Soal Dugaan Galian C Ilegal PT MAP, Kasat Reskrim Manggarai Timur Tegaskan Tak Ada Yang Kebal Hukum!

Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Iptu Ahmad Z. Shodri, S.H.(Dok: Dion Damba)

BORONG,Pena1NTT.Com– Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Timur memberikan tanggapan secara bijak dan profesional terkait pemberitaan dan aduan masyarakat mengenai aktivitas galian C serta penggunaan Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Menara Armada Pratama (MAP) di wilayah Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Manggarai Timur, Iptu Ahmad Z. Shodri, S.H., saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (11/11/2026), menyatakan bahwa pihak kepolisian sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan penegakan aturan di Kabupaten Manggarai Timur.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan media dan masyarakat yang senantiasa proaktif mengawasi situasi di lingkungan sekitar. Aspirasi dan informasi yang disampaikan tentu menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar AKP Ahmad Z. Shodri.

Menanggapi dugaan perizinan yang dipersoalkan, pihak kepolisian memilih untuk mengedepankan langkah-langkah koordinatif dan persuasif yang konstruktif bersama instansi teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Terkait legalitas perizinan, izin lingkungan, maupun dokumen pendukung lainnya, tentu ada mekanisme instansi teknis yang berwenang untuk melakukan verifikasi secara mendalam. Kami di kepolisian tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada audit atau pengecekan administrasi yang pasti dari instansi yang membidangi perizinan tersebut,” jelasnya.

AKP Ahmad Z. Shodri menambahkan, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian administratif atau aspek legalitas yang belum tuntas, langkah pembinaan awal serta koordinasi lintas sektoral akan diutamakan agar aktivitas pembangunan infrastruktur publik tetap berjalan kondusif tanpa mengabaikan faktor perlindungan lingkungan hidup.

“Prinsipnya, penegakan hukum di kepolisian bersifat ultimum remedium (upaya terakhir). Kami mengajak pihak perusahaan untuk kooperatif, transparan, serta segera merampungkan seluruh kelengkapan perizinannya demi kenyamanan bersama dan ketenteraman warga Desa Watu Mori,” tambahnya.

Pihak Polres Manggarai Timur juga mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tetap tenang, menjaga keamanan, serta mempercayakan penanganan masalah ini kepada mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak pengelola perusahaan secara damai dan bermartabat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *