172 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA, PENA1NTT.COM — Sebanyak 172 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengajukan pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penyerahan usulan dilakukan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pengajuan hak konstitusional ini bergulir seiring memanasnya dinamika politik nasional serta dorongan publik terkait dugaan pelanggaran syarat kedudukan sebagai wakil presiden dan dugaan perbuatan tercela.

Baca Juga: BREAKING NEWS! Wapres Gibran Nyatakan Niat Mengundurkan Diri

Peta Dukungan DPR RI

Berikut adalah rincian peta dukungan dari 172 anggota DPR RI yang telah melayangkan tanda tangan pengusulan HMP:

  • Fraksi NasDem: 69 orang
  • Fraksi PKS: 28 orang
  • Fraksi Demokrat: 18 orang
  • Fraksi PKB: 18 orang
  • Fraksi PDIP: 14 orang
  • Fraksi Golkar: 13 orang
  • Fraksi Gerindra: 11 orang
  • Fraksi PAN: 1 orang.

Baca Juga: Sadap Presiden Prabowo, Listyo Sigit Diduga Bekerja untuk Kepentingan Jokowi

Sikap dan Pernyataan Fraksi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto menegaskan bahwa keputusan fraksi untuk mendukung penggunaan HMP merupakan langkah politik konstitusional berlandaskan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Utut menyampaikan bahwa partainya memilih mengambil jalan konstitusi dan siap menggerakkan seluruh kekuatan anggota jika diperlukan, demi menjaga koridor demokrasi secara tegak lurus.

“Anggota kita 110 orang, nanti kalau diperlukan 110-nya siap dilibatkan. Ini keputusan bulat fraksi karena kita ingin menjaga koridor demokrasi secara tegak lurus,” ujar Utut.

Baca Juga: BKH Tinjau RS Lapangan Ruteng, Kawal Pembangunan RSUD Baru dan Dorong Mitigasi Musim Hujan

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menilai bahwa temuan serta perkembangan fakta hukum yang ada mengindikasikan pelanggaran yang berkonsekuensi konstitusional.

Politisi yang akrab disapa BKH ini menegaskan bahwa Fraksinya menganggap Wapres Gibran diduga telah melakukan perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat.

“Saudara Gibran harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tegas BKH.

Pengusulan HMP ini selanjutnya akan melintasi tahapan Bamus sebelum dijadwalkan masuk ke Rapat Paripurna DPR RI untuk menentukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *