JAKARTA, PENA1NTT.COM – Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama kandidat untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Sikap politik ini disampaikan menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wapres pada Kamis lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Yudhoyono, AHY menyatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengusulan calon pengganti kepada Presiden dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar AHY di hadapan awak media, Jumat (13/11/2026),
Menurut AHY, keputusan resmi partai tersebut diambil sesuai konstitusi internal Partai Demokrat.
Sebelum menyampaikannya ke publik, ia telah berkonsultasi secara langsung melalui panggilan video pada Jumat pagi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Selain menegaskan posisi partai terkait kursi Wapres, AHY juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta tidak terpancing isu liar.
Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi mekanisme konstitusional agar berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengganggu roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus terus bekerja, dan agenda pembangunan harus tetap berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, AHY kembali mengingatkan publik agar mengedepankan aturan hukum dan konstitusi di tengah memanasnya situasi politik nasional.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama, dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Presiden sesuai kewenangannya,” pungkas AHY













