Rapor Merah UU Perampasan Aset, Deretan Pasal Karet hingga Absennya Peran KPK

JAKARTA, PENA1NTT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, sekaligus mengakhiri perjalanan legislasi yang tertunda selama 18 tahun sejak pertama kali diinisiasi pada 2008.

Sidang paripurna dengan agenda tunggal tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh 361 dari total 573 anggota dewan. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan secara bulat tanpa catatan keberatan.

Meski mengakhiri penantian panjang, pengesahan naskah final yang berisi 74 pasal tersebut menuai rapor merah dari koalisi masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat antikorupsi.

Regulasi ini dinilai menyisakan sejumlah celah hukum krusial yang justru memperlemah agenda pemberantasan korupsi.

Hapusnya Illicit Enrichment dan Absennya Peran KPK

Kritik paling tajam tertuju pada keputusan pembentuk undang-undang yang meniadakan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth).

Padahal, instrumen ini sebelumnya digadang-gadang menjadi senjata utama untuk menjerat harta pejabat atau penyelenggara negara yang nilainya melonjak drastis tanpa profil penghasilan yang sah.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyayangkan absennya instrumen tersebut dari naskah akhir undang-undang.

Tanpa pasal tersebut, aparat penegak hukum tetap kesulitan menyentuh aset mencurigakan milik penyelenggara negara apabila belum ada perkara pidana pokok atau kondisi pengecualian seperti tersangka meninggal dunia, sakit permanen, maupun buron.

“RUU Perampasan Aset ini tidak mengatur unexplained wealth, padahal itu adalah salah satu instrumen paling efektif untuk merampas harta kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas,” ujar Zaenur.

Selain itu, Zaenur turut menyoroti ketimpangan kelembagaan karena kewenangan pengajuan permohonan perampasan aset ke pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru tidak dilibatkan dalam mekanisme gugatan perampasan aset tersebut.

Asas Non-Retroaktif dan Tertutupnya Akses Publik

Ruang gerak pemulihan aset dinilai kian menyempit lantaran ketentuan penutup pada Pasal 72 menegaskan asas tidak berlaku surut (non-retroaktif).

Aturan ini membuat aset hasil kejahatan korupsi maupun kejahatan ekonomi di masa lalu kebal dari mekanisme perampasan baru ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, juga mengkritisi ketertutupan proses pembahasan menjelang ketok palu.

Ia menilai draf final yang mengalami perubahan pada 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)—dari sebelumnya 62 pasal menjadi 74 pasal—ditutup rapat oleh pembentuk undang-undang sehingga mengabaikan partisipasi publik yang bermakna.

Koalisi masyarakat sipil bahkan sempat melayangkan somasi kepada pimpinan DPR RI dan Ketua Komisi III pada 13 November 2026 untuk menuntut keterbukaan draf tersebut.

“Harusnya DPR dan pemerintah itu mempublikasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat punya hak untuk menyampaikan masukan ataupun pendapat terkait dengan undang-undang tersebut,” tegas Ibrahim.

Deretan Pasal Karet dan Sentralisasi Badan Pengelola

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyoroti deretan norma yang dinilai multitafsir sehingga berpotensi menjadi pasal karet dan alat kriminalisasi.

Sorotan utama mengarah pada frasa kejahatan penipuan atau penggelapan yang “berdampak pada perekonomian masyarakat luas”, perluasan definisi “korporasi” yang turut memasukkan yayasan dan perkumpulan, hingga kewenangan pemblokiran aset yang masih berstatus “diduga”.

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengingatkan agar mekanisme perampasan tanpa pemidanaan tidak dijadikan dalih aparat untuk merampas hak warga negara secara sewenang-wenang.

“Mekanisme pembuktian terbalik jangan sampai dijadikan alasan bagi aparat untuk menyita aset lebih dulu sebelum membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana. Rumusan yang multitafsir juga rawan disalahgunakan untuk menyasar organisasi masyarakat sipil, pembela HAM, hingga jurnalis, sementara badan pengelola asetnya sangat tersentralisasi di bawah Presiden tanpa pengawasan independen yang kuat,” kata Isnur.

Di sisi lain, YLBHI juga menyayangkan absennya kejahatan lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam dari enam daftar tindak pidana sasaran di Pasal 4.

Mereka juga mendesak pencabutan Pasal 30 ayat (5) serta klausul terkait pidana mati yang dinilai tidak relevan dalam kerangka hukum pemulihan aset.

Pembelaan DPR dan Pimpinan Parlemen

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pembatasan enam jenis tindak pidana serta penghapusan pasal kekayaan tidak wajar merupakan langkah terukur agar regulasi ini tidak menjadi alat pemerasan atau kesewenang-wenangan aparat.

Menurutnya, UU Perampasan Aset diposisikan murni sebagai hukum acara (formil) yang dilengkapi kontrol ketat pengadilan serta pengawas independen yang ditunjuk Presiden atas persetujuan DPR.

“Paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban. Kami menjamin undang-undang ini tidak akan menjadi alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat penegak hukum,” ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini bukan dilakukan secara terburu-buru maupun karena tekanan dan paksaan pihak mana pun.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil kerja legislasi yang panjang, terukur, dan telah dipersiapkan dengan matang selama 18 tahun.

Puan merinci bahwa parlemen telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi.

“Seluruh pasalnya sudah diselaraskan dengan KUHAP dan KUHP yang baru agar tidak terjadi tumpang tindih serta tetap menjamin perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik,” tutur Puan.

Usai disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, naskah UU Perampasan Aset akan segera dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani dan diundangkan secara resmi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemerintah selanjutnya menyusun aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP)—termasuk penyesuaian batas minimal nilai aset Rp1 miliar dan prosedur lelang bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan—serta membentuk badan khusus pengelola aset sebelum regulasi ini berlaku efektif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *