalui pesan WhatsApp bahwa penanganan persoalan tersebut masih berada dalam kewenangan Pastor Paroki.

Ia juga menyarankan agar proses koordinasi tetap ditempuh bersama Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki (DPP).

“Itu masih dalam ranah Pastor Paroki. Sebaiknya terus berkoordinasi dengan Pastor Paroki dan DPP dulu,” demikian pesan yang disampaikan RD. Josy.

Sementara itu, konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Pastor Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, RD. Ferdinandus Tahul, pada Sabtu, 21 November 2026, direspons dengan mengarahkan redaksi kepada Vikep Reo sekaligus menyebutkan bahwa proses penyelidikan masih berjalan.

“Coba konfirmasi ke Vikep Reo. Masih dalam proses penyelidikan,” pungkas RD. Ferdinandus melalui pesan singkatnya.

Catatan Redaksi: Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi resmi dari Keuskupan Ruteng, Kevikepan Reo, dan Paroki St. Yusuf Benteng Jawa guna memastikan kejelasan prosedur serta pemenuhan hak pelayanan sakramen umat secara transparan dan berimbang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *