BORONG,Pena1NTT.Com– Praktik dugaan penyimpangan dalam proyek pemantapan ruas jalan Watu Cie-Deno di Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), semakin memprihatinkan dan melampaui batas kewajaran teknis konstruksi.
Setelah lapisan hotmix dilaporkan cepat rusak meski baru beberapa minggu rampung serta muncul dugaan penggunaan material ilegal dan Asphalt Mixing Plant (AMP) tak berizin, kini mencuat temuan baru yang tak kalah mencengangkan: penggunaan bambu kering sebagai pipa penyulingan/drainase pada struktur pasangan batu/dinding penahan di pinggir jalan.
Temuan visual di lapangan memperlihatkan potongan-potongan bambu kering mencuat pada konstruksi dinding pasangan batu di sisi badan jalan yang telah teraspal.
Padahal, proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 14,4 miliar yang dikerjakan oleh CV. Odilia meliputi satu kilometer di Lento,Desa Lento dan empat kilometer di segmen Deno-Tanggar dengan item pekerjaan Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC), mortar saluran, dan bahu jalan seharusnya mengedepankan standar mutu dan ketahanan jangka panjang.
Penggunaan bambu kering pada lubang sulingan/drainase dinding penahan atau struktur jalan sangat rentan lapuk, membusuk, dan hancur dimakan usia maupun tekanan air dan tanah.
Jika saluran pembuangan air di balik struktur penahan tidak berfungsi optimal akibat material yang tidak standar, tekanan air pori dapat memicu ketidakstabilan konstruksi hingga berpotensi merusak badan jalan di atas atau di sekitarnya.
Kondisi ini memicu kemarahan publik karena anggaran sebesar Rp 14,4 miliar yang berasal dari uang negara dinilai tidak diimbangi dengan ketepatan spesifikasi serta pengawasan teknis yang ketat.
“Ini sudah keterlaluan! Proyek miliaran rupiah pakai uang rakyat kok malah menggunakan bambu kering sebagai pipa penyulingan. Bambu itu cepat lapuk, bagaimana bisa menjamin kekuatan dan keawetan konstruksi jalan?” tegas sumber terpercaya yang memantau perkembangan proyek tersebut.
Rentetan kejanggalan mulai dari kerusakan dini aspal hotmix, dugaan material galian C/agregat ilegal, AMP yang diduga belum mengantongi izin di Desa Watu Mori, dugaan aliran fee proyek yang melemahkan pengawasan, hingga pemakaian bambu kering pada lubang sulingan dinilai sudah cukup menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk bertindak cepat.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi NTT untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek ruas jalan Watu Cie-Deno ini. Jangan tunggu sampai jalan ini ambruk atau memakan korban baru bertindak!”desak sumber tersebut.
Ia juga meminta agar penegak hukum memeriksa secara transparan seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan.
“Periksa kontraktor pelaksana CV. Odilia, PPK, konsultan pengawas, hingga Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdi Mbembok, serta usut tuntas apakah ada pembagian fee yang membuat pengawasan di lapangan seolah tutup mata,”tambahnya.
Masyarakat Manggarai Timur kini menunggu langkah nyata Kejati NTT untuk membuktikan komitmen penegakan hukum secara objektif, tegas, dan transparan demi menyelamatkan uang negara serta kualitas infrastruktur publik.
Hingga rilis berita ini disusun, pihak kontraktor pelaksana maupun Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, Ferdi Mbembok, melalui PPK belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi resmi atas berbagai temuan dan tudingan tersebut.













