Oleh: Firman Jaya (Aktivis Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi)
MANGGARAI TIMUR, PENA1NTT.COM– Kamis, 12 November 2026 kemarin, Bupati Manggarai Timur Andreas Agas meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Bank NTT Cabang Borong. Nilainya fantastis: Rp 17,39 Miliar.
Dalam momen itu semua tenyum. Disebut sebagai bukti kemajuan. Disebut sebagai dorongan untuk UMKM. Disebut sebagai kebanggaan Manggarai Timur.
Tapi di pertanyaan Masyarakat justru sederhana: Untuk apa gedung semewah itu, kalau banknya sendiri sedang sakit?
Pertanyaan ini bukan fitnah. Ini pertanyaan yang lahir dari data resmi negara.
1. Bank NTT Sedang Sakit, Bukan Sehat
Pada 17 Desember 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja No. 241/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PBD.01/12/2025 tentang Bank NTT.
Hasilnya mengkhawatirkan.
Kredit produktif Bank NTT tercatat Rp 1,77 triliun dari 9.622 fasilitas. Dari jumlah itu, 1.982 fasilitas senilai Rp 331,68 miliar sudah macet.Kalau ditambah yang kurang lancar dan diragukan, total kredit bermasalahnya mencapai Rp 366,62 miliar atau 20,70% dari kredit produktif.
Bank NTT mengklaim NPL
gross nya cuma 3,48%. Tapi angka itu adalah angka keseluruhan, yang dicampur dengan kredit konsumtif ASN yang potong gaji dan hampir tidak mungkin macet. Kalau kita bedah kredit produktifnya saja, yang seharusnya jadi urat nadi UMKM, satu dari lima kreditnya bermasalah.
Lebih parah lagi, BPK menemukan pola yang tidak masuk akal:
Kasus CV TAJ di Kupang. Kredit modal kerja Rp 5 miliar diperpanjang pada 29 September 2023. Padahal analisa bank sendiri bilang debitur tidak layak. Pengecekan SLIK menunjukkan debitur sudah punya kredit macet di bank lain. Per 30 Juni 2025, baki debetnya masih Rp 4,91 miliar, kolektibilitas 5 alias macet total.
Kasus NTP. Kredit Rp 2,5 miliar diperpanjang dengan agunan Sertifikat HGB yang ternyata berada di kawasan hutan tetap.Agunan yang secara hukum tidak bisa dieksekusi, kok bisa lolos?
Ini bukan salah ketik. Ini yang dilaporkan BPK, dan sekarang sudah diadukan LPPDM ke Kejati NTT pada 9 November 2026, Dumas No. 15/LPPDM/XI/2026.
Lalu, Bank NTT juga masih bergelut memenuhi syarat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk modal inti minimum Rp 3 Triliun. Sampai Desember 2025, ekuitasnya baru sekitar Rp 2,81 triliun. Masih kurang.
Pertanyaannya ditengah kondisi seperti ini, kenapa prioritasnya malah bangun gedung?
2. Rp 17,39 Miliar Itu Uang Siapa?
Bank NTT selalu bilang, “Ini bukan APBD, ini uang perusahaan.”
Betul secara administrasi. Tapi jangan lupa asal-usulnya.
Bank NTT adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Sahamnya dimiliki Pemprov NTT 24,83%, Pemkot Kupang 5,91%, dan 22 Pemkab se-NTT 69,20%. Termasuk Pemkab Manggarai Timur.
Modal itu berasal dari penyertaan modal daerah, yang uangnya dari APBD. Artinya, dari uang pajak dan retribusi yang dibayar warga Manggarai Timur , dari dana transfer pusat yang seharusnya untuk jalan, air bersih, dan sekolah.
Ketika uang itu sudah disetor ke Bank NTT, statusnya berubah jadi “kekayaan daerah yang dipisahkan”. Tapi pemiliknya tetap rakyat. Kalau Bank NTT rugi karena kredit macet, yang menanggung adalah rakyat juga, karena dividen untuk PAD berkurang, dan pemerintah daerah harus setor modal lagi dari APBD.
Jadi ketika Bank NTT bangun gedung Rp 17,39 Miliar, itu bukan uang direksi. Itu uang rakyat NTT yang dititipkan ke Bank NTT.
3. Perbandingan yang Menyakitkan
Mari kita bandingkan.
Gedung PT Jamkrida NTT di Kupang, 3 lantai, bentuk Moko beratap rumah adat Helong, dibangun dengan Rp 12,65 Miliar. Itu gedung perusahaan penjaminan tingkat provinsi, di ibukota provinsi.
Gedung Bank NTT Cabang Borong, di ibukota kabupaten, harganya Rp 17,39 Miliar. Lebih mahal Rp 4,7 Miliar dari gedung Jamkrida.
Apa yang membuat gedung Borong lebih mahal? Apakah tanahnya dari emas? Apakah betonnya diimpor dari Jakarta? Atau apakah HPS-nya memang sengaja digelembungkan?
Bank NTT wajib menjawab ini ke publik. Jangan hanya bilang “sudah sesuai prosedur”. Prosedur yang tertutup itu bukan transparansi.
Apalagi, kita baru saja belajar dari kasus proyek KPP Pratama Ruteng di Labuan Bajo. Proyek APBN Rp 37 Miliar, vendor sampai menyegel proyek karena kontraktor PT Joglo Multi Ayu menunggak Rp 3,09 Miliar ke supplier lokal. Jangan sampai proyek Bank NTT Borong ini mengulangi pola yang sama: kontraktor dari luar kenyang, pengusaha lokal Borong yang jadi korban tidak dibayar.
4. UMKM di Manggarai Timur Butuh Kredit, Bukan Gedung Mewah
Apa yang dibutuhkan UMKM di Manggarai Timur hari ini?
Bukan lobi ber-AC dan kaca tempered.
Yang mereka butuhkan adalah:
1. Kredit yang mudah, bunganya rendah, dan prosesnya cepat.
2. Kredit yang tidak macet karena analisa yang jujur.
3. Bank yang tidak pilih kasih: UMKM kecil Rp 50 juta yang macet karena gagal panen langsung dieksekusi, sementara debitur besar Rp 5 miliar yang sudah macet di bank lain malah diperpanjang.
Kalau gedung baru jadi, apakah bunga kredit UMKM akan turun? Apakah syarat agunan akan dipermudah? Apakah petani di Rana Mese, Elar, dan Lambaleda akan lebih mudah pinjam?
Kalau jawabannya tidak, maka gedung ini hanya jadi monumen. Monumen untuk siapa? Untuk direksi yang ingin terlihat hebat, atau untuk rakyat?
Kami, warga Manggarai Timur, tidak anti pembangunan. Kami senang Borong maju. Tapi kami minta 5 hal ini dipenuhi sebelum gedung itu terus dibangun:
Pertama, Buka dokumen tender ke publik. Siapa kontraktornya, berapa HPS-nya, berapa penawarannya, siapa konsultan pengawasnya.
Kedua, Buka data kredit macet di Cabang Borong. Berapa debitur macet di atas Rp 500 juta di Manggarai Timur? Apakah ada pola perpanjangan kredit yang sama seperti di Kupang?
Ketiga, Jelaskan kenapa Rp 17,39 Miliar tidak dipakai dulu untuk memperkuat CKPN (Cadangan Kerugian) dan modal inti Rp 3 Triliun sesuai syarat OJK.
Keempat, Jamin 70% pekerja dan material dari pengusaha lokal Manggarai Timur, dengan pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.
Kelima, DPRD Manggarai Timur dan DPRD NTT jangan hanya datang saat peletakan batu pertama dan gunting pita. Datanglah saat ada masalah. Panggil Direksi Bank NTT untuk Rapat Dengar Pendapat terbuka.
Bank NTT itu singkatan dari Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Bukan Bank Pembangunan Gedung.
Kalau banknya sehat, gedung mewah itu pantas. Kalau banknya sakit karena kredit macet, gedung mewah itu adalah luka yang dipoles.
Rakyat Manggarai Timur tidak butuh gedung yang megah. Rakyat Borong butuh bank yang jujur, sehat, dan berpihak pada yang kecil.
Jangan sampai 5 tahun lagi, gedungnya megah, tapi Bank NTT-nya tinggal nama, dan APBD Manggarai Timur harus setor modal lagi untuk menambal lubang yang dibuat oleh kredit macet.













