JAKARTA, PENA1NTT.COM – Nama Sufmi Dasco Ahmad mencuat sebagai salah satu kandidat potensial dalam bursa pengganti Wakil Presiden (Wapres) pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.
Menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, pria yang akrab disapa Dasco ini dinilai oleh sejumlah pengamat politik memiliki modal kuat sebagai jembatan komunikasi strategis yang menghubungkan kepentingan eksekutif dan legislatif.
Meskipun dalam pernyataan sebelumnya Dasco membantah spekulasi pencalonan, rekam jejak panjang serta kapasitas di panggung nasional membuat sosoknya sulit dipisahkan dari peta suksesi pemerintahan.
Latar Belakang Pendidikan dan Akademik
Lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967, Sufmi Dasco Ahmad memiliki latar belakang pendidikan lintas disiplin yang terbilang unik. Ia mengawali perjalanan akademiknya di bidang eksakta dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Pancasila pada tahun 1993.
Ketertarikannya pada dunia regulasi dan tata negara kemudian membawanya mendalami ilmu hukum secara berjenjang.
Ia menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jakarta pada 2009, melanjutkan Magister Hukum di Universitas Islam Jakarta pada 2012, hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung pada 2015.
Dedikasinya di dunia pendidikan juga membawanya dipercaya menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia untuk periode 2020 hingga 2025. Pada Desember 2022, Universitas Pakuan Bogor resmi mengukuhkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum.
Masuk Partai Gerindra
Sebelum terjun ke politik praktis, Dasco meniti karier sebagai pengusaha dan praktisi hukum. Ia tercatat pernah memimpin sejumlah perusahaan, di antaranya menjabat sebagai Direktur PT Randika Dwa Perkasa dan Direktur Utama PT Pasopati Indorisk, serta menjadi mitra senior di Vendetta Law Firm.
Perjalanan politiknya bermula dari kedekatan dan kemitraan bisnisnya dengan Fadli Zon. Sejak Partai Gerindra berdiri pada 2008, Dasco ikut membidani penguatan struktur partai dan langsung dipercaya menjadi Ketua DPP sekaligus Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan hingga 2014.
Loyalitas dan kepiawaiannya mengelola mesin partai membuat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak tahun 2020 hingga saat ini.
Sepak Terjang di Parlemen
Karier legislatif Sufmi Dasco Ahmad dimulai ketika ia terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 dari Daerah Pemilihan Banten III.
Pada periode pertamanya di Senayan, ia bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, sekaligus dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.
Kepercayaan publik membawanya kembali melenggang ke parlemen pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Ia pun dipercaya menduduki kursi pimpinan parlemen sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode berturut-turut.
Pada periode 2019 hingga 2024, ia bertugas sebagai Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, sedangkan untuk periode 2024 hingga 2029, ia mengemban tugas strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Perspektif Ilmu Politik di Balik Menguatnya Nama Dasco
Dalam kacamata ilmu politik, menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam pusaran bursa pengganti Wakil Presiden berkaitan erat dengan teori presidensialisme koalisi.
Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang bersanding dengan sistem multipartai menuntut kehadiran seorang negosiator ulung untuk mencegah kebuntuan kebijakan antara Istana dan parlemen.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki peluang besar dan menjadi salah satu kandidat paling potensial dalam bursa pengganti Wakil Presiden.
Sementara itu, pengamat politik Efriza juga menempatkan Dasco sebagai representasi kunci dari Partai Gerindra yang bersanding dengan tokoh-tokoh lintas partai koalisi dan parlemen dalam kalkulasi suksesi tersebut.
Kekuatan utama Dasco terletak pada modal sosial politik yang memungkinkan dirinya menjembatani berbagai kepentingan kekuasaan.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam ulasannya menilai Dasco memiliki peran strategis karena mampu membangun komunikasi yang sejuk dan mencairkan hubungan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan serupa disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi yang menilai Dasco sebagai figur penghubung vital antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Rekam jejak komunikasi cair tersebut juga tampak dalam relasinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam berbagai kesempatan, Dasco menegaskan bahwa jalur komunikasi antara Gerindra dan PDIP maupun antar-pimpinan di parlemen, termasuk dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, selalu terjaga konstruktif tanpa hambatan sehingga berbagai dinamika politik nasional dapat dikelola tanpa memicu konfrontasi terbuka.
Selain faktor komunikasi lintas partai, kajian kepemimpinan politik juga menyoroti pentingnya keselarasan visi dan kepercayaan mutlak dari pemegang mandat tertinggi.
Perjalanan panjang sejak awal berdirinya Partai Gerindra menjadikan Dasco sebagai figur yang dipercaya memiliki political chemistry yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga meminimalkan risiko friksi atau perbedaan arah kebijakan di pucuk pemerintahan.
Tingkat Penerimaan di Kalangan Koalisi
Di lingkungan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, posisi Sufmi Dasco Ahmad relatif memiliki tingkat penerimaan yang tinggi.
Pengalamannya memimpin komunikasi transisi pemerintahan pasca-Pilpres 2024 membuatnya terbiasa mengakomodasi kepentingan berbagai partai mitra koalisi secara proporsional.
Bagi kalangan elite koalisi, Dasco dipandang sebagai figur jalan tengah yang tidak agresif mengejar panggung popularitas pribadi dan lebih berfokus pada stabilitas serta konsensus bersama.
Karakter komunikasi yang tenang, berbasis aturan hukum, serta kemampuannya meredam gejolak membuat kehadirannya cenderung lebih mudah diterima oleh beragam faksi politik dibandingkan tokoh yang memiliki ambisi elektoral secara terbuka.
Untuk diketahui, sesuai mekanisme konstitusi dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, penentuan sosok pengganti Wakil Presiden kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR dalam waktu paling lama 14 hari setelah permintaan resmi MPR diterbitkan.













